youtube slot gacor hari ini

Liu Wuxie Xu Lingxue

Pengusaha Mengaku Industri Minyak Sawit RI Sedang 'Sakit'******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan mengatakan pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit (PKO) terus menurun dalam beberapa tahun belakangan.

Catatan GAPKI, produksi minyak sawit menurun sejak 2005. Sepanjang 2005 hingga 2010, produksi minyak sawit tumbuh mencapai 10,12 persen. 

Sedangkan untuk periode 2020-2025 produktivitas produksi minyak sawit diperkirakan minus 1,15 persen.

"Kondisi industri minyak sawit Indonesia ke depan dari sisi suplai tidak sedang baik-baik saja," kata Fadhil alam workshop wartawan GAPKI di Bandung, Rabu (23/8).

Lebih rinci, produksi CPO dan PKO pada 2019 mencapai 51,82 juta ton pada 2019. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 51,58 juta ton pada 2020.

Pada 2021 produksi CPO dan PKO kembali turun menjadi 51,300 juta ton. Kemudian, pada 2022 kembali turun menjadi 51,24 juta ton. Sementara, per Mei 2023 produksi CPO dan PKO baru mencapai 22,87 juta ton.

Menurut Fadhil, penurunan produksi ini tak lepas dari pembatasan perluasan area. Ia menyebut perluasan lahan tidak bisa dilakukan bahkan sejak 2011-2021. Apalagi, pada 2022 sudah moratorium.

Moratorium sawit adalah penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

"Di UU Cipta Kerja tidak dinyatakan (moratorium) diperpanjang, tapi asumsinya permanen, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan," tutur Fadhil.

Selain itu, ia juga menyebut bibit yang ditanam petani pun kualitasnya buruk. Oleh karena itu, produktivitasnya juga turun.

"60 persen benih sawit yg ditanam petani itu fake. Makannya produktivitasnya rendah. Makannya bedanya hampir setengah antara produksi petani dengan kebun per hektare-nya," ucap Fadhil.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Tol Trans Sumatera Tahap II Segera Dibangun******

PT Hutama Karya (Persero)/Hutama Karya (HK) segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II atau Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru) sepanjang 30,57 km.

Direktur Operasi III HK Koentjoro menjelaskan pembangunan jalan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS. Ruas itu adalah; Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru, ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan backbone Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.

"Penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2023, semoga dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi episentrum Sumatera," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

Selain itu, ia juga berharap tol bisa digunakan untuk mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru imbas lalu lintas kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara serta memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata seperti Candi Muara Takus.

Sementara itu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin menjelaskan saat ini proses pengadaan lahan proyek itu sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

"Tidak hanya mendukung distribusi logistik, jalan tol ini juga dapat menunjang mobilitas masyarakat," ujar Febry.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

Pengusaha Akan Gugat Pemerintah soal Larangan Jual Barang Impor******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) mengancam akan menggugat pemerintah ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) bila tetap memberlakukan larangan jual barang impordi bawah US0 di e-commerceatau toko online.

Asal tahu saja, larangan tersebut memang tengah digodok pemerintah dan akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua APLE Sonny Harsono mengatakan gugatan dilayangkan karena alih-alih melindungi UMKM, kebijakan larangan impor di bawah US0 justru akan memberikanmultiplier effect. Selain itu, larangan juga tak memiliki yurisprudensi di dunia internasional.

"Dan yang paling penting adalah UMKM-nya sendiri malah dirugikan. Kita sudah bersurat, menyampaikan keberatan kita. Kita akan eskalasi, tapi kalau semua cara mentok, kita akan ambil langkah hukum, kita akan gugat kebijakan ini ke PTUN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8).

Sonny mengatakan para pengusaha logistik kecewa karena wacana kebijakan larangan impor US0 yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM itu justru mendapat dukungan dari berbagai pejabat karena mengusung tagline melindungi UMKM.

Padahal, ia menilai larangan tersebut justru akan sebaliknya dan malah membahayakan UMKM. Ekses masalah yang timbul juga ia yakini malah jauh lebih besar, termasuk importasi ilegal yang membuat kerugian negara, serta peningkatan perilaku koruptif.

"Ini kan sebenarnya mencederai nama Indonesia juga. Karena pasti akan digugat juga oleh WTO. Jadi pemerintah Indonesia di dalam negeri digugat, di luar negeri juga akan digugat oleh pihak lain," jelasnya.

Menurutnya, larangan impor di bawah US0 dikhawatirkan akan membuat sektor UMKM menjadi lumpuh. Hal itu karena banyak barang produksi atau kebutuhan yang diperlukan tak dapat diperoleh karena belum tersedia di Indonesia.

Kekhawatiran lain adalah larangan impor tersebut berpotensi membuat UMKM Indonesia menerima efek resiprokal atau perlakuan serupa dari negara lain.

"Jadi kalau barang ini katakanlah dari China, atau Taiwan, atau Amerika, di-banned, bagaimana kalau diambil tindakan serupa terhadap barang kita yang diekspor. Harusnya dibatalkan segera (kebijakan tersebut)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, ia pun melihat kebijakan tersebut juga akan membuat perekonomian Indonesia yang saat ini tengah bangkit kembali terpuruk. Sektor logistik menurutnya akan sangat terdampak sehingga membuat aktivitas lebih dibebankan ke kegiatan ekspor.

Imbasnya, pelaku usaha logistik akan membuat penyesuaian untuk membuat perusahaannya tetap sehat dengan cara pengurangan tenaga kerja. Ancaman PHK massal itu diprediksi akan terjadi setidaknya dua bulan paska larangan diberlakukan.

"Jangan lupa 2023 kuartal pertama dan kedua, Indonesia tumbuh 5,9 persen ekonominya. Dan penyumbang terbesarnya, sekitar 19 persen itu dari sektor logistik. Jadi apabila diterapkan dan berefek langsung ke logistik, maka akan mendegradasi ekonomi nasional," pungkas Sonny.

Pemerintah berencana melarang barang impor bernilai US,5 juta dijual online. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan larangan dilakukan demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Tuan Gila Abadi

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Tol Gedebage KM 149 Dibuka Fungsional Mulai 19 Agustus******

Jasa Marga menuturkan akses masuk dan keluar Tol Gedebage KM 149 di ruas Padalarang-Cileunyi dibuka secara fungsional atau sementara sejak 19 Agustus lalu.

"Jadi akses Gedebage itu dibuka secara fungsional atau sementara, untuk mendukung lalu lintas di kawasan tersebut," kata Toll Collection Management Departement Head RO3 JMT PT Jasa Marga Agni Mayvinna Minggu (20/8) seperti dikutip dari Antara.

Agni mengatakan dengan demikian pintu Tol Gedebage itu bisa sewaktu-waktu ditutup atau dibuka lagi. Saat ini, pintu tol tersebut hanya dibuka pada pukul 07.00-17.00 WIB.

Jasa Marga Metropolitan Tollroad (JMT), sebagai mengelola ruas tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), memang kembali mengoperasikan sementara akses masuk dan keluar KM 149 Ruas Tol Padaleunyi (Gedebage) mulai 19 Agustus.

Pihak JMT menyampaikan bahwa pembukaan ini menindaklanjuti Surat dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, perihal Fungsional Lanjutan Akses KM 149 Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

"Pembukaan akses Tol KM 149 ini diberlakukan khusus untuk pengguna jalan dengan kendaraan golongan 1 non bus yang menuju Gedebage atau destinasi lain di sekitarnya," tulis JMT dalam unggahan di sosial media resmi mereka.

Pengoperasian sementara ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan, juga sebagai tambahan alternatif akses menuju destinasi populer di sekitar wilayah tersebut, seperti Masjid Raya Al-Jabbar dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Jasa Marga menampik bahwa pembukaan pintu tol ini secara fungsional bukan karena mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan diujicoba operasional pada September mendatang.

"Sejauh ini masih untuk destinasi di sana seperti GBLA dan Masjid Al-Jabbar, belum ke arah sana (kereta cepat)," ucap Jasa Marga.

Demi memperlancar arus mudik lebaran,  Jasa Marga juga membuka pintu tol KM 149 Gedebage pada April 2023 lalu sebagai upaya antisipasi peningkatan volume lalu lintas di gerbang tol Cileunyi.

Tol Gedebage, Bandung, merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang telah dibangun sejak akhir 2022.

Tol ini memiliki total panjang 206,65 kilometer dan akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun dengan dua tahap pembangunan.

Tahap pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Pembangunan konstruksi untuk tahap pertama ini ditargetkan dimulai pada akhir 2022 dan rampung pada 2024.

Sementara itu, tahap kedua pembangunan yakni Seksi 3 dan Seksi 4 dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jasa Marga menargetkan pembangunan tahap kedua mulai akhir 2027 dan rampung pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Bos BCA Hibahkan Saham Rp74 M ke Anak******

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menghibahkan 8 juta sahamsenilai Rp74 miliar kepada kedua orang anaknya.

Saham perusahaan dengan kode emiten BBCA itu diberikan kepada Enrica Ariestia PS dan Elizabeth Ariestia MS. Keduanya mendapat masing-masing 4 juta saham atau senilai Rp37 miliar.

Kepala Sub Divisi BCA Linda Chandrawati mengatakan proses transaksi sudah dituntaskan pada Jumat (18/8) lalu.

Pada perdagangan Jumat, saham BBCA ditutup melemah 50 poin atau minus 0,54 persen ke posisi Rp9.250 per lembar. Adapun kapitalisasi saham BCA mencapai Rp1.134,13 triliun.

Per Juli 2023, pemegang saham BCA antara lain PT Dwimuria Investama sebanyak 67,72 miliar saham atau 54,94 persen. Lalu, Robert Budi Hartono sebanyak 28,13 juta saham atau 0,023 persen.

Kemudian, Bambang Hartono sebanyak 27,02 juta saham atau 0,022 persen, pihak afiliasi pengendali 3,02 miliar saham atau 2,455 persen, dan masyarakat non warkat sebanyak 52,26 miliar saham atau 42,399 persen.

[Gambas:Video CNN]