laris138

bintang ajaib

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

dunia fantasi yang hilang

Kemenhub Minta Maaf soal Tabrakan KA Turangga******

Kementerian Perhubungan meminta maaf kepada masyarakat terkait tabrakan Kereta Api Turangga dengan KRL Bandung Raya yang terjadi pada Jumat (5/1) pagi.

Melalui Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mereka menyatakan rasa prihatin dan mendalam atas tabrakan itu. Apalagi, kecelakaan telah menimbulkan korban jiwa.

"Kami mohon maaf atas terjadinya hal ini," katanya melalui pesan video yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat ini.

Tim bertugas untuk mengevakuasi korban, gerbong kereta dan mengembalikan layanan perkeretaapian seperti semula. Tabrakan terjadi antara KA Turangga dengan KRL Bandung Raya yang terjadi pada Jumat (5/1) pagi.

Imbas kecelakaan, 4 orang meninggal. Selain mengakibatkan 4 orang meninggal, tabrakan juga mengganggu arus lalu lintas kereta. 

Akibat gangguan itu, PT KAI membatalkan 9 perjalanan kereta.

Perjalanan kereta yang batal itu adalah;
1. KA 92 (Lodaya) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)
2. KA 6 (Argo Wilis) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)
3. KA 182 (Baturraden Ekspres) lintas Bd-Kya (SF 8 Kereta)
4. KA 181 (Baturraden Ekspres) lintas Kya-Pwt (SF 8 Kereta)
5. KA 250 (Serayu) lintas Pwt-Kya (SF 7 Kereta)
6. KA 251 (Serayu) lintas Kya-Bd-Ckp (SF 7 Kereta)
7. KA 252 (Serayu) lintas Ckp-Kya (SF 7 Kereta)
8. KA 249 (Serayu) lintas Kya-Pwt (SF 7 Kereta)
9. KA 240 (Pasundan) lintas Kac-Kya (SF 8 Kereta

Selain membatalkan 9 perjalanan kereta, PT KAI juga memutar 10 perjalanan lainnya.

Berikut rinciannya;
1. PLB 92BK1 (Lodaya) lintas Bd-Ckp (SF 10 Kereta)
2. PLB 92BK (Lodaya) lintas Ckp-Cn-Kya (SF 10 Kereta)
3. PLB 6BK1 (Argo Wilis) lintas Bd-Ckp (SF 10 Kereta)
4. PLB 6BK (Argo Wilis) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Kya (SF 10 Kereta)
5. PLB 182BK1 (Baturraden Ekspress) lintas Bd-Ckp (SF 8 Kereta)
6. PLB 182BK (Baturraden Ekspress) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Pwt (SF 8 Kereta)
7. PLB 250BK1 (Serayu) lintas Pwt-Ppk-Cnp-Ckp (SF 7 Kereta)
8. PLB 249BK2 (Serayu) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Pwt (SF 7 Kereta)
9. PLB 240BK1 (Pasundan) lintas Kac-Ckp (SF 8 Kereta)
10. PLB 240BK (Pasundan) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Kya (SF 8 Kereta)

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Pratikno Jawab Cak Imin soal Kritik Tol: Memang Bukan Buat Sopir Becak******

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara soal kritik calon wakil presiden (cawapres) nomor 1 Muhaimmin Iskandaralias Cak Imin mengenai pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar namun tak bisa dinikmati semua kalangan.

Pratikno menekankan pembangunan jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Ia mengatakan konektivitas jalan tol mempersingkat waktu tempuh pendistribusian logistik serta biaya pengiriman lebih murah.

Mantan rektor UGM ini pun menanggapi soal keluh kesah para tukang becak yang disuarakan oleh Cak Imin. Cak Imin mengklaim para tukang becak mengeluh merasa rutin membayar pajak, tetapi tidak bisa menikmati jalan tol.

"Memang tol bukan untuk tukang (sopir) becak, bagaimana to," jawab Pratikno.

Akan tetapi, lanjut Pratikno, dibangunnya jalan tol selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran atau mengatasi kemacetan arus lalu lintas di berbagai kota.

Pratikno mengklaim, pemerintah juga tidak menitikberatkan pembangunan jalan tol semata, namun juga infrastruktur milik pedesaan.

"Coba bayangkan enggak ada tol, macetnya kayak apa kita. Ada tol saja masih macet. Bahwa itu semuanya harus lengkap lah, kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa," pungkasnya.

Cak Imin mengkritik pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi, akan tetapi tak bisa dinikmati semua kalangan. Ia berpendapat pemerintah seharusnya menyediakan transportasi umum yang murah dan nyaman.

"Transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil," kata Imin saat menghadiri Silaturahmi Pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12).

Ketua Umum PKB itu pun bercerita sempat mendapat keluhan dari tukang becak yang rutin membayar pajak, tetapi tidak bisa menikmati jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

"Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, 'saya bayar pajaknya, dibikin bangun tol, lah kok saya enggak bisa menikmati tol'," kata Imin.

Imin pun menyatakan ketentuan pembangunan di Indonesia harus diubah, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Ia ingin adanya kesetaraan bagi seluruh warga.

"Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan itu namanya. Itu bisa dilakukan soalnya cuma satu, AMIN nomor satu menang pemilu," ucap dia.

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

dunia cermin tertinggi

Wakil Kepala Otorita IKN Jadi Komut PTPP******

Wakil Kepala OtoritaIKN Dhony Rahajoe resmi diangkat menjadi komisaris utama PT PP(Persero) Tbk.

Bos Otorita IKN itu ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dhony menggantikan posisi Andi Gani Nena Wea yang resign usai merapat ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Penggantinya adalah Bapak Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen," kata Corporate Secretary PT PP Bakhtiyar Efendi, dikutip dari detikfinance, Rabu (13/12).

Selain itu, RUPSLB perusahaan pelat merah ini menetapkan Komisaris Independen PT PP Jaya Kusuma. Ia menggantikan posisi Ayodhia GL Kalake yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Ayodhia pernah menjadi anak buah Luhut Binsar Panjaitan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia menjabat sebagai sekretaris menteri sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Untuk selanjutnya, tidak ada perubahan dalam posisi dewan komisaris," tandas Efendi.

[Gambas:Video CNN]

Susunan terbaru komisaris PT PP:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe
Komisaris Independen: Istiono
Komisaris: Ernadhi Sudarmanto
Komisaris: Hedy Rahadian
Komisaris: Loso Judijanto
Komisaris Independen: Jaya Kusuma

Dunia Ajaib Penyihir

OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Bisa Mulai Fungsional Juni 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN.

Bangunan antara lain; Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yangfully furnisheddan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Bangunan lain yang juga siap fungsi; Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]