koperasi simpan pinjam online yang terdaftar di ojk

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

Mentan Klaim RI Punya Cadangan Beras 2,7 Juta Ton per September 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berasIndonesia aman hingga Desember tahun ini. Bahkan, diprediksi bakal memiliki kelebihan pasokan lebih dari 2,7 juta ton pada September 2023.

"Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare (ha), masih cukup untuk kebutuhan kita di atas 2 juta (ton)," ucapnya di Istana Merdeka, Rabu (2/8).

Meski demikian, Syahrul menyebut pemerintah tetap akan waspada. Apalagi, pada akhir tahun ini akan terjadi el nino.

Menurut Syahrul, el nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton.

"Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas dari El Nino sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton," ucapnya.

Syahrul pun sesumbar bisa mengantisipasi ancaman iklim tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke 7 provinsi yang akan mempersiapkan lahan cadangan untuk menambal gagal panen tersebut.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia merinci ada 6 lokasi, yakni masing-masing 1 tempat di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, 3 di Jawa, serta 1 di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada tambahan daerah penyangga yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Banten, dan Lampung.

"Saya yakin kalau ini bisa bergerak ada sekitar 500 ribu hektare. Karena kita menghadapi El Nino, maka Presiden (Joko Widodo) memerintahkan untuk 'Berapa sih yang terjelek kalau terjadi El Nino'. El Nino kekeringan yang membawa air sangat terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas turun. Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kekeringan, Syahrul mengaku sudah mengecek beberapa waduk dan bendungan alias DAM besar, di mana airnya masih cukup.

"Bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa hujan pun. Kita masih tetap yakin walaupun El Nino datang, sepanjang gubernur dan bupati masih punya niat mempersiapkan diri menghadapi el nino, ini kita bisa selesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti di Transmart Full Day Sale******

Mau berburu diskon di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja tapi cemas karena gaji mulai menipis?

Tenang aja! Kamu tetap bisa ikut pesta diskon Transmart dengan menggunakan layanan Allo Paylater.

Lihat Juga : Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan

Cocok banget untuk dipakai kalau mau berburu diskon seperti di Transmart Full Day Sale: Belanja Merdeka.

Jadi mumpung ada banyak diskon di Transmart Full Day Sale, yuk belanja sekarang bayar nanti pakai Allo Paylater.

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sendiri digelar cuma besok, Selasa (8/8) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat masing-masing gerai se-Indonesia.

Diskonnya enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen untuk produk terpilih. Mulai dari bahan pangan pokok, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Selain itu, ada juga diskon tambahan 20 persen kalau pakai Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega serta Bank Mega Syariah.

Nah tunggu apalagi? Yuk segera belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sebelum kehabisan.

Paviliun Tianxuan

Mentan soal Warga Papua Meninggal: Bukan Kelaparan tapi Diare******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah penyebab enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah adalah akibat kelaparan. Namun, keenam warga itu meninggal lantaran diare. 

"Dua hari ini ngecek banget apa itu kelaparan (yang) membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu yang ada menurut laporan dari sekretaris wilayah daerah dan kadis setempat bukan kelaparan, (tapi) diare," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

Syahrul memaparkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah. Kemudian diare dan dehidrasi.

Dalam hal ini, Kementan berencana memberi bantuan pada warga.

"Bahwa ada langkah kita ke sana iya. Langkah darurat untuk mem-backupmereka selama 3 bulan. Kan jumlah orangnya juga nggak banyak. Yang kedua temporaryagenda saya akan mobilisasi kurang lebih 10 ribu polybag. Tanaman polybag di sekitar halaman rumah. Karena di sana 6 distrik. Satu distrik yang bersoal," tutur Syahrul.

"Dan kita juga tidak boleh gegabah kan karena ini di Puncak sana dan ada masalah sedikit di sana. Saya punya konsentrasi di Timika sekarang untuk bisa mensuplai. Agenda ketiga, permanen agenda saya akan buat lahan penyangga di sana," imbuh dia.

Lihat Juga : Melihat Gaji Pejabat PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Syahrul melanjutkan, warga di Puncak juga sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem di sana. Karena itu, diyakini bahwa tewasnya enam warga itu akibat muntaber. Kendati demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan di wilayah tersebut.

"Dan saya kira kalau di Puncak itu masalah hujan es dan lain-lain setiap tahun seperti itu. Jadi ini menurut saya, tapi mari teman-teman mengecek, bukan karena kelaparan, tapi karena muntaber," kata Syahrul.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Operasional LRT Terancam Mundur ke 30 Agustus 2023******

Operasi penuh LRT Jabodebek terancam mundur ke akhir Agustus dari rencana awal pada 18 Agustus 2023. Namun, uji coba tetap dilakukan agar saat beroperasi nanti tidak ada kendala yang berarti.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini juga sejalan dengan saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar uji coba dilakukan dengan serius. Artinya, proses ini bisa dilaksanakan lebih lama dari rencana.

"Pada saat uji coba berhasil, kita buka. Bisa jadi menjadi 20 Agustus, atau 30 Agustus," ujar Budi usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).

"Dan ingat ya, kereta api itu kalau (sudah) berjalan dimulai, tidak bisa berhenti. Jadi lebih baik kita konservatif dan tes ini itu, bukan tes jalan saja," jelasnya.

Budi mengungkapkan ada tiga tes yang dilakukan dalam proses uji coba LRT ini, meski tidak disebutkan secara detail. Di mana itu dilakukan untuk 31 set kereta (train set).

"Nah ini kan memang suatu proses yang tidak mudah dan insyaallah dalam dua minggu ini improvement itu banyak sekali dan saya mengapresiasi teman-teman yang sudah kerja keras," pungkasnya.

Awalnya, pemerintah berencana mengoperasikan LRT Jabodebek secara komersial pada 18 Agustus 2023 sebagai kado di HUT RI ke-78.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Ridwan Kamil: Seluruh Kota Bandung Raya Terancam Macet Total pada 2037******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilmengatakan Kota Bandungterancam macet total pada 2037 mendatang. Karenanya, pemerintah perlu mencari solusi tepat dari sekarang.

Menurutnya, salah satu solusinya adalah menata transportasi massal di kota tersebut, terutama di wilayah Cekungan Bandung.

"Bandung Raya ini kemacetannya saat ini 40 persen, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," ujar Ridwan usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).

Kedua, menyiapkan moda transportasi massal cable car. Awalnya diusulkan adalah BRT, tetapi karena banyak warga Bandung tinggal di perbukitan, maka solusi terbaik cable car.

"Insyaallah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada pak presiden, di mana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga di masa Presiden Pak Jokowi ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya akan sangat berarti. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD, maka tidak akan mencukupi melakukan pembangunan transportasi yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

"Kami harus akui bahwa anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal sebesar ini. Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan dan menaikkan dari 13 persen warga menjadi 50 persen warga Bandung raya naik transportasi publik," pungkasnya.