urabet88

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,"  Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya

Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Dewa Raja Sepuluh Arah

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Basuki Bocorkan Kesiapan Infrastruktur Jelang HUT RI di IKN Tahun Ini******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono membocorkan progres persiapan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Ia menjelaskan penanggung jawab utama 17 Agustus di IKN adalah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Sementara, Kementerian PUPR bertugas menyediakan sarana dan prasarana.

Basuki pun menargetkan segala sarana dan prasarana untuk menunjang upacara bisa rampung pada Juli mendatang.

Ia menambahkan bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga menjabat kepala sekretariat presiden sudah ikut memantau kesiapan upacara HUT RI di IKN itu.

"Kalau yang pelaksanaannya kemarin kan Pak Heru Pj gubernur kan ke sana sebagai kasetpres," ucap Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sejak lama menargetkan bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN Nusantara pada 2024 ini.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

Lihat Juga : Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

Pembangunan infrastruktur di IKN pun saat ini terus dikebut. Untuk akses jalan, Jokowi menargetkan pembangunan Tol IKN 3B selesai pada Juni 2024. Tol itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN.

berkata tol sepanjang 55 kilometer itu sudah setengah rampung. Ia berharap jalan itu bisa selesai sesuai target.

"Ini progresnya sudah hampir 55 persen, diharapkan pada Juni 2024 sudah bisa dipakai," kata Jokowi di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Jokowi berkata selama ini akses ke IKN hanya lewat Tol Samarinda-Balikpapan. Perjalanan dengan tol itu memakan waktu 2 jam 15 menit karena harus memutar lewat Sepaku.

Tol IKN akan memangkas separuh waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN. Total waktu tempuh diperkirakan 50 menit.

"Ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang nantinya ke Nusantara," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Flip Akhirnya Akui PHK Karyawan Imbas Gejolak Ekonomi Global******

Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.

"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).

Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.

"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.

"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.

Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.

Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Sindir Ganjar ke '1/3 Penguasa RI' Dukung Politik Dinasti: Rakyat Luka******

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti pernyataan pengusaha yang mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat menyampaikan pesan penutup debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2) malam, Ganjar menegaskan bahwa proses politik demokrasi harus dijaga dengan baik. Menurutnya, politik dinasti harus dilawan.

"Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta.

"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas segalanya," sambung dia.

Adapun, ucapan Ganjar itu jelas menyinggung paslon Prabowo-Gibran. Keduanya dianggap simbol politik dinasti baru di tanah air.

Sebelumnya, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam. Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.

"Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak," imbuh dia.

Namun, pernyataan Boy itu kemudian dibantah oleh sejumlah perusahaan yang disebutnya. 

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira misalnya, mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

[Gambas:Video CNN]

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Sementara itu Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo mengatakan pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tak mewakili perusahaannya.

Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya bilang, 'Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa', (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan," katanya.