kode referral pada kredivo

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Harga CPO Diprediksi Masih di Atas US.000 per Ton Tahun Ini******

Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) diprediksi bertengger di kisaran US.000 - US.100 per ton tahun ini. Namun, ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di posisi US.000 per ton.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan perlambatan harga CPO ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang masih kurang baik akibat perang Rusia-Ukraina.

"Masih di sekitar US.000- US.100," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/1).

"Jika Indonesia terapkan B35 semester I dan B40 semester II, harga CPO masih bisa sekitar US.050-US.100 per ton," kata Tungkot.

Namun, jika pemerintah tidak melanjutkan atau ekspansi B30 ke B35 dan ke B40 tahun ini, maka ada kemungkinan harga CPO dalam negeri bakal turun. Bahkan, penurunannya bisa hingga US0 per ton.

"Jika tidak ada ekspansi mandatori biodiesel domestik harga CPO bisa anjlok ke angka US0-US0 per ton," jelasnya.

Sementara, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi melihat harga CPO bakal melemah hingga ke 3.100 MYR (US8,26) pada akhir tahun. Hal ini tercermin dari harga CPO saat ini berada di posisi 3.800 MYR (US0,45) per ton.

Pasalnya, tren kenaikan komoditas sudah berakhir. Hal itu imbas kondisi perekonomian global yang diperkirakan makin tinggi menuju resesi tahun ini menurunkan permintaan akan salah satu komoditas unggulan Indonesia tersebut.

"Faktor paling utama adalah resesi ekonomi di Eropa dan Amerika yang akan menurunkan permintaan terhadap CPO dan produk-produk turunannya," jelas Lionel.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Menperin Minta PT GNI Berdialog dengan Pekerja Buntut Bentrokan Maut******

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang meminta perusahaansmelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) berdialog dengan pekerja terkait bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1) malam.

Agus menyayangkan kejadian tersebut dan mengimbau agar perusahaan dan karyawan mengambil kesepakatan bersama demi penyelesaian masalah yang adil bagi semua pihak. Selain itu, ia juga meminta kasus tersebut diusut tuntas dan dilakukan proses hukum.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian para korban. Hal ini semestinya tidak terjadi dan harus diusut tuntas serta dilakukan proses hukum yang berlaku," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (16/1).

"Kami juga meminta agar para karyawan dapat menjaga situasi kondusif serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya yang berkaitan dengan K3L, agar persoalan dapat segera diselesaikan sehingga hak-haknya terpenuhi dan kembali beraktivitas," jelasnya.

Agus mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PT GNI terkait penanganan kasus tersebut. Perusahaan menyatakan tengah melakukan investigasi yang mendalam bersama dengan pihak berwajib dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk segera memfasilitasi mediasi bagi semua pihak terkait dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah meminta kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Hal ini juga untuk menjaga iklim investasi yang memberi manfaat bagi banyak pihak," ujarnya.

Agus menuturkan pemerintah terus berupaya menarik investasi ke Indonesia untuk penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan Indonesia aman untuk investasi, sehingga perlu kerja sama dari semua pihak untuk bersinergi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan menaati aturan-aturan yang berlaku.

"Smelter nikel berperan penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri di tanah air. Kemenperin juga sedang menyusun tata kelola industri berbasis mineral (smelter) yang mengatur antara lain insentif-insentif, kewajiban dan hak," jelasnya.

Bentrokan di PT GNI menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).

Namun Didik mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Lihat Juga : Profil PT GNI yang Bentrokannya Tewaskan 2 Pekerja

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantor security. Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

Personel kepolisian bersama TNI yang tiba di lokasi, kata Didik, berusaha untuk menenangkan para pekerja. Namun, menurut Didik upaya aparat itu tidak diterima sehingga terjadi adu mulut yang berujung pada pelemparan ke arah petugas.

"Kemudian ada karyawan dari divisi dump truck yang melintas di lokasi aksi mogok bekerja. Para pekerja langsung menyerang pekerja yang tidak ikut aksi mogok sehingga terjadi bentrok mengakibatkan ada 3 orang pekerja dari divisi dump truck yang mengalami luka di bagian badan dan 3 unit kendaraan roda dua dirusak," jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, kata Didik terjadi aksi saling kejar dan lempar yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari pihak pekerja.

Didik menuturkan bentrok tersebut akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.

"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******

Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang  stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).

Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.

"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.

Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.

Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.

"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.

Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.

"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.

Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.

Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Pemerintah Tugaskan Bulog Serap 2,4 Juta Ton Beras Petani Tahun Ini******

Perusahaan umum (Perum) Bulogditugaskan untuk menyerap beras petaniuntuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Jumlah itu naik dua kali lipat dari yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton.

"Tahun ini ditugaskan serap bukan cuma 1 juta ton lagi, tapi 2,4 juta ton (dalam) satu ton. Kemudian yang untuk stabilisasi kita targetkan 1,2 juta ton sehingga nanti di akhir tahun stok Bulog bisa sudah juta ton," ujar Kepala BPN Arief Prasetyo di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan untuk memenuhi target itu, Bulog akan memaksimalkan penyerapan hingga 70 persen saat puncak panen pada Maret hingga Mei, di mana diperkirakan terjadi surplus beras.

Sementara itu, untuk memenuhi target CPB 1,2 juta ton tahun lalu, Bulog mengimpor 500 ribu ton dari berbagai negara. Beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang ditargetkan rampung masuk ke Indonesia pada Desember lalu, baru masuk masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Beras impor tahap pertama diperkirakan akan masuk seluruhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan. Sementara beras impor tahap kedua sebanyak 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lama pada Februari mendatang.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief

Arief menambahkan beras impor sebanyak 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Airport China Dibuka, Sandi Harap Turis WNA Melimpah ke RI******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan mekanisme Electronic Visa on Arrival(e-VOA) akan berdampak signifikan terhadap kemajuan bidang pariwisata.

"Bandara Soekarno-Hatta masuk top 5 di ASEAN dari segi kedatangan," ujar Sandi, dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (14/1).

Dengan ini, e-VOA diharapkan bisa mempermudah proses kedatangan wisatawan mancanegara dan meningkatkan angka kunjungan.

"Dengan dibuka kembalinya lalu lintas internasional di China, maka diproyeksikan akan terjadi peningkatan angka kedatangan WNA," tambah Sandi.

Sebelum pandemi Covid-19, China sendiri menjadi salah satu negara penyumbang kedatangan internasional terbanyak ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kedatangan wisatawan China berada di posisi ketiga (11,10 persen) setelah Malaysia dan Australia.

Sandi menambahkan bahwa saat ini, volume penerbangan internasional semakin tinggi. Pada tahun 2023, ditargetkan sebanyak 7,4 juta perlintasan masuk-keluar Indonesia.

Mencermati potensi yang ada, Sandi berharap dunia kepariwisataan Indonesia akan bangkit kembali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menerapkan metode e-VOA di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Silmy menekankan, imigrasi harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mempublikasikan e-VOA di berbagai tempat yang berpotensi mendorong keterpaparan khalayak terhadap produk keimigrasian.

Menurut Silmy, masih cukup banyak warga negara asing (WNA) yang masih belum memahami mekanisme e-VOA. Padahal menurutnya, mekanisme ini terbilang praktis dan memudahkan.

"Kita harus bersama-sama mempublikasikan e-VOA di semua tempat, bahkan mungkin di pesawat. Jangan hanya di terminal kedatangan dan keberangkatan," ucap Silmy.