buku mimpi 52

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

jam gacor bermain slot

Tim SAR hentikan sementara pencarian dua anak yang hanyut di Jaksel******

Pencarian dilakukan dengan perahu

Jakarta (ANTARA) - Tim SAR gabungan menghentikan sementara pencarian dua anak yang hanyut di Kali Mampang, Jakarta Selatan, karena hari sudah malam yang membuat visibilitas petugas berkurang.

"Pencarian dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Sudin Gulkarmat Jaksel) Syamsul Huda di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia lokasi dua anak yang hanyut tersebut berada di jembatan Sumbangsih, Jalan Kemang Timur, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Syamsul menyatakan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Gulkarmat, dan lainnya sudah mencoba menyisir di sepanjang aliran kali tersebut, namun hingga malam hari belum ada tanda-tanda korban terlihat.

"Pencarian dilakukan dengan perahu dan penyisiran dilakukan dari titik awal lokasi kedua anak hanyut yang berada di Jalan Sumbangsih hingga Pondok Karya 5," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolsek Mampang Polres Jaksel Kompol David Yunior Kanitero mengatakan peristiwa terjadi ketika dua anak bernama Fais (15), dan April (14) berenang dan bermain air di Kali Mampang bersama lima orang temannya pada  sekitar pukul 14.00 WIB.

Kemudian lanjut Kanitero, dari tujuh anak itu, dua anak terseret arus, dan seorang temannya yang sempat mencoba menyelamatkan dengan memegang tangan keduanya, namun terlepas karena arusnya deras.

"Anak yang berusaha menolong atas nama Ramdan (16) yang sekarang sedang dirawat, karena kesulitan bernafas," katanya.

Ia menambahkan untuk lima orang lainnya dinyatakan selamat dari musibah tersebut.
Baca juga: Dua anak di Jaksel terseret arus saat bermain di Kali Mampang
Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di empat kelurahan di Jakarta Selatan
Baca juga: Petugas masih cari anak hanyut di Kali Cakung

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pesta Kematian Para Dewa

pinjam uang langsung cair sekarang

Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran******

Seoul (ANTARA) - Ketegangan antara pemerintah dengan para dokter meningkat seiring rencana Asosiasi Medis Korea (KAM) mengadakan unjuk rasa massal pada Minggu (3/3) sebagai buntut dari perselisihan mengenai penambahan kuota mahasiswa kedokteran.

“Sekitar 20.000 dokter diperkirakan akan ambil bagian dalam demonstrasi tersebut,” kata keterangan KMA sebagaimana dilaporkan Yonhap, Sabtu.

Aksi demonstrasi besar-besaran di bagian barat Seoul itu dilatarbelakangi oleh pemerintah yang meningkatkan tekanan terhadap para dokter yang melakukan aksi mogok dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa mantan pejabat KMA.

Pihak Kepolisian Seoul pada Jumat (1/3) telah menggerebek rumah kantor pejabat KMA dengan tudingan mendorong para dokter peserta pelatihan untuk meninggalkan pekerjaannya secara massal dan mendukung pemogokan.

Hal itu dinilai KMA sebagai peringatan jelas bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum jika pemogokan terus berlanjut. Padahal, pemogokan tersebut lantaran pemerintah setempat tidak memiliki terobosan di tengah meningkatnya risiko gangguan medis yang besar.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Sebelumnya pada Kamis (29/2), pemerintah telah mengajukan permohonan terakhir kepada para dokter junior untuk kembali bekerja pada Kamis atau mereka akan menghadapi hukuman, termasuk penangguhan izin.

Imbauan pemerintah tidak berhasil membuat dokter peserta pelatihan dan residen kembali ke rumah sakit. Hingga Kamis sore, hanya 6 persen atau 565 dari 9.510 dokter yang mogok telah kembali bekerja.

Menanggapi perselisihan tersebut, Asosiasi Medis Dunia telah mengeluarkan pernyataan dengan menyebut rencana pemerintah sebagai keputusan sepihak yang secara drastis meningkatkan penerimaan mahasiswa kedokteran, dilaksanakan tanpa bukti yang jelas dan kurangnya konsultasi dan konsensus dengan kelompok ahli.

Namun, Kementerian Kesehatan Korea Selatan membantah keras klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya mewakili pendapat sepihak para dokter Korea, sembari menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan lebih dari 130 kali pembicaraan dengan kalangan medis.

Sedangkan Serikat Kesehatan dan Medis Korea menyuarakan keprihatinan atas kesenjangan layanan kesehatan yang semakin meningkat dengan mengatakan penolakan kolektif terhadap perawatan medis oleh para spesialis telah mengancam nyawa pasien karena tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Sumber : Yonhap-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Aroma dingin kamar kerja musim semi

situs judi terpercaya

Bina Marga DKI bersihkan tali dan mulut air antisipasi genangan******

dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta membenahi dan membersihkan tali air serta mulut air di seluruh wilayah untuk mengantisipasi terjadinya genangan selama musim hujan.

"Tujuan kegiatan ini antara lain menciptakan kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan yang bersih dan tertata," kata  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo saat memberikan arahan pada kegiatan kerja bakti di Jakarta, Sabtu.

Selain membersihkan tali air dan mulut air, Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga  menata pembatas jalan dan membersihkan trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), serta halte bus.

Menurut dia sasaran kegiatan bersih-bersih dan perapian ini adalah seluruh kota administrasi Jakarta yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Heru merinci kerja bakti dimulai dengan edukasi keselamatan (safety talk) di masing-masing titik lokasi untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh jajaran.

Setelah itu, seluruh jajaran langsung melakukan kerja bakti, antara lain melakukan pembersihan saluran (gutter), pembersihan mulut dan tali air, perbaikan jalan, perapian pembatas jalan, pembersihan trotoar, membersihkan rumput, hingga perapian kabel udara.

Kegiatan kerja bakti dengan kerja sama dan semangat gotong royong ini diharapkan mewujudkan Jakarta yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Semangat kerja bakti ini pun disemarakkan di media sosial dengan tagar #DBMKERJA #DBMKOMPAK.

Heru menjelaskan kerja bakti serentak melibatkan sekitar 400 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.000 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga yang membersihkan sarana dan prasarana terkait di beberapa titik yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kerja bakti serentak antara lain kawasan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru Raya, Jalan Taman Jatibaru, kawasan Patung Pemuda, sekitar Hotel Orient Jakarta, sekitar Bundaran HI, sekitar Simpang Susun Semanggi.

Kemudian Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Kebon Sirih, Jalan Puri Kembangan, Jalan Puri Elok, Rumah Pompa Tomang, Jalan Jenderal Sudirman (sisi selatan), Jalan Pemuda, dan Jalan Inspeksi Kali Sunter.

Kerja bakti ini juga dilakukan di setiap pompa lintas bawah (underpass) yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.
Baca juga: Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024
Baca juga: Petugas Bina Marga tertibkan kabel udara di Pulogadung
Baca juga: Sudin Bina Marga bangun 11 Jalan Antar Kampung di Jaksel

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

superstar terbatas

bocor88 slot

Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran******

Seoul (ANTARA) - Ketegangan antara pemerintah dengan para dokter meningkat seiring rencana Asosiasi Medis Korea (KAM) mengadakan unjuk rasa massal pada Minggu (3/3) sebagai buntut dari perselisihan mengenai penambahan kuota mahasiswa kedokteran.

“Sekitar 20.000 dokter diperkirakan akan ambil bagian dalam demonstrasi tersebut,” kata keterangan KMA sebagaimana dilaporkan Yonhap, Sabtu.

Aksi demonstrasi besar-besaran di bagian barat Seoul itu dilatarbelakangi oleh pemerintah yang meningkatkan tekanan terhadap para dokter yang melakukan aksi mogok dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa mantan pejabat KMA.

Pihak Kepolisian Seoul pada Jumat (1/3) telah menggerebek rumah kantor pejabat KMA dengan tudingan mendorong para dokter peserta pelatihan untuk meninggalkan pekerjaannya secara massal dan mendukung pemogokan.

Hal itu dinilai KMA sebagai peringatan jelas bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum jika pemogokan terus berlanjut. Padahal, pemogokan tersebut lantaran pemerintah setempat tidak memiliki terobosan di tengah meningkatnya risiko gangguan medis yang besar.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Sebelumnya pada Kamis (29/2), pemerintah telah mengajukan permohonan terakhir kepada para dokter junior untuk kembali bekerja pada Kamis atau mereka akan menghadapi hukuman, termasuk penangguhan izin.

Imbauan pemerintah tidak berhasil membuat dokter peserta pelatihan dan residen kembali ke rumah sakit. Hingga Kamis sore, hanya 6 persen atau 565 dari 9.510 dokter yang mogok telah kembali bekerja.

Menanggapi perselisihan tersebut, Asosiasi Medis Dunia telah mengeluarkan pernyataan dengan menyebut rencana pemerintah sebagai keputusan sepihak yang secara drastis meningkatkan penerimaan mahasiswa kedokteran, dilaksanakan tanpa bukti yang jelas dan kurangnya konsultasi dan konsensus dengan kelompok ahli.

Namun, Kementerian Kesehatan Korea Selatan membantah keras klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya mewakili pendapat sepihak para dokter Korea, sembari menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan lebih dari 130 kali pembicaraan dengan kalangan medis.

Sedangkan Serikat Kesehatan dan Medis Korea menyuarakan keprihatinan atas kesenjangan layanan kesehatan yang semakin meningkat dengan mengatakan penolakan kolektif terhadap perawatan medis oleh para spesialis telah mengancam nyawa pasien karena tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Sumber : Yonhap-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Nyonya mengendalikan suami imut itu

slot gacor thailand

Rio Waida dapatkan tiket Olimpiade Paris 2024******

Jakarta (ANTARA) - Atlet selancar ombak Indonesia Rio Waida berhasil mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 dalam ajang kualifikasi ISA World Surfing Games 2024 di Arecibo, Puerto Rico, Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Rio berhasil merebut slot Olimpiade Paris setelah menyelesaikan babak Repechage 10 pada urutan kedua dengan 10,93 poin untuk melaju ke Repechage 11 ajang yang digelar Asosiasi Surfing Internasional (ISA) tersebut.

"Ini merupakan suatu hal yang membanggakan mengingat Rio dua kali berhasil bisa masuk Olimpiade. Kemarin yang di Tokyo, sekarang di Paris. Dan kemarin yang di Tokyo itu adalah pertama kalinya surfing masuk diperlombakan di Olimpiade," kata pelatih kepala tim nasional surfing Indonesia Arya Subyakto kepada ANTARA lewat sambungan telpon, Minggu dini hari.

"Dan ini merupakan bukti bahwa surfing juga harus dapat perhatian lebih ya. Karena ini menjadi cabang olahraga ketujuh yang mendapatkan tiket Olimpiade. Semoga dengan prestasi Rio ini kita dapat perhatian dan kita akan melahirkan atlet-atlet lainnya."

Selain Rio Waida, Indonesia mengirimkan tiga atlet lainnya untuk mengikuti ajang terakhir kualifikasi Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga surfing. Mereka adalah I Ketut Agus Aditya Putra, Dhany Widianto, dan Jasmine Michelle Studder untuk sektor putri.

Namun, perjuangan mereka kandas pada babak awal. Sementara, perjalanan Rio dalam mendapatkan tiket Olimpiade juga tidak mudah karena harus melalui babak Repechage setelah keluar dari main round.

Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico

Rio, yang tembus 16 besar Olimpiade Tokyo 2020, berada pada urutan ketiga pada round keempat, yang membuatnya harus terlempar ke Repechage 6.

Dari situ, peselancar berdarah Indonesia-Jepang berusia 24 tahun tersebut berjuang melalui babak demi babak hingga akhirnya merebut satu slot Olimpiade Paris dari enam slot putra yang disediakan di Repechage 9.

"Hebatnya Rio, dia tetap konsisten, fighting sampai detik terakhir, dan akhirnya di Repechage 9 dia sudah berhasil mendapatkan tiket Olimpiade. Dan, kebetulan ini pertandingan barusan Repechage 10 dia menang lagi," ujar Arya.

"Semoga dia bisa dapat medali. Walaupun sekarang dia lebih relaks ya. Karena sudah mendapatkan tiket Olimpiade."

Arya berharap Rio dapat mengulang kesuksesan seperti saat meraih medali perak dalam ISA World Surfing Games 2022 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat.

Saat itu Rio juga berjuang melalui Repechage hingga akhirnya mencapai final, namun skornya terpaut 1,92 dari atlet Jepang Kanoa Igarashi yang menutup babak akhir dengan perolehan skor tertinggi 15,96 untuk meraih medali emas.

Baca juga: PSOI optimistis selancar ombak Indonesia berprestasi di Olimpiade 2024
 

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Aku, si penjelajah bayangan

angka main togel hari ini

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024