pokermaya

Sistem transformasi dimensi

Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******

Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.

Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.

Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.

Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.

Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.

Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.

"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.

Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. 

"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.

"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.

"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.

Superstar Xuankai

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Alasan Eks Bos GoTo Jual Saham******

Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo menjual kepemilikan sahamdi perusahaan teknologi tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), eks CEO GoTo itu mengungkapkan alasan menjual saham untuk membayar fasilitas kredit pada 22 Desember 2023.

Adapun jumlah saham yang dijual sebanyak 100 juta lembar. Jenis saham yang dilepaskan adalah Seri A. Di mana harga jual per lembar saham itu adalah Rp86. Artinya, total saham yang Andre jual mencapai Rp8,6 miliar.

"Tujuan dari transaksi: Pembayaran Fasilitas Kredit," tulis Andre.

Sebelum transaksi, total jumlah kepemilikan saham eks CEO GOTO itu mencapai 9.981.555.284 lembar atau setara 0,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Jumlah itu terdiri dari 3.247.530.184 lembar saham Seri A dan 6.734.025.100 lembar saham seri B.

Setelah transaksi, jumlah saham GOTO milik Andre tersisa 9.881.555.284 lembar atau setara 0,82 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Jumlah saham tersebut terdiri dari 3.147.530.184 lembar saham Seri A dan 6.734.025.100 lembar saham Seri B.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Daftar Lengkap Kenaikan UMK DIY 2024******

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024di wilayahnya hari ini (30/11). 

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan UMK di lima kabupaten/kota DIY naik di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, sebesar Rp2,1 juta.

"Semuanya (UMK) sudah di atas UMP," kata Beny di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (30/11).

Kenaikan UMK 2024 paling tinggi adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar Rp2,4 juta. Angka ini naik Rp168 ribu atau 7,2 persen dibanding UMK 2023.

Sementara, Kabupaten Sleman diketok Rp2,3 juta. Angka ini naik Rp156 ribu atau sekitar 7,2 persen.

Kemudian, UMK 2024 Kabupaten Bantul juga juga naik 7,2 persen menjadi Rp2,2 juta. Upah minimumnya naik sekitar Rp150 ribu dibandingkan 2023.

Selanjutnya, Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan naik 7,6 persen atau sekitar Rp157 ribu dibandingkan 2023. Kini, buruh Kulon Progo digaji minimal RpRp2,2 juta.

Terakhir, UMK di Kabupaten Gunungkidul 2024 juga naik menjadi Rp2,1 juta. Peningkatannya sekitar 6,7 persen atau naik Rp138 ribu dibandingkan UMK 2023.

"UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024," ucap Beny.

Ia menyebut UMK 2024 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

"Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak ada penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2024," tegas Beny.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Warga Borong Perabotan dan Kebutuhan Harian di Transmart Full Day Sale******

Warga ramai-ramai berburu barang diskon dengan harga terjangkau saat berbelanja di Transmart Full Day Sale yang diadakan pada Minggu (17/12).

Para pengunjung menghabiskan akhir pekan dengan ikut meramaikan ajang diskon besar-besaran tersebut.

Lihat Juga : Serbu TV LED di Transmart Full Day Sale, Diskonnya Tembus Rp3 Juta

Keinginan itu berbuah manis karena Idhas berhasil mendapat total potongan harga keseluruhan hingga Rp300 ribu. Diskon besar itu diperoleh karena dirinya menggunakan Bank Mega untuk transaksi.

Lihat Juga : Pengunjung Serbu Diskon Besar-besaran Transmart Full Day Sale

"Ada sabun, detergen, tisu, sabun cuci piring, kecap. Ini buat kebutuhan sehari-hari dan karena ada diskon juga," ungkap Idhas kepada CNNIndonesia.com.

"Ini pakai Bank Mega jadi diskon makin besar, dapat sekitar Rp300 ribu. Lumayan untung," sambungnya.

Sementara itu, pengunjung lain terlihat mengincar produk yang berbeda. Sebut saja Indah yang datang dengan keluarganya untuk membeli alat rumah tangga hingga pembersih.

Ia mengaku membeli cukup banyak produk karena momen belanja kali ini bertepatan dengan Full Day Sale yang digelar Transmart.

"Ini beli alat-alat rumah tangga sampai pembersih. Ini juga beli buah-buahan," ujar Indah.

Lihat Juga : Untung Banget, Tangga Multifungsi di Transmart Diskon Rp750 Ribu

"Belanja hari ini salah satunya karena ada Full Day Sale, dan memang lagi ada kebutuhan juga," lanjut Indah.

Sementara itu, Transmart Full Day Sale diadakan di seluruh gerai se-Indonesia hanya pada Minggu (17/12). Promo besar-besaran di Transmart berlangsung sejak gerai dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Beragam produk menarik dijual dengan harga spesial sepanjang pesta diskon seharian. Sebut saja kebutuhan pokok harian, produk elektronik, furnitur, hingga sepeda dan sepeda listrik.

Belanja di Transmart juga semakin hemat dengan transaksi lewat Bank Mega atau Allo Bank. Sebab, pembeli bisa langsung mendapatkan diskon hingga 20 persen.

Diskon itu berlaku bagi pelanggan yang membayar menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, hingga Bank Mega Syariah.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Erick Thohir Buka Suara soal Fotonya di Poster Kampanye Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal fotonya yang dipajang dalam poster kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan para relawan. Namun, ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Saya tidak boleh (kampanye) karena memang ada tugasnya. Cuman kalau relawan saya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya saya gimana," katanya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Ia juga menanggapi kampanye Prabowo-Gibran yang mengusung slogan AKHLAK, yang merupakan core value BUMN. Ia mengatakan tidak bisa mengatur siapapun yang ingin menggunakan slogan AKHLAK.

"AKHLAK itu sekarang banyak yang pakai. Gimana nyetopnya. Masa misalnya contoh ada ASN ber-AKHLAK masa saya bilang 'enggak boleh, ini hak saya'. Kan enggak bisa gitu," katanya.

Kabar kampanye Prabowo-Gibran yang dihadiri Erick Thohir beredar di media sosial. Akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 membagikan poster kampanye tersebut yang menampilkan foto Prabowo, Gibran, dan Erick.

Kampanye tersebut bahkan menggunakan slogan AKHLAK yang merupakan core value BUMN.

Lihat Juga : Siap-siap, Harga Rokok Naik per 1 Januari 2024

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Sementara itu, Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]