playbet788 914Jutaan kata 351666Orang-orang telah membaca serialisasi
《mafia 888》
Pontjo Sutowo Blak******
Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.
Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.
Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.
Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.
Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.
"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMPilihan Saham Ciamik Pekan Ini, Sektor EBT Berpeluang Cuan |
Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.
Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.
"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.
Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.
Lihat Juga :Profil Pontjo Sutowo yang Bersengketa Dengan Negara soal Hotel Sultan |
Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.
"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.
Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.
Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.
"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.
"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.
Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.
Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.
Lihat Juga :TAIPANGina Rinehart, Orang Terkaya Australia yang Digugat Anak soal Warisan |
Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.
Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Menteri ESDM Wanti-wanti Cadangan Nikel RI Habis 15 Tahun |
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.
"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).
Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).
"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.
"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.
[Gambas:Video CNN]
Baca artikel lengkapnya di sini.
(skt/sfr)Pengamat Yakin Fase Penguatan Tiba, IHSG Diramal Bangkit Hari Ini******
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (19/9).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut IHSG memang tengah bergulat dengan fase konsolidasi wajar. Namun, ia meyakini kondisi perekonomian tanah air yang oke sanggup menopang gerak indeks ke depan.
"Peluang koreksi wajar di tengah membaiknya kinerja emiten dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian, mengingat IHSG dalam jangka panjang masih berada dalam jalur uptrend," jelas William.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, KLBF, TLKM, BBCA, TBIG, ASRI, PWON, HMSP, dan ICBP.
Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengklaim indeks saham bakal menguat berdasarkan indikator MACD. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.900 dan resistance 7.000.
"Dalam dua pekan di bulan ini kami melihat IHSG semakin mendekati resistance ketimbang melemah, sehingga saat ini pandangan kami adalah uptrend is coming," ungkapnya.
IHSG amblas ke posisi 6.936 pada perdagangan Senin (18/9). Indeks saham melemah 46,70 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,06 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)Label:menara 123 slot login、kenaikan limit kredivo、pinjam uang di bsi tanpa jaminan
Terkait:serdadu88、slotopulsa、hari gacor slot、danaku legal atau ilegal、nama slot yang mudah menang、jacktoto、cara menghasilkan uang cepat dari hp、bo judi slot、oxplay bonus new member、slot akun vip
bab terbaru:yypaus(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.
Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.
Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.
"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).
"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.
Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.
"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.
Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.
Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.
Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.
"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.
Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).
Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.
Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.
"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.
Lihat Juga :Profil Budi Said yang Kalahkan Antam di Gugatan 1,1 Ton Emas |
Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.
Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.
Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.
Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.
"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.
"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.
Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.
Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.
Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.
Lihat Juga :Kapan Gaji PNS Mulai Naik? |
Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.
"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.
"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.
(mrh/agt)Direktur Utama AirNavIndonesia Polana Banguningsih Pramesti membongkar sederet nama maskapaipenerbangan dalam negeri dan asing yang menumpuk utangdengan total Rp1,5 triliun ke negara.
Dalam bahan paparan Polana di rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI diketahui utang para maskapai kepada AirNav sebesar Rp1,52 triliun terjadi sampai pada kuartal II 2023.
Jumlah piutang AirNav terus meningkat dari semula hanya Rp819 miliar pada 2018 lalu. Utang itu menjadi sorotan DPR.
Ia menyimpulkan pandangan anggota dewan yang mayoritas mencecar AirNav Indonesia soal tumpukan piutang tersebut. Ia karena itu mendesak AirNav buka-bukaan soal tumpukan utang maskapai tersebut.
"Banyak mengerucut terkait piutang, tolong ditampilkan pihak-pihak yang punya kewajibannya itu mana saja? Nanti mungkin pada kesempatan lain kalau Komisi XI merasa perlu kita bisa mengundang para pihak tersebut karena akumulasinya sudah mencapai Rp1,52 triliun yang diawali Rp819 miliar di 2018. Terus menerus tidak tertagih malah nambah terus," katanya saat mendesak Dirut AirNav Polana buka suara.
Usai dicecar anggota DPR , Polana akhirnya buka suara. Ia menyebut utang tersebut 76 persen di antaranya dilakukan oleh maskapai penerbangan domestik. Utang karena pandemi covid-19.
"Perusahaannya ada lumayan banyak. Dari flag carrierkita ada Garuda Indonesia, Citilink, Lion Group itu ada Lion, Batik, Wings juga masuk ada piutang. Hampir semua airlines sih," katanya dalam RDP tersebut di Jakarta Pusat, Senin (18/9).
"Air Asia, Sriwijaya Air, Super Air Jet, sama Susi (Air)," sambung Polana.
Sementara itu, 24 persen maskapai pengutang lainnya datang dari asing. Namun, Polana mengatakan rata-rata airlines tersebut sudah tidak beroperasi.
Akan tetapi, ia yakin utang-utang tersebut masih bisa ditagih. Polana mengklaim AirNav juga terus menagih utang-utang tersebut kepada para maskapai terkait.
"Yang asing sudah setop operasi rata-rata, misalnya Indonesia AirAsia Extra, Sky Aviation, Tiger, Orient Thai Airlines. Mungkin Bapak sudah tidak pernah dengar, Airborne Indonesia, Air Cargo Global, Peruvian Airlines. Ada 16 maskapai (asing)," rinci Polana.
Polana mengatakan utang-utang tersebut muncul dari penggunaan alat atau fasilitas AirNav Indonesia oleh para maskapai terkait.
Ia menyebut skema penagihan yang dilakukan adalah pemberian term of payment dengan batas waktu 14 hari kalender sejak diterima tagihan. Jika tak kunjung dibayar, AirNav Indonesia akan menyurati pihak maskapai maksimal 3 kali surat tertulis.
[Gambas:Video CNN]
Transmart Full Day Sale datang lagi hari ini, Selasa (19/9). Ada diskon untuk pembelian Anggur Red Globe, harga mulai dari Rp3.800 per 100 gram!
Pesta diskon ini cuma digelar satu hari, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Berikut rincian harga Anggur Red Globe yang berlaku di masing-masing kota.
Selain anggur, masih banyak produk lainnya yang didiskon, mulai dari kebutuhan pokok, produk elektronik, furnitur, fesyen, sepeda listrik, dan lainnya.
Yuk segera merapat ke gerai Transmart terdekat untuk dapatkan diskon Anggur Red Globe-nya!
Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
![]() |
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membuka pendaftaran uji coba gratis bagi masyarakat umum tahap 2 pada 24 September 2023. Pendaftaran tersebut untuk perjalanan periode 25 - 30 September 2023.
Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan uji coba kereta cepat tahap 2 dilakukan setelah uji coba pertama dilakukan pada 18 - 24 September 2023.
"Antusiasme masyarakat sangat tinggi karena ingin ikut serta merasakan pengalaman menggunakan Kereta Api dengan kecepatan hingga 350 km/h," ujar Eva dalam keterangan resmi, Minggu (17/9).
Bagi masyarakat yang sudah mendaftar di situs https://ayonaik.kcic.co.id, Eva mengimbau agar perhatikan kembali jadwal perjalanan yang sudah pilih serta datang selambatnya 1 jam sebelum jadwal keberangkatan.
"Serta persiapkan dengan baik identitas dan bukti pemesanan untuk memperlancar proses verifikasi di stasiun," terangnya.
Selama masa uji coba terbatas KA Cepat dengan penumpang berlangsung, operator menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi setiap hari.
Kuota tempat duduk hanya 500 setiap perjalanan selama masa uji coba hingga 30 September 2023.
"KCIC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mendaftar. KCIC akan memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap masyarakat yang ingin menjadi bagian dari sejarah kehadiran Kereta Api Cepat pertama di Indonesia," ujarnya.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun konsorsium perusahaan Indonesia dengan China. BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mengusai 60 persen saham, sedangkan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd memegang 40 persen.
Kereta melintasi empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. Jarak tempuh mencapai 142,3 kilometer dengan kecepatan maksimal mencapai 351 kilometer per jam.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting dalam memajukan transportasi di Indonesia.
Hal itu dikatakan Antoni di acara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 Hub Fest dengan tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).
"Kalau kita lihat dengan tema Melaju Untuk Transportasi Maju itu adalah evaluasi bahwa untuk menuju Indonesia 2045 kita perlu kolaborasi dan sinergi. Dan kalau kita lihat hari ini melaju itu satu hal yang memang diperlukan ya untuk kecepatan dan sebagainya," ujar Antoni.
Menurutnya, tuntutan kebutuhan transportasi massal yang maju juga sangat tinggi di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan.
"Di kota-kota besar yang memang membutuhkan transportasi masal tentunya itu akan ditidaklanjutkan dengan memperbaiki," jelas Antoni.
Namun demikian, Antoni juga menekankan pentingnya transportasi laut. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang kebutuhan moda transportasi laut juga sangat penting.
"Nah, ini juga sangat penting. Tidak berarti kemudian ditinggalkan. Jadi tetap kita membangun sesuai dengan koridor, mana yang memang harus segera didulukan transportasi massalnya, mana yang harus ditingkatkan untuk transportasi lautnya. Termasuk transportasi udara. Jadi tidak semua daerah dijadikan sama modelnya," jelasnya.
Sekali lagi, Antoni menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait untuk memajukan transportasi di Indonesia. Pun demikian, masyarakat juga perlu turut andil dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan transportasi maju.
"Kalau mau melaju untuk transportasi maju, maka ke depan yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi dan sinergi. Masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kita," katanya.
"Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan kita. Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan kita. Kementerian lembagelain juga perlu berkolaborasi dengan kita. Media pun perlu berkolaborasi dengan kita. Ini penting karena bagian dari kontrol apa yang dilakukan oleh kami sebagai insan perhubungan di seluruh pelosok Indonesia," ujar Antoni.
Sebagai informasi, untuk memperingati Harhubnas 2023, Kemenhub menyelenggarakan Hub Fest di Istora Senaya, Jakarta, Minggu (17/9). Acara Hub Fest 2023 ini resmi dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.
Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.
Hub Fest 2023 sendiri merupakan 1 dari 3 kegiatan utama dalam memperingati Harhubnas 2023. Dua agenda utama lainnya, yakni Pameran dan Travel Fair di Jakarta, dan Fun Run 5K & 10K di Surabaya.
(osc/osc)《mafia 888》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot bonus new memberHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mafia 888》bab terbaru。