mahjong ways 3 demo rupiah

Pangeran Daxia

slot minimal wd 20

15 Investor Groundbreaking Proyek Baru di IKN Januari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) mengungkap 15 investorbakal melakukan groundbreakingproyek baru di IKN pada Januari hingga Februari 2024 mendatang.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan hal tersebut menandakan bawah pemerintah bakal terus mempercepat pembangunan IKN di tahun depan.

"Sebagian di antaranya bahkan Desember ini tadinya mau groundbreaking, tapi dengan waktu terbatas mereka (investor) akhirnya bersiap di Januari hingga Februari (2024)," ucap Agung dalam acara media briefing, Jumat (29/12).

Lalu, Yayasan Arsari membangun Pulau Suaka Orang Utan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun gedung kantor, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) membangun gedung kantor, dan BPJS Kesehatan membangun gedung kantor.

Lalu, PT PLN (Persero) membangun gedung kantor, Bank Mandiri membangun perkantoran/bank, Jambuluwuk membangun hotel, RGE (Royal Golden Eagle) Group membangun hotel bintang 5, dan Indogrosir membangun bangunan multi fungsi.

Kemudian, Ciputra Group membangun hunian hijau, hotel, dan lapangan golf, Bank BCA membangun perkantoran/bank, GGS Interiors membangunshowroom furniture, Ninar Primera membangun kawasan pergudangan, dan Grand Lucky membangun bangunan multi fungsi.

Meski demikian, Agung belum bisa membocorkan berapa nilai investasi dari 15 investor tersebut.

"Groundbreaking saya belum bisa sebut nilainya, tapi jumlah perusahaannya ada 15," kata dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan China dan Malaysia ikut seleksi tender pembangunan 166 tower dan rumah tapak di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, China diwakili oleh CITIC Limited dan Malaysia Maxim serta IJM Corporation Berhad.

CITC Construction rencananya akan membangun 60 tower. Sementara, Maxim 10 tower dan IJM 20 tower.

Adapun sisanya akan dibangun oleh empat perusahaan dalam negeri, yakni Summarecon, Trinitiland, PT Nindya Karya, dan Intiland. Keseluruhan proyek ini memiliki indikasi nilai capex sebesar Rp55 triliun.

"Mereka harus dievaluasi feasibility study, kemudian nanti dilakukan tender untuk kemudian ditetapkan mana yang terbaik. Baru kemudian ada perjanjian yang dibangun," jelas Agung.

Agung menyebut perusahaan asing yang ikut seleksi tender itu saat ini sedang dalam tahap evaluasi feasibility study. Jika proses itu lolos, mereka bisa menjadi tender.

"Jadi mereka berkompetisi, dipilih supaya kita mendapat hasil yang terbaik," tutur Agung.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Agung juga mengatakan saat ini ada enam negara yang telah menyatakan minat atauLetter of Intent (LOI)untuk mendukung pembangunan smart city di IKN.

Keenam negara itu yakni Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, China, Jerman, dan Finlandia.

Terlepas dari itu semua, Agung mengatakan pihaknya berhasil merealisasikan komitmen investasi senilai Rp41 triliun dalam pembangunan IKN sepanjang 2023.

Total pendanaan non-APBN itu berasal dari 23 investor domestik alias dalam negeri.

Agung menuturkan masuknya 23 investor itu ditandai dengan pelaksanaan tiga rangkaian groundbreakingsejak September hingga Desember 2023 ini.

Ia menyebut tahap pertama ada empat investor masuk IKN, kemudian pada tahap kedua ada sembilan investor, dan pada tahap ketiga ada 10 investor.

"Dari investasi IKN ada 23 investor dan kita sebut mereka investor pelopor, pionir yang melaksanakan groundbreaking, total investasi senilai Rp41 triliun," ucap Agung.

Lihat Juga : Luhut Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP di Ledakan Smelter PT ITSS

Lebih rinci, keempat investor yang masuk dalam tahap pertama ini adalah Yayasan Innopark, RS Abdi Waluyo, PSSI, dan Konsorsium Nusantara (terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, dan Alfamart) dengan total investasi sebesar Rp23,1 triliun.

Lalu, investasi kedua yang masuk melalui groundbreakingpada November 2023 berasal dari RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural School (JIS), Mayapada Hospital, Astra International, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia (BI), dan PT PLN (Persero) dengan total nilai investasi sebesar Rp13,1 triliun.

Kemudian, investasi yang masuk IKN melalui groundbreaking pada Desember 2023 adalah Aqua, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, The Pakubuwono Development, Wulandari Bangun Laksana, Balikpapan Super Block, BSH, Bluebird, Polri dan TNI dengan total nilai Rp5,9 triliun.

(mrh/agt)

Catatan Pengaduan

cara menghasilkan uang di shopee

Kemenhub Tegaskan Komitmen Indonesia Sentris Lewat PSN Perkeretaapian******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia terus digenjot oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transportasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan paradigma Indonesia Sentris.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan hal ini terlihat dari dua proyek strategis nasional (PSN) perkeretaapian yang telah diselesaikan, yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar-Parepare rute Maros-Barru.

"Angkutan massal kereta api adalah angkutan masa depan. Setiap kota seyogyanya memiliki moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Saat ini, tersedia tujuh koridorfeeder, di mana dua di antaranya disediakan oleh Pemerintah Kota yang mengakomodir sampai ke komplek perumahan untuk mempermudah akses masyarakat menuju LRT Sumsel.

Sementara itu, proyek kedua, yaitu Kereta Api Makassar Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan sekitar Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.

"Kehadiran kereta api pertama di Sulawesi ini merupakan wujud nyata pembangunan secara merata di seluruh wilayah, yang dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat," tutur Menhub.

Sebagai informasi, dalam rentang waktu 2014-2023, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian dilakukan. Proyek ini meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 km'sp dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 km'sp.

Beberapa di antaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda).

(rir/rir)

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

slot gacor terbaik hari ini

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

togel vegas

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Saya punya klien yang berdiri sendiri

sgp 777 slot

Baznas ajak pemuda menjadi pemimpin yang gemar berzakat lewat Ekspresi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mengajak para pemuda untuk menjadi pemimpin yang gemar berzakat melalui gelaran pesantren kilat Ramadhan bertajuk "Ekspedisi Ramadhan Penuh Inspirasi (Ekspresi)". "Karakter pemimpin itu adalah memikirkan banyak orang dan itu karakter muzaki," kata Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum di sela-sela gelaran tersebut di Dermaga Kolinlamil di Jakarta, Jumat. Ia menyebut kegemaran dalam berzakat harus ada pada karakter setiap pemimpin, karena seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan orang lain. "Ketika kita hobi berzakat, otomatis mikirinorang lain. Kalau kita hobinya jadi penerima zakat, memikirkan diri sendiri, kan beda," katanya.

Baca juga: BPKH gencarkan perekrutan haji muda dalam gelaran Ekspresi Ramadhan Semangat cinta tanah air, kata dia, juga ditanamkan dalam acara ini.

Hal tersebut juga menjadi alasan gelaran pesantren kilat ini diadakan di Kapal Perang TNI AL, KRI Semarang-594, supaya dapat meletakkan fondasi yang kokoh dalam membentuk karakter pemimpin yang gemar berzakat. "Fondasinya adalah menyiapkan mereka di tahun 2045 sebagai pemimpin pada waktu itu, yaitu generasi emas dengan pondasi iman yang bagus, akhlak yang bagus, sekaligus NKRI-nya jelas," ujarnya. Menurut Mahdum, calon pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang harus memiliki semangat cinta tanah air yang kuat, ditambah dengan fondasi agama yang kokoh, agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. "Yang kita khawatirkan (kalau) negara dan agama ini berbenturan. Agamanya bagus, tapi menyerang negara, negaranya bagus tapi nggakngerti agama. Nah kita nggakingin mencampur adukkan itu," katanya. Melalui gelaran ini, ia berharap, para peserta dapat mencerna ilmu yang didapatkan dengan baik, agar dapat menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan agama yang baik, dan bisa menjadi pemimpin yang gemar berzakat pada masa yang akan datang.

Baca juga: Disdik Bekasi ajak manfaatkan pesantren kilat tekan kenakalan remaja
Baca juga: Ratusan anak di lapas Palembang ikuti pesantren kilat Ramadhan
Baca juga: KPAI: Libatkan remaja dalam pesantren kilat cegah perang sarung

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Klan Badai

pinjam uang

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)