tototogel4d

Pengubah kehidupan perkotaan

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Istri saya adalah seorang kepala suku

Pedagang Pasar Induk Cipinang: Stok Beras Tinggal 25 Ribu Ton******

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid blak-blakan soal stok berasdi pasar. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.

"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Gak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," kata Zulkifli dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Zulkifli menjelaskan selama hampir sebulan terakhir, beras dari semua lini daerah tidak ada yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Padahal, biasanya ada beras yang keluar masuk sebesar 2.500-3.000 ton per hari.

Saat ini, Zulkifli mengatakan beras yang masuk adalah pasokan dari Bulog. Lebih rinci, beras yang masuk untuk Bulog adalah beras Sulawesi Selatan (Sulses) karena beras Lampung, NTB, dan Jawa Barat sudah habis stoknya.

Sebagai pelaku pasar, Zulkifli mengaku yang paling penting adalah keberadaan beras. Ia bahkan mengaku jika harganya mahal.

KKPIBC menegaskan bahwa orang pasar tidak perlu data, yang penting fakta keberadaan beras tersebut.

"Kalau beras tidak ada, apa yang harus kami jual. Sekarang lagi kosong, silakan berkunjung. Demi Allah stok pasar sangat menipis, sedangkan permintaan banyak. Kami harus menunggu beras yang kami harus tebus dari Dolog untuk kami bisa kasih ke anggota-anggota kami," tegas Zulkifli kepada Anggota Komisi IV DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

[Gambas:Video CNN]

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

Jimat kecil vitalitas

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Profil Low Tuck Kwong, Bos Tambang yang Jadi Orang Terkaya ke******

Low Tuck Kwong masuk dalam jajaran 50 crazy richIndonesia dengan total kekayaan mencapai US,1 miliar atau setara Rp189,06 triliun (kurs Rp15.625 per dolar AS).

Mengutip Forbes, Kamis (8/12), Low Tuck Kwong berada di posisi kedua taipan terkaya di Indonesia, setelah Hartono bersaudara yang berharta US,7 miliar atau setara Rp745,7 triliun.

Siapakah Low Tuck Kwong yang kekayaannya hampir menyaingi Hartono bersaudara?

Pria kelahiran Singapura ini juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan Singapura Metis Energy yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources.

Kwong lahir dan tumbuh di Singapura pada 17 April 1948 silam hingga usianya 24 tahun. Namun, ia mengadu nasib ke Indonesia pada 1972 dan resmi menjadi WNI 20 tahun kemudian, 1992.

Lima tahun kemudian, Kwong membeli perusahaan tambang batu bara pertamanya yaitu PT Gunungbayan Pratamacoal yang kini dikenal Bayan Resources.

Dari situ, bisnis yang ia miliki terus berkembang biak. Saat ini Kwong mengerahkan dukungannya pada SEAX Global, yang tengah membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Di tengah harga saham dan harga batu bara yang merosot, Kwong beraksi memborong saham perusahaan miliknya sendiri, yaitu BYAN. Tujuannya untuk investasi dengan status kepemilikan langsung.

Memang, Kwong dikenal getol mengakumulasi saham. Sepanjang tahun lalu, Kwong rajin membeli saham perusahaan besutannya. Menariknya, semua transaksinya beli tanpa jual sekalipun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Pengusaha Ritel Yakin Penjualan Tumbuh 20 Persen Selama Nataru******

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menargetkan penjualan ritel modern selama masa liburan natal dan tahun baru 2023 (Nataru) tumbuh 15 hingga 20 persen.

"Jadi Natal dan tahun baru antara 15 persen plus minus mendekati 20 persen," ujarnya di Superindo Intercon, Jakarta Barat, Rabu (8/12).

Target tersebut seiring dengan pulihnya industri ritel dari keterpurukannya saat pandemi covid-19. Ia memprediksi penjualan ritel modern akan tumbuh di level 3,5 persen hingga 4 persen sepanjang 2022.

Pada kesempatan tersebut, Roy menambahkan meski masih harus menghadapi tantangan pada 2023, pihaknya akan terus konsisten berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi.

Ia pun berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat, terlebih untuk kaum marjinal.

Menurutnya, salah satu upaya dalam menjaga daya beli adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kuartal 3 pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,39 persen dan berkontribusi 50,3 persen dari PDB masih konsumsi rumah tangga yang terbesar, jadi daya beli barus dijaga," kata Roy.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak bagi para pelaku ritel. Meski penjualan tumbuh, Roy menyebut ritel modern masih menambal 'kerugian' selama 2,5 tahun belakangan selama pandemi.

"Jadi dengan kata lain, mitigasi itu bagi pengusaha, stimulus dalam hal perpajakan, kebijakan fiskal, kemudian stimulus dalam hal biaya-biaya energi, biaya listrik misalnya, kami masih berharap tuh," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Mencuri Langit

Tak Kunjung Dapat Apartemen, Pembeli Meikarta Minta Tolong ke DPR******

Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.

"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.

"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.