kingcobratoto

Saya sangat ingin mati sebagai guru

baka88

Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

angka jitu toto

AHY sebut pembangunan jalan di Kaltim dibutuhkan guna gerakkan ekonomi******

Ruas jalan yang dibangun di Kaltim sangat dibutuhkan masyarakat untuk gerakkan ekonomi

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan jalan di Provokasi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi di wilayah itu.  "Ruas jalan yang dibangun di Kaltim sangat dibutuhkan masyarakat untuk gerakkan ekonomi," ujar Menteri ATR/BPN AHY di Penajam, Jumat.
  Jika sarana transportasi semakin baik, lanjut dia, maka semakin mapan dan ekonomi rakyat juga semakin bergerak.
  Pernyataan itu disampaikan AHY usai peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kota Nusantara pada 29 Februari-1 Maret 2024.
  Pembangunan jalan yang diresmikan itu, menurut dia, merupakan wujud upaya yang dilakukan pemerintah pusat di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dalam membangun seluruh Indonesia.
  AHY juga ikut meninjau pembangunan Kantor Kepresidenan dan berlanjut ke sejumlah peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru di kawasan Kota Nusantara.
  "Untuk kemajuan pembangunan Kantor Presiden sampai saat ini sudah mencapai sekitar 74 persen," katanya.
  AHY mengaku selepas agenda kunjungan hari pertama, menginap di kawasan Hunian Hutan Tropis berlokasi di Glamping Kota Nusantara Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama presiden dan menteri lainnya yang ikut mendampingi.
  "Tadi malam kami nginap di Glamping bersama presiden dan menteri yang lain," katanya.
  Pagi harinya sebelum melakukan agenda kerja, sempat lari santai (joging) sambil menikmati pemandangan dan juga suasana yang ada di Kota Nusantara.
  Cuaca Kota Nusantara menyenangkan, penuh tantangan tetapi ketika pagi sejuk dan diharapkan setelah selesai pembangunan konstruksi ibu kota negara baru Indonesia pasti akan semakin hijau dan sejuk, kata Menteri ATR/BPN AHY.

Baca juga: AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju

Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

Baca juga: AHY salut dengan Jokowi selalu luangkan waktu sapa rakyat
 

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

senang slot 77

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Cuplikan gambar sepanjang satu menit berisi iring-iringan kendaraan militer di sebuah jalan raya, terlihat dibagikan sejumlah pengguna Facebook pada akhir Februari 2024.

Beberapa tank tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terlihat muncul di video itu, diklaim mengarah ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat.

Alasan sejumlah kendaraan perang tersebut dikerahkan adalah karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Darurat Keamanan Nasional di kantor Bawaslu RI.

"DARURAT KEAMANAN NASIONAL. Jkw perintahkan TNI dengan pasukan lengkap ke Bawaslu, untuk antisipasi demo. Jokowi Jokowiiii..," demikian isi klaim yang dibubuhkan dalam unggahan video Facebook tersebut.

Lalu, benarkah Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu?
 

Penjelasan:
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menerangkan video iring-iringan kendaraan tempur TNI di jalan raya itu, bukanlah terkait status Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu RI.

"Narasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar serta berpotensi menyesatkan opini masyarakat," jelas Brigjen TNI Kristomei Sianturi melalui unggahan di laman resmi TNI AD.

Kadispenad meluruskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah rekaman iring-iringan kendaraan tempur TNI yang melintas di kawasan Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI, tanggal 5 Oktober 2023.

"Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut. Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat," kata Kadispenad.

Klaim: Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Rating: Disinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Foto Presiden Jokowi panggil sejumlah ketum parpol ke Istana usai pemilu

Baca juga: Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri

Cek fakta: Hoaks! Presiden Jokowi bagikan sembako terkait Pemilu pada Januari 2024

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Satu pedang untuk dimuliakan

situs judi slot asia

Terminal Kalideres bakal dirikan sejumlah posko menjelang Idul Fitri******

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Terminal Kalideres di Jakarta Barat bakal mendirikan sejumlah posko termasuk untuk pemeriksaan kesehatan menjelang Idul Fitri 1455 Hijriah atau Lebaran 2024. 

Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen mengatakan bahwa masyarakat umum dapat memanfaatkan posko-posko yang bakal didirikan termasuk memeriksa kesehatan.

"Itu posko kesehatan gratis, siapa saja, masyarakat boleh (periksa kesehatan) di situ nanti," ungkap Revi di Jakarta pada Jumat.

Revi mengatakan bahwa pelayanan posko kesehatan tersebut akan dibantu oleh Jasa Raharja dan Palang Merah Indonesia (PMI)."Kita nanti juga dibantu biasanya oleh Jasa Raharja, PMI," kata Revi.

Baca juga: Terminal Kalideres uji kelaikan kendaraan pralebaran

Revi mengatakan bahwa posko kesehatan akan dibuka bersamaan dengan posko lainnya seperti posko pengamanan terpadu, posko pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check), posko istirahat pengemudi dan ruang laktasi ibu menyusui.

"Posko terpadu, posko kesehatan, posko 'ramp check', kemudian juga ada pos istirahat pengemudi serta ruang laktasi ibu menyusui," kata Revi.

Posko-posko tersebut, kata Revi, akan didirikan 12 hari atau 10 hari sebelum lebaran. "Kita akan menyiapkan posko-poskonuntuk angkutan lebaran. Nanti di 12 hari atau 10 hari menjelang lebaran kita siapkan posko," kata Revi.

Pengelola Terminal Kalideres melakukan uji kelaikan kendaraan (ramp check) pralebaran 2024 selama 11 hari, mulai dari Selasa (19/2) sampai Sabtu (2/3).

Baca juga: Terminal Kalideres bentuk posko untuk kawal libur Natal dan tahun baru

Hal itu dilakukan untuk memastikan kinerja komponen pada kendaraan yang akan mengangkut penumpang tidak mengalami kerusakan dan dapat bekerja dengan baik.

"'Ramp check' bus itu kan uji kelaikan jalan, yang meliputi sistem rem, sistem roda, sistem kemudi, sistem lampu, supaya dipastikan komponen yang ada pada kendaraan itu berfungsi dengan baik," ungkapnya.

Revi mengatakan, dari 130 perusahaan otobus (PO) di Terminal Kalideres, 30 bus diuji setiap harinya dalam 11 hari masa uji kelaikan pralebaran 2024.

"Kalau untuk PO bus yang beroperasi itu lebih kurang ada 130 PO. Rata-rata 30 bus kita uji setiap harinya," kata Revi.
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Taojun

slot gacor 1

Jokowi Tetapkan Aturan Baru Gaji PPPK, Kisaran Rp1,9 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan baru mengenai gajiPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Aturan mengenai gaji ini ditandatangani Jokowi pada 26 Januari 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 lalu. Artinya, sama dengan gaji PNS, selisih nilai saat ini dengan sebelumnya akan dirapel pada pembayaran gaji Februari 2024.

Aturan baru ini akan menggantikan Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218).

Daftar gaji pegawai dalam aturan ini ditetapkan untuk 17 golongan. Untuk jabatan terendah atau golongan ditetapkan sebesar Rp1,938 juta-Rp2,9 juta per bulan.

Sedangkan untuk gaji tertinggi diberikan kepada pegawai golongan 17 sebesar Rp4,462 juta-Rp7,329 juta.

Tak hanya gaji PPPK, Jokowi juga mengeluarkan gaji resmi untuk PNS yang dinaikkan mulai awal tahun ini.

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS resmi menaikkan gaji PNS.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

dewa dan setan

link slot gacor maxwin hari ini

Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT TelkomIndonesia (Persero) Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsidi PT Sigma Cipta Caraka (SCC), yang merupakan anak perusahaan Telkom Group.

AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita pasti akan mendukung penuh langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menuntaskan kasus tersebut," tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka (SCC) tahun 2017-2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) 2017 sampai dengan 2022," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menyatakan pengadaan tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. Kata dia, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financinguntuk proyek data center.

"Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah," ucap Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)