sistem pinjol

Evolusi seni bela diri ekstrim

Indonesia Bakal Impor Sapi dan Kedelai dari Afrika Selatan******

Pemerintah berencana mengimpor 50 ribu ekorsapi dan 300 ribu tonkedelai dariAfrika Selatan.

Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam pertemuannya dengan dengan Presiden Cyril Ramaphosa.

Pertemuan itu sekaligus sebagai persiapan KTT BRICS pada pekan ketiga Agustus.

"Sebagai langkah awal, kami sedang mengeksplorasi potensi kerjasama impor 50 ribu ekor sapi dan 300 ribu ton kedelai dari Afrika Selatan," kata Luhut dalam keterangan foto di akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Rabu (12/7).

[Gambas:Instagram]

Ia menjelaskan rencana impor sapi dan kedelai dilakukan demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Outlook Kementerian Pertanian mencatatkan Indonesia 40 persen kebutuhan daging sapi berasal dari impor.

Lihat Juga : JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS

Sementara, impor 300 ribu ton kedelai juga dilakukan demi memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 3 juta ton.

"Selain itu kebutuhan 3 juta ton kedelai di dalam negeri juga harus dipenuhi. Inilah upaya kami untuk menyiasati tingginya kebutuhan akan kedua komoditas itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut  di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dibatasi

Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.

"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi ke Bahlil soal IMF 'Ganggu' Nikel RI: Lawan

Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.

Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Penebusan Xu Xian

Pegadaian soal Emas Arab 100 Gram Milik Jemaah Haji: Ini Kuningan******

PTPegadaianmembeberkan proses pemeriksaan 100 gram emas milik jemaah haji asal Makassar bernama Suarnati Daeng Kanang (46), yang viral di media sosial. Hasil pengujian menunjukkanemas tersebut tidak asli alias imitasi, terbuat dari kuningan.

Plt Pimpinan Pegadaian Cabang Pasar Butung, Makassar, Muh Rizal menerangkan Bea Cukai Makassar meminta pihaknya untuk melakukan pemeriksaan atau uji sampel emas yang dimiliki Suanarti.

"Jadi dari kasat mata saja barang itu sudah terlihat bukan emas. Pihak Bea Cukai sebenarnya tahu itu bukan emas, tapi mereka minta diperiksa agar bisa diperkuat alasan mereka," kata Rizal, Selasa (11/7).

"Waktu pemeriksaan hanya 10 menit. Warnanya beda, teksturnya beda. Jadi hasilnya juga beda. Ini hanya kuningan saja. Tanpa diuji saja sudah kelihatan itu bukan emas dan lebih ringan," imbuh Rizal.

Bahkan, emas imitasi tersebut bukan dibeli di Arab Saudi ketikaSuarnati Daeng Kanang melaksanakan ibadah haji. Namun, emas itu dibeli dari pasar tradisional di Makassar.

"Jadi Bea Cukai sudah konfirmasi jika Ibu Suarnati ini beli barang tersebut di Pasar Butung. Macam-macam harganya, ada Rp50 ribu dapat 4 gelang. Dia beli di sini, dibawa ke Arab Saudi. Nanti pulang haji baru dia pakai," pungkasnya.

Sebelumnya, Bea Cukai Makassar mengungkap hasil pemeriksaan emas 100 gram yang dimiliki jemaah haji asal Makassar Suarnati yang viral di media sosial. Hasilnya emas yang dibeli Arab Saudi tersebut bukan asli emas.

"Penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Kemungkinan seperti itu (palsu)," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, Ria Novika, Senin (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bea Cukai, Suarnati juga membenarkan emas tersebut dibeli di Arab Saudi, dengan harga dibawa Rp1 juta.

"Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar Rp900 ribu, jadi di bawah Rp1 juta," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

KCI Perlu Suntikan Negara untuk Pengadaan KRL hingga 2027******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) tengah berhitung soal anggaran pengadaan rangkaian (trainset) KRL untuk tahun ini hingga 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya pun tak menutup mana untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) jika kelak dana yang dibutuhkan untuk KRL tak cukup.

Meski demikian, jumlah PMN yang diajukan masih dalam proses pengkajian.

Ia melanjutkan hingga saat ini KCI masih mencari skema yang tepat untuk keuangan dalam pengadaan KRL. Hal ini dilakukan agar keuangan KCI dan PT KAI (Persero) sebagai induk usaha tetap terjaga.

Namun, ia menekankan bawah PMN tetap dibutuhkan.

"Dukungan pemerintah terhadap PMN ini memang dibutuhkan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ekosistem produksi dalam negeri juga bisa didukung," kata Anne.

KCI sendiri sudah membuat skema untuk pengadaan KRL hingga 2027.Pertama,mendatangkan tiga trainset baru dari Jepang.

KRL baru ini ditargetkan bisa tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang. Kedua,melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA). Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Ketiga,melakukan retrofit alias modernisasi 19 KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14-15 bulan.

KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindak tegas pedagang yang menjual Minyakitadengan mekanisme bundling.

Penjualan dengan mekanisme bundlingmerupakan penjualan suatu produk dengan syarat harus membeli produk lainnya. Dalam kasus Minyakita, konsumen yang ingin membeli harus juga membeli barang lain.

Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang mengingatkan jika ada pedagang yang ketahuan melakukan skema bundlingakan dikenakan sanksi tegas.

Adapun sanksi akan diberikan secara bertahap mulai dari pedagang diberikan teguran tertulis hingga izin usaha pedagang akan dicabut.

Aturan pelarangan jual Minyakita dengan mekanisme bundlingtertuang dalam Surat Edaran No 3 Tahun 2023 tentang Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Selain itu, pedagang juga dilarang untuk menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg.

Dalam aturan tersebut juga dikatakan pembelian Minyakita hanya diperbolehkan 10 kg per orang dan per hari.

[Gambas:Video CNN]