peluru4d

Tanpa batas kita adalah monster

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Kementan Ungkap Alasan Bulog Sulit Serap Beras dari Petani******

Kementerian Pertanian buka suara alasan Bulogkesulitan menyerap beraslangsung dari petani. Padahal, saat ini ada 1,8 juta ton beras yang siap diserap.

Direktur Serealia Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan perbedaan harga yang ditawarkan Bulog dengan harga pasar cukup berbeda. Oleh sebab itu, sejumlah pengepul lebih memilih untuk menjual beras langsung pada konsumen.

"Jadi ada 1,8 juta ton yang masih bisa diserap oleh Bulog," kata Ismail saat konferensi pers virtual, Jumat (18/11).

Ismail menjelaskan kenaikan harga pada masa panen kali ini disebabkan pasokan yang lebih rendah dari masa panen sebelumnya. Menurutnya, stok beras selama Oktober hingga Desember selalu lebih sedikit dari periode sebelumnya. Pola ini pun terjadi setiap tahun.

"Tanpa ada kenaikan harga BBM dan pupuk, harga gabah, harga beras di bulan-bulan ini, Oktober-Desember, selalu lebih tinggi. Kenapa? Pasokannya lebih rendah, petani menggunakan pupuk non-subsidi. (Harga tinggi) itu untuk mengkompensasi pupuk non-subsidi, jual beras lebih tinggi," paparnya.

Terlebih menurut Ismail, setelah ada kenaikan harga BBM, para pekerja di sektor pertanian menuntut kenaikan upah hingga Rp20-25 ribu per hari.

"Jadi segi produksi cukup, tapi komponen-komponen yang membuat produksi itu naik, costnya nambah," ucap Ismail.

Selain itu, ia mengungkapkan kemungkinan lain yaitu adanya sentimen negatif yang timbul di kalangan petani sebab ketidakmampuan Bulog untuk menyerap beras dengan harga pasar.

"Mungkin petani mikir pemerintah tidak punya alat untuk memberikan sentimen positif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Panitia Soal Ricuh Munas Hipmi: Ada Kesalahpahaman******

Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Munas XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ali Affandi mengatakan kisruh dalam acara tersebut dipicu oleh kesalahpahaman personal antar peserta yang terjadi di luar rapat Pleno.

Kendati, ia mengatakan tahapan munas masih tetap berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan.

"Pada dasarnya panitia Munas sudah membrief kepada peserta agar seluruh tahapan berjalan humanis dan baik," ujar Ali di Solo, Selasa (22/11).

Sebelumnya, Munas HIPMI XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan.

Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat saling pukul dan baku hantam.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Isi Paket Pesangon GoTo untuk 1.300 Karyawan yang Kena PHK******

PT Goto Gojek Tokopedia (GoTo) memastikan 1.300 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan sejumlah paket kompensasi.

"Karyawan terdampak akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi," ujar manajemen GoTo lewat keterangan resmi, Jumat (18/11).

Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

Karyawan terdampak juga berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo di mana perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo.

"Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023," ujar manajemen.

GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawan tetapnya agar perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan. Keputusan itu diambil di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan.

"Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan," terang perusahaan.

Selain melakukan pemangkasan jumlah pekerja, sejak awal tahun perusahaan juga melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama.

Pada akhir kuartal kedua 2022, Perusahaan berhasil melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

Toyota Tanam Rp28 T untuk Kendaraan Listrik di RI 5 Tahun ke Depan******

PT ToyotaGroup siap menggelontorkan investasisebesar Rp28,3 triliun untuk pengembangan kendaraan listrikdi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan investasi besar ini dilakukan oleh Toyota Group untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor otomotif bakal menjadi salah satu sistem transportasi masa depan dan memberikan kontribusi besar ke perekonomian.

"Indonesia adalah pasar kendaraan bermotor terbesar di ASEAN. Akan tetapi, Car RatioR4 di Indonesia masih relatif rendah yaitu sebesar 99 mobil per 1.000 penduduk, menandakan industri otomotif masih berpotensi besar untuk tumbuh di masa depan," ujar Airlangga seperti dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (22/11).

"Kami mengucapkan selamat kepada PT TMMIN atas produksi perdana kendaraan elektrifikasi lokal Indonesia untuk dunia, yakni kendaraan Toyota Kijang. Semoga ini turut mendorong terciptanya ekosistem EV secara berkelanjutan. Saya juga berharap nanti mobil jenis lain, baik SUV atau MPV, bisa menggunakan teknologi EV," imbuhnya.

Airlangga menjelaskan pertumbuhan sektor otomotif sendiri berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Industri alat angkutan merupakan salah sektor industri yang tergabung dalam industri pengolahan non migas, dan sektor ini pun bertumbuh cukup signifikan sejak kuartal II-2021 lalu, sehingga mampu meneruskan tren pemulihan sampai tumbuh mencapai 10,26 persen pada kuartal III-2022.

Dari sisi produksi, utilisasi industri kendaraan bermotor pada Oktober 2022 lalu mencatatkan capaian sebesar 69,20 persen, sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan selama pandemi yang rata-rata hanya sebesar 40 persen.

Ke depannya, sektor industri diharapkan mampu untuk terus tumbuh dan tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali mengalami ekspansi ke level 51,8 pada Oktober 2022 atau meneruskan tren ekspansif 14 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Gaikindo, pada Oktober 2022 secara wholesalesdari pabrik ke dealermobil baru tercatat sebanyak 93,19 ribu unit atau tumbuh 23,37 persen (yoy) jika dibandingkan Oktober 2021. Sementara itu, potensi permintaan Electric Vehicle (EV)atau kendaraan listrik di dunia diperkirakan juga akan terus meningkat dan mencapai sekitar 55 juta unit EV hingga 2040.

Untuk menangkap peluang tersebut sekaligus mendukung agenda Conference of Parties tentang Perubahan Iklim (COP21), Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV untuk Transportasi Jalan.

"Berbagai regulasi turunan dari perpres tersebut juga telah diterbitkan dalam rangka mempercepat pengembangan ekosistem KBL-BB di Indonesia. Semoga langkah produksi mobil dengan teknologi elektrifikasi ini dapat memberikan manfaat bagi ketahanan ekonomi serta mendukung komitmen net zero emission," jelas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]