situs slot 303 bonus

Kaisar Pedang Tertinggi

pinjol yang bisa cair ke ovo

Begagil Bangka Festival 2024 digelar di Pangkal Pinang mulai 10 Mei******

Jakarta (ANTARA) - Begagil Bangka Festival 2024 #CeriaBercerita akan diselenggarakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari 10 sampai 12 Mei.

Menurut siaran pers dari penyelenggara kegiatan pada Sabtu, festival itu mencakup pertunjukan musik, kegiatan olahraga, dan pameran produk kreatif.

Acara olahraga Fun Offroadakan diadakan pada 10 Mei dan City Riding sejauh 43 kilometer dilaksanakan pada 11 Mei.

Pada puncak acara tanggal 12 Mei, ada pertunjukan musik dari The Changcuters, Anji Manji dan Nadhif Basalamah, serta DJ Dinar Candy.

Manajer Pemasaran Acara Begagil Bangka Festival 2024 Fieska Yollanda menyampaikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan memeriahkan festival dengan produk-produk kreatif mereka.

Frieska mengatakan bahwa tiket festival bisa dibeli via daring di www.artatix.com serta di tempat pelaksanaan festival.

Begagil Bangka Festival diadakan untuk memberikan ruang kreasi dan saling berbagi pengalaman inspiratif bagi kaum muda.

"Mengusung tema Ceria-Bercerita, acara ini akan memberikan makna dengan saling berbagi pengalaman inspiratif dalam nuansa yang menyenangkan dan atraktif," kata Perencana Acara Muhamad Nasir.

Nasir optimistis Begagil Bangka Festival dapat menjadi wadah pengembangan kreativitas kawula muda di Bangka.

Baca juga: Everyday Festival siap hadirkan konser eksklusif musisi terbaik
Baca juga: DKJ beri ruang musik tradisi lewat International Ethnic Music Festival
 

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Percaya pada Kerajaan Allah

daftar slot888

Kemenkes tinjau fasilitas kesehatan Jayapura, pastikan layanan prima******

Sentani (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meninjau fasilitas kesehatan di Jayapura guna memastikan pelayanan kesehatan secara prima kepada warga di daerah itu.

Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Yanti Herman dalam keterangan tertulis di Sentani, Sabtu, mengatakan kunjungan tim itu dalam rangka pembinaan akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan di Papua, melalui akreditasi sarana kesehatan.

“Dalam kunjungan kami ke tanah Papua (8/3), ada dua kabupaten yang dikunjungi yaitu Kabupaten Mimika, Papua Tengah dan Kabupaten Jayapura di Papua yang begitu intens dalam meningkatkan akreditasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut dia, progres dan komitmen terkait dengan pembangunan kesehatan yang telah dikerjakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura patut diapresiasi.

“Kami juga berkunjung ke Puskesmas Sentani untuk melihat langsung bagaimana pelayanan maksimal sehingga memperoleh akreditasi paripurna, dan saya berharap puskesmas terus mengembangkan potensinya untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pakar: RUU Kesehatan harus perbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang mengatakan terkait dengan penguatan mutu yang sudah dikerjakan, di mana dari 22 puskesmas di daerah setempat, 20 unit sudah terakreditasi dan dua puskesmas lainnya akan dilaksanakan survei pada April dan Mei 2024.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebab dukungan Kemenkes RI sangat penting ke depan, termasuk dukungan pembiayaan manajemen pengembangan mutu,” katanya.

Dia melaporkan pada 2024 puskesmas di Kabupaten Jayapura akan masuk dalam kategori puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan terintegrasi pelayanan primer.

“Tentu ini memerlukan dukungan manajemen yang kuat dan sudah ada dalam daftar Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenkes RI, tetapi Kabupaten Jayapura belum dapat dukungan yang maksimal sebab beberapa menu DAK tidak menempatkan daerah ini sebagai lokus atau pusat dukungan bantuan,” ujarnya.

Dia berharap, setelah pihak Kemenkes melihat dan mendengar langsung informasi maka Kabupaten Jayapura akan mendapat lokus pembiayaan dan menu yang mungkin bisa dibuka agar secara berjenjang peningkatan mutu dapat tercapai.

“Mudah-mudahan 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat dukungan yang maksimal dari Kemenkes RI untuk pengembangan mutu puskesmas dan kapasitas petugas terhadap mutu melalui DAK nonfisik serta integrasi layanan primer sampai tingkat kampung 2025-2028,” katanya.

Baca juga: 8.362 faskes di Indonesia terkoneksi ke SATUSEHAT
Baca juga: BPJS Kesehatan Papua-Papua Barat gandeng faskes milik misionaris
Baca juga: Faskes bertambah, tambahan perawat dibutuhkan di Jayawijaya-Papua

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal Dinasti Song

link slot gacor terpercaya

Bonus Demografi dan Ketahanan Pangan******

Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045, berbasis data Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, periode bonus demografi di Indonesia berlangsung mulai 2012 hingga 2036.

Sementara berdasar perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas), bonus demografi bisa lebih lama, yakni tahun 2041.

Perhitungan terakhir ini berdasarkan proyeksi penduduk berbasis data Sensus Penduduk 2020. Hasil proyeksi ini menggantikan data proyeksi penduduk 2015-2045. Artinya, periode bonus demografi lima tahun lebih lama dibanding proyeksi sebelumnya (berakhir 2036).

Dengan sekitar 17 tahun waktu tersisa bangsa ini harus menyiapkan generasi baru, terutama generasi Z dan generasi Alpha, agar menjadi generasi yang berkualitas dan kompetitif pada Tahun Emas Indonesia 2045.

Seberapa penting periode bonus demografi? Negara yang berada dalam periode bonus demografi, memiliki penduduk usia produktif berlimpah, sehingga membuka ruang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bonus demografi adalah modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.


Generasi sehat

Bonus demografi muncul ketika mayoritas penduduk dalam suatu masyarakat berada dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Potensi ini dapat memberikan manfaat besar dalam hal tenaga kerja, namun, keberhasilannya harus senantiasa disertai kesehatan prima dan tingkat kecerdasan baik.

Mengapa hal ini penting? Karena ketika kelompok usia produktif memiliki kesehatan dan kecerdasan yang optimal, dampak positifnya akan terasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta indeks pembangunan manusia di suatu negara.

Sebaliknya, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasannya, hal ini dapat berujung pada bencana. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga menambah beban negara.

Menghadapi fenomena ini, semua sektor dan lapisan masyarakat perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu untuk tunda-tunda atau mengabaikan situasi yang ada.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini, akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang sedang berjalan.

Terwujudnya keluarga sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai, akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode bonus demografi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundamental, karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan, memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia, tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012.

Panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun.

Dengan menginvestasi 1 dolar AS pada gizi dapat memberikan hasil 30 dolar AS, dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

Jelas sudah, bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi, tidak mungkin bangsa ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin.

Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan negara ini dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama.

Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat, akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih butuh ikhtiar lebih keras.

Ini merupakan menjadi tugas bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu begitu saja.

Ketahanan pangan

Untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan yakni menjadikan beras tidak lagi sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.

Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia, jender (ibu hamil dan menyusui), profesi, aktivitas, daya beli, hingga kondisi geografis.

Dengan bantuan teknologi informasi, bisa dipetakan terkait kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya.

Keinginan menghapus tengkes, mengejar peluang bonus demografi, dan menjadi negara maju pada 2045, harus dimulai dengan pemenuhan pangan bergizi.

Beras tidak perlu dipaksakan menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan kebutuhan karbohidrat nasional, karena akan sulit terpenuhi, sebagaimana yang disaksikan hari-hari terakhir ini.

Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral.

Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.

Kenaikan harga beras saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.

Alternatif sumber karbohidrat antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.

Masalah terbesarnya adalah soal kultur, masyarakat di Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi beras, atau nasi tiga kali sehari.

Padahal diversifikasi sumber karbohidrat, juga penting bagi tubuh manusia. Mengandalkan asupan karbohidrat pada satu sumber saja, dalam jangka panjang dapat berisiko menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya diabetes.

Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sudah kuwalahan mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Selain tekanan kebutuhan domestik, sumber pangan karbohidrat dan protein nabati saat ini juga semakin rentan terdampak perubahan iklim.

Berdasar laporan khusus Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan iklim (IPCC) terkait Perubahan Iklim dan Lahan menyebutkan, perubahan iklim telah memengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi kejadian ekstrem yang lebih kering.

Produksi buah-buahan dan sayur-sayuran, yang merupakan komponen kunci pola makan sehat, juga rentan terhadap perubahan iklim pada suhu yang memanas.

Di tengah situasi ini, Indonesia perlu memilih tanaman yang memiliki daya tahan kuat terhadap perubahan iklim. Untuk karbohidrat, tanaman sorgum bisa jadi salah satu pilihan.

Dari aspek nutrisi, sorgum memiliki kadar asam amino esensial dan mineral yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan dibandingkan gandum utuh, serta biji-bijian sumber karbohidrat yang lain.

Di tengah krisis iklim seperti sekarang, maka masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber umbi-umbian, jangan lagi terlalu mengandalkan beras.

Masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber pangan dari umbi-umbian dan sagu-saguan.

Sedikit catatan tentang sagu, tanaman endemik Indonesia ini juga memiliki fungsi lingkungan yang tinggi. Sagu merupakan sumber pangan yang bisa tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut, sehingga memiliki potensi menyerap karbon.


*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2024

Huashan Shenmen

judibro

Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.

"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.

Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

otoritas maksimal

situs new member maxwin

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt)

NPC di kota

cara merumus togel 4 angka

Pesawat perintis kargo rute Tarakan******

Tarakan (ANTARA) - Satu pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air dilaporkan hilang kontak pagi ini setelah lepas landas dari Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat pada pukul 08.25 Wita tujuan Binuang, Krayan, Nunukan, pada pukul 09.25 Wita.

Basarnas Tarakan saat ini melakukan koordinasi dengan Airnav, Bandara, MAF, Polri dan instansi terkait lainnya. Mereka juga melakukan floating area guna menentukan arah dan lokasi.

Pesawat tersebut diawaki oleh satu orang Pilot, Capt M Yusuf, serta satu orang Engineer on Board (EOB), Deni S. Tercatat pesawat Smart Air tersebut membawa muatan kargo dengan berat total 583 kilogram.

Baca juga: TNI AU ungkap penerbang alami "blind" sebelum hilang kontak

Baca juga: Pesawat PK SMW hilang kontak saat terbang dari Elelim ke Poik Papua

Investigasi masih berlangsung tim pewarta akan terus memberikan perkembangan terbaru mengenai situasi ini.

Kapolsek Krayan Selatan dan Tengah, Ipda Andi Irwan menuturkan pesawat Smart Air type Pilatus Pc6 ini mengangkut barang sembako yang mendapatkan subsidi ongkos angkut (SOA).

"Informasinya pesawat yang antar sembako dari Tarakan berangkat jam 08.25 Wita seharusnya jam 09.25 Wita sudah sampai di Binuang. Sampai sekarang belum ada pesawatnya,” kata Andi.*

Baca juga: Pesawat tempur T50i Golden Eagle dilaporkan hilang kontak

Baca juga: Pesawat Susi Air dilaporkan hilang kontak dalam penerbangan ke Timika

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024