slot asia online

Panjang umur iman

Mowilex Pamerkan Kanopi Tenaga Surya di G20******

PT Mowilex Indonesia, produsen cat, memamerkan kanopi tenaga suryauntuk mengurangi emisi karbon. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap komitmen pemerintah menuju net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Kanopi tenaga surya diperkenalkan bersamaan dengan berjalannya rangkaian Presidensi G20 di Bali karena climate change memang menjadi salah satu pembahasan penting di acara tingkat dunia tersebut.

Sebelumnya, perusahaan juga telah meluncurkan cat premium dan pelapis kayu tanpa karbon atau nol karbon.

"ACE akan terus berinvestasi di Indonesia lewat Mowilex, karena management (Mowilex) dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam industri cat, dimana Mowilex bukan hanya menjadi yang terdepan dalam inovasi produk, juga keberlanjutan terhadap lingkungan," ujar Chairman of Asia Coatings Enterprises Pte. Ltd Reza Safavi kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11)

Diharapkan Mowilex bisa memperluas pasar dan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep green city.

"ACE juga akan terus berinvestasi lewat Mowilex dan mendukung pemerintah dan terbuka jika pemerintah membutuhkan dukungan, serta partisipasi Mowilex dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan, dimana dirancang untuk menjadi kota ramah lingkungan," jelasnya.

Meski demikian, Reza enggan menyebutkan berapa nilai investasi yang diberikan ke Mowilex. Dia mengatakan bukan masalah investasi, tetapi bagaimana dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon.

"Kami berinvestasi kepada Mowilex ini bukan hanya soal finansial semata, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat menjawab tantangan global seperti yang ada di G20 Bali 2022, di mana salah satunya sedang Mowilex lakukan, yaitu menggunakan solar panel sebagai bentuk pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan," terang dia.

Saat ini, kanopi tenaga surya telah diimplementasikan oleh Mowilex di kantor pusatnya di Jakarta. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi emisi karbon setidaknya 30 persen dari yang biasanya digunakan perusahaan.

"Proyek ini membantu Mowilex mengurangi jejak karbonnya secara permanen, mencapai 30 persen di kantor pusatnya saja. Kami bangga ikut memajukan tujuan energi bersih Indonesia, dengan memangkas emisi pada sumbernya, dibanding hanya mengandalkan kompensasi karbon (carbon offsets)," kata CEO PT Mowilex Indonesia Niko Safavi.

Sebagai perusahaan manufaktur cat dengan sertifikasi netral karbon pertama di Indonesia sejak 2019, peluncuran kanopi tenaga surya adalah komitmen awal Mowilex melakukan pengurangan jejak karbon melalui transisi menggunakan energi bersih.

Selain itu, Mowilex juga mendukung sejumlah proyek yang sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Termasuk, inisiatif yang mempromosikan energi terbarukan, keanekaragaman hayati, dan pengembangan komunitas yang bertanggung jawab.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.

Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

999 kali sistem pelatihan

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan untuk mendirikan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Hal tersebut ia lontarkan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20, Selasa (15/11).

Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Bahlil mengatakan selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

"Melalui kolaborasi tersebut, kami harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (15/11).

Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia Canada CEPA).

Bahlil berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengakselerasi penyelesaian Indonesia-Canada CEPA tersebut.

Sementara itu, Mary menyampaikan pekerjaan rumah selanjutnya bagi kedua negara adalah untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dimaksud.

Menurutnya, kedua negara sudah memiliki visi yang sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan benefit secara ekonomi. Pemerintah Kanada juga menginisiasi transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau berkelanjutan, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan hijau.

"Pada prinsipnya, kami meyakini bahwa kolaborasi perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya, dan Indonesia termasuk partneryang tepat," ungkap Mary.

Ia menambahkan terkait dengan keberlanjutan negosiasi CEPA dengan Indonesia, pemerintah Kanada akan menciptakan sebuah kerangka yang akan memberikan investor kepastian dalam melakukan usahanya di Indonesia.

Melihat hal itu, Mary optimistis dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor asal Kanada dalam berinvestasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Daftar Investasi yang Diraih Indonesia di Sela KTT G20******

Puncak acaraKTT G20 digelar pada 15 sampai 16 November 2022. Tercatat, sudah ada beberapa komitmen investasi yang diberikan investor asing kepada Indonesia dalam event tersebut.

1. Amerika Serikat

Presiden AS Joe Biden mengumumkan besaran investasi di Indonesia, termasuk perjanjian US,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara ExxonMobil dengan Pertamina.

Investasi yang dilakukan AS berbentuk kesepakatan antara ExxonMobil dengan Pertamina. Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia.

Penurunan emisi karbon dalam investasi AS ini juga diklaim bakal memastikan peluang ekonomi bagi para pekerja Indonesia serta membantu cita-cita RI mencapai net-zero emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Tidak hanya itu, AS dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation(MCC) senilai US8 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya.

Rincian dana dalam kerja sama program MCC tersebut adalah US9 juta disumbang oleh AS dan US juta sisanya dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia.

2. China

Kesepakatan investasi juga terjadi pada gelaran B20 Investment Forum yang berlangsung selama 13-14 November di Nusa Dua, Bali.

Kementerian Investasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd., produsen ternary precursor asal China, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini memiliki nilai investasi US miliar.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Investasi Ikmal Lukman dan Chairman CNGR Advanced Material Co Ltd Deng Weiming dan disaksikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Dalam MoU, Kementerian Investasi akan bertanggung jawab untuk membantu CNGR Advanced Material memperoleh semua penerbitan izin proyek, termasuk insentif investasi dari pemerintah.

Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menyukseskan program ekosistem kendaraan listrik, termasuk melalui kerja sama dengan produsen prekursor tersebut.

"Indonesia konsisten pada transformasi ekosistem melalui hilirisasi. Ini terjadi karena reformasi melalui UU Cipta Kerja," ujarnya dalam keterangan resmi.

"Saat ini, seluruh perizinan tersentral di OSS berbasis risiko. Lewat OSS, semua clear. Jadi, tidak ada lagi cara-cara lama di bangsa ini. Tax holiday dan tax allowance dulu di Kementerian Keuangan, sekarang cukup di Kementerian Investasi. Bisa cepat, yang penting satu, bisnis benar," terang Bahlil.

Selain itu, Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Dirinya memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia pun optimistis capaian investasi itu akan berlanjut melalui kesepakatan-kesepakatan investasi lainnya yang bisa bermanfaat untuk melalui kerjasama dengan sektor bisnis global.

"Investasi besar ini bisa masuk atas dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM yang membantu mengelola peluang investasi menjadi investasi yang riil," kata Shinta.

3. Jepang dan Inggris

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim Jepang dan Inggris melirik dan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Budi Karya, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

MoU yang diteken, yakni pertama, Memorandum of Cooperation (MoC) antara RI dengan Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kedua, kata Budi Karya, Letter of Intent (LoI) antara RI dengan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Menurutnya, saat ini banyak negara yang ingin berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," terangnya.

4. Kesepakatan dengan Turki

Tak cukup sampai di situ, Indonesia dan Turki menjalin kesepakatan bilateral terkait produksi bus listrik di dalam negeri dan pembangunan jalan tol Trans Sumatra.

Untuk bus listrik, kerja sama dilakukan oleh pabrikan bus listrik Karsan dari Turki dengan PT. Schahmindo Perkasa (Credo Group). Sedangkan, proyek jalan tol Trans Sumatra dilakukan antara PT Hutama Karya dengan kontraktor Turki, ERG Insaat.

Penandatanganan antar dunia usaha tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu.

"Sesuai arahan Presiden, ada sejumlah kesepakatan penting antar dunia usaha yang selama ini kita dorong dan sudah dalam proses finalisasi. Namun baru dua kesepakatan ini yang sudah siap ditandatangani", ujar Lalu M. Iqbal, Duta Besar Indonesia untuk Turki, yang juga hadir pada kesempatan penandatanganan kesepakatan tersebut, Senin (14/11).

"Sekarang kita akan fokus untuk segera realisasi kesepakatan yang sudah ditandatangani dan mempercepat kesepakatan-kesepakatan yang masih dalam pembahasan," imbuhnya.

Kesepakatan juga dilakukan antara pemerintah dengan menandatangani kerja sama pertahanan, lingkungan hidup, kehutanan, riset teknologi dan inovasi, serta bantuan kerja sama pembangunan.

[Gambas:Video CNN]