bayar tiket pesawat pakai kredivo

Pelancong Tanpa Batas

Menteri KKP soal Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut: Ini Bukan Jual RI******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Ia membantah kebijakan itu dilakukan Jokowi karena ingin menjual negara. 

"Ini bukan menjual negara. Ini tidak menjual negara," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian KKP, Rabu (31/5).

Ia mengatakan pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk akan diutamakan untuk kepentingan dalam negeri. Hal ini utamanya, untuk mendukung reklamasi, pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehidupan Biasa Kematian

Melihat Laporan Keuangan WIKA******

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.

Kecurigaan itu ia ungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung. Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

A. Waskita

Mengutip laman resmi Waskita Karya, perusahaan mencetak laba bruto sebesar Rp400,4 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp329,6 miliar.

Waskita Karya mencetak rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp374,9 miliar pada kuartal I 2023. Angka itu turun dari kuartal I 2022 yang cuma rugi bersih Rp830,6 miliar.

Sementara, total liabilitas perusahaan mencapai Rp84,37 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp83,98 triliun.

Adapun kas dan setara kas perseroan turun dari Rp8,9 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada kuartal I 2023. Arus kas operasi Waskita Karya tercatat negatif Rp467,6 miliar pada kuartal I 2023.

Angka ini naik dari kuartal I 2022 yang negatif Rp144,7 miliar.

B. Wika

Wika mencetak laba bersih sebesar Rp526,5 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari perolehan pada kuartal I 2022 yang mencapai Rp9,47 miliar.

Perusahaan mencetak rugi yang dibebankan pada entitas asosiasi sebesar Rp13,9 miliar dan rugi yang dibebankan pada entitas ventura bersama sebesar Rp55,5 miliar. Sedangkan, total liabilitas Wika mencapai Rp55,76 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih sedikit dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp57,57 triliun.

Sementara, kas dan setara kas perseroan turun dari Rp5,66 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp2,22 triliun pada kuartal I 2023. Selanjutnya, Wika memiliki jumlah aset sebesar Rp72,73 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini turun dibandingkan aset pada kuartal I 2022 yang sebesar Rp75,06 triliun.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," imbuh Mahendra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait laporan keuangan perusahaan. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Planet terbelah menjadi dua

Melihat Laporan Keuangan WIKA******

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.

Kecurigaan itu ia ungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung. Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

A. Waskita

Mengutip laman resmi Waskita Karya, perusahaan mencetak laba bruto sebesar Rp400,4 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp329,6 miliar.

Waskita Karya mencetak rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp374,9 miliar pada kuartal I 2023. Angka itu turun dari kuartal I 2022 yang cuma rugi bersih Rp830,6 miliar.

Sementara, total liabilitas perusahaan mencapai Rp84,37 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp83,98 triliun.

Adapun kas dan setara kas perseroan turun dari Rp8,9 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada kuartal I 2023. Arus kas operasi Waskita Karya tercatat negatif Rp467,6 miliar pada kuartal I 2023.

Angka ini naik dari kuartal I 2022 yang negatif Rp144,7 miliar.

B. Wika

Wika mencetak laba bersih sebesar Rp526,5 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari perolehan pada kuartal I 2022 yang mencapai Rp9,47 miliar.

Perusahaan mencetak rugi yang dibebankan pada entitas asosiasi sebesar Rp13,9 miliar dan rugi yang dibebankan pada entitas ventura bersama sebesar Rp55,5 miliar. Sedangkan, total liabilitas Wika mencapai Rp55,76 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih sedikit dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp57,57 triliun.

Sementara, kas dan setara kas perseroan turun dari Rp5,66 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp2,22 triliun pada kuartal I 2023. Selanjutnya, Wika memiliki jumlah aset sebesar Rp72,73 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini turun dibandingkan aset pada kuartal I 2022 yang sebesar Rp75,06 triliun.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," imbuh Mahendra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait laporan keuangan perusahaan. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Teknik Penciptaan Bintang

Kemenhub Beberkan Alasan 2 Pesawat Asing Parkir di Kertajati 1 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait dua pesawat asingterparkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat, sekitar setahun lebih.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati membenarkan bahwa memang kedua pesawat asing tersebut ada sejak tahun lalu di Kertajati. Namun, secara legal alias sudah mendapatkan izin.

Menurutnya, izin diajukan oleh PT Jasa Angkutan Semesta (JAS) dalam rangka pemeliharaan (maintenance) oleh GMF Aero Wisata (GMF).

Adita menjelaskan kedua pesawat tersebut adalah pesawat sipil Perancis tipe A340-200 dengan kode registrasi F-HFDD dan F-HLMG. Kedua pesawat telah berada di Bandara Kertajati sejak 10 April 2022.

"Kedua pesawat sipil asing tersebut telah keluar dari wilayah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan tujuan Amman, Jordania (registrasi TZ-DTA dan TZ-DTC) setelah memperoleh persetujuan Flight Clearance (FC)sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, sosial media dihebohkan dengan terparkirnya dua pesawat asing di Bandar Udara Kertajati, Jawa Barat, yang diperkirakan sudah lebih dari setahun.

Kabar parkirnya dua pesawat itu awalnya diunggah akun Twitter @BabakTaghvaee1 yang mengungkapkan keduanya merupakan pesawat bekas dari Angkatan Udara Prancis dengan tipe Airbus A340-212.

[Gambas:Video CNN]

Kosong dan kacau

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut Indonesiamulai tahun ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Padahal, sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Alasannya untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

1. Dilarang Megawati sejak 20 tahun lalu

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

2. Alasan Megawati larang ekspor 

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

3. Pemasok Utama Pasir Laut ke Singapura

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

4. Dibuka kembali oleh Jokowi

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

5. Disentil pelbagai kalangan

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT