petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot deposit 5000 via pulsa

pola gacor mahjong 2 600Jutaan kata 869981Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot deposit 5000 via pulsa》

Israel akan bangun 3.300 unit permukiman ilegal di Tepi Barat******

Israel akan bangun 3.300 unit permukiman ilegal di Tepi Barat
Arsip foto - Tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa Palestina dalam bentrokan di Desa Beit Dajan, sebelah timur Nablus, Tepi Barat, 29 Juli 2022. Unjuk rasa itu dilakukan untuk menentang perluasan permukiman Yahudi di kawasan itu. ANTARA FOTO/Xinhua/Ayman Nobani/rwa.
Yerusalem (ANTARA) - Israel dalam dua minggu ke depan akan menyetujui pembangunan lebih dari 3.300 unit permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Komite terkait diharapkan bertemu dalam waktu dua minggu untuk menyetujui pendirian 2.350 unit rumah di permukiman Maaleh Adumim, sekitar 300 unit di permukiman Kedar, dan 700 unit di permukiman Efrat,” kata Israel Broadcasting Corporation dalam laporannya pada Jumat.

Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas penembakan di dekat permukiman Maaleh Adumim pada Kamis (22/2), yang mengakibatkan kematian seorang tentara Israel dan melukai sedikitnya delapan orang lainnya.

“Satu ruas jalan menuju pos pemeriksaan Al-Za’im di bagian timur Yerusalem Timur akan ditutup bagi warga Palestina selama setidaknya dua minggu,” kata media tersebut.

Jika disetujui, proyek permukiman tersebut akan menjadi keputusan pembangunan permukiman terbesar sejak perang Israel di Gaza meletus 7 Oktober 2023.

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui sangat mendukung pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Perkiraan menunjukkan sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di sekitar 300 permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Padahal, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Ketegangan meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan serangan militer yang mematikan ke Jalur Gaza, menyusul serangan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Lebih dari 400 warga Palestina telah terbunuh dan 4.400 lainnya terluka akibat serangan Israel di wilayah pendudukan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Media Korut sebut upaya AS dalam konflik Gaza "air mata buaya"
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI******

KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI
Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot depo dana 10k

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
hajar88
info jam gacor zeus hari ini
pinjaman lewat wa
ljo777
bandar togel terpercaya
slot gacor cuan
link slot rtp
warkop66
aroma4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 dapat duit instan
Bab 2 slot murah gacor
Bab 3 situs slot terbaru tergacor
Bab 4 pinjol selalu ditolak
Bab 5 situs judi slot resmi dan terpercaya
Bab 6 boom slot88
Bab 7 kontanslot
Bab 8 warna paito hk angkanet
Bab 9 pinjol resmi ojk 2022 bunga rendah
Bab 10 erek 95
Bab 11 vipslot777
Bab 12 max win
Bab 13 slot gacor jamin maxwin
Bab 14 slot sonic 77
Bab 15 pasar jackpot
Bab 16 situs paling gacor
Bab 17 tempur88
Bab 18 rtp pg soft hari ini
Bab 19 cara menggunakan voucher google play
Bab 20 pgsoft
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2027bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Tianni Shenwu

hacep138
Pemerintah Jerman apresiasi rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia
Tangkapan layar - Kepala Divisi untuk Asia Timur dan Asia Tenggara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Jerman Andreas Foerster menyampaikan pemaparannya dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia di Jakarta, Kamis (22/2/2023). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.
sektor ini dapat menghasilkan tambahan PDB lebih dari Rp500 triliun
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi untuk Asia Timur dan Asia Tenggara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Jerman Andreas Foerster mengapresiasi dokumen rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia yang menggali peluang dan manfaat dari pengembangan sektor tersebut.

“Jika dicermati dalam dokumen (rencana aksi) Indonesia, terlihat ada manfaat ekonomi yang signifikan dari ekonomi sirkular dan saya takjub bahwa sektor ini dapat menghasilkan tambahan PDB lebih dari Rp500 triliun,” ujar Andreas Foerster dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyatakan bahwa pengembangan ekonomi sirkular dapat mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia dan menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru.

Menurutnya, penerapan ekonomi sirkular merupakan hal penting untuk memitigasi perubahan iklim.

“Polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, semuanya saling terkait. Indonesia merupakan negara yang sangat terdampak permasalahan ini. Jadi, business as usualtidak dapat lagi menjadi pilihan untuk diterapkan para pelaku usaha,” kata Foerster.

Ia pun menuturkan bahwa pemerintah Jerman dan Indonesia telah menjalankan berbagai kerja sama pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia dengan membangun enabling framework, perubahan perilaku, serta infrastruktur.

Dia menyatakan bahwa penyusunan enabling frameworkamat penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan memperkuat kelembagaan, sedangkan perubahan perilaku diperlukan agar semua pihak menyadari bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular harus menjadi perhatian bersama.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah Jerman memberikan pendanaan untuk membangun tempat pembuangan sampah dengan sistem sanitasi modern yang dilengkapi dengan mesin pendaur ulang dan penyortiran di berbagai provinsi di Indonesia.

Selain itu, Foerster menuturkan bahwa kedua negara juga melakukan kerja sama teknis untuk mewujudkan reformasi pengelolaan sampah.

“Saya tekankan bahwa yang sedang kita diskusikan ini benar-benar merupakan fenomena global. Hal ini bukan hanya masalah bagi Indonesia dan juga bukan hanya bagi Jerman sehingga perlu upaya penanggulangan bersama,” ujarnya.


Baca juga: Kemenperin sebut ekonomi sirkular kunci pengembangan industri hijau
Baca juga: Ekonomi sirkular akan berkontribusi 35 persen pengurangan karbon
Baca juga: PLN NTT optimalkan pemanfaatan FABA untuk ekonomi sirkular masyarakat

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Raja Bela Diri Abadi

gebyar4d login
KLHK lepasliarkan harimau sumatera di habitat TN Gunung Leuser
Harimau Sumatera bernama Begu Kluti dilepasliarkan di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada Selasa (20/2). (ANTARA/HO-KLHK)
Harimau sumatera betina dengan perkiraan umur 3-4 tahun yang diberi nama 'Begu Kluti' kini kembali ke habitat alaminya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan pelepasliaran satu individu harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ke habitat alaminya di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada Selasa (20/2).

"Harimau sumatera betina dengan perkiraan umur 3-4 tahun yang diberi nama 'Begu Kluti' kini kembali ke habitat alaminya," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyatmoko dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pelepasliaran itu melibatkan tim yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) , Polres Aceh Selatan, FKL dan WCS-IP.

Baca juga: BBKSDA Riau pasang kandang jebak harimau penyerang anak di Siak

Begu sendiri bahasa daerah Kluet berarti harimau sumatera, sedangkan Kluti diambil dari nama lokasi harimau sumatera tersebut dievakuasi, yaitu Kluet Timur.

"Semoga Begu Kluti dapat beradaptasi dengan cepat dan berkembang biak sehingga dapat menguatkan populasi di alam," kata Satyawan.

Dalam keterangan serupa, Kepala BKSDA Aceh Gunawan Alza menjelaskan usai evakuasi Begu Kluti, tim dokter hewan melakukan pemeriksaan medis baik secara makroskopis maupun uji laboratorium.

Baca juga: Polrestabes Medan tangkap dua terduga penjual kulit Harimau Sumatera

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan observasi selama dalam perawatan terhadap harimau itu, tim dokter merekomendasikan Begu Kluti sudah layak untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya di Taman Nasional Gunung Leuser.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam rangka upaya penyelamatan harimau sumatera tersebut serta menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian populasi dan habitatnya," kata Gunawan.

Baca juga: Wali Kota Medan akui Medan Zoo gagal membiakkan harimau

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Koki Tertinggi

rtp angsa4d
Kasad ungkap rencana menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pembangunan markas-markas TNI AD di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AD/am.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan rencana menempatkan 18 satuan TNI AD di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, seiring dengan rencana pembangunan markas kodim, korem, dan beberapa koramil di IKN.

Maruli menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN, termasuk rencana peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Kami sudah melihat. Kami sudah rencana, (dan) sudah dibangun kodim (komando distrik militer). Rencana nanti akan dibangun korem (komando resor militer) lagi, serta koramil-koramil (komando rayon militer), termasuk ada 18 satuan ditempatkan di IKN," kata Maruli Simanjuntak sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Kamis.

Baca juga: TNI AD kerahkan ribuan prajurit-alutsista peringati kemerdekaan di IKN

Jenderal Maruli berkunjung ke beberapa lokasi di IKN, termasuk Titik Nol Nusantara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (21/2).

Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan.

Dalam siaran resmi yang sama, Kasad meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Tidak hanya itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga untuk mengurangi beban Jakarta yang saat ini mengalami ragam persoalan, mulai dari kepadatan penduduk, banjir, sampai polusi.

Baca juga: Kasad ajak pesta demokrasi riang gembira

Mengenai peringatan HUT ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut.

"Kami yakinkan rencana untuk mengirimkan alutsista dan personelnya. Kami berharap nanti tanggal 17 Agustus 2024, Angkatan Darat khususnya kami siap mendukung kegiatan di IKN," katanya.

Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi Markas Kodam VI/Mulawarman dan Markas Batalyon Infanteri 600/Modang.

Di markas-markas TNI AD itu, Kasad turut memberi arahan-arahan kepada para prajurit.

Baca juga: BNPB dan TNI-AD jalin kerja sama optimalisasi penanggulangan bencana
Baca juga: Kasad Maruli perintahkan jajarannya ubah lahan tidur jadi produktif

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

ribet slot
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan iblis seperti ini

web gacor hari ini
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Saya kembali dari ruang dewa utama

hore55
BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum
Pre opening bekas Gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Dokumen pribadi/am.
BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum
Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024