petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara kredit lewat kredivo

panen55 102Jutaan kata 138307Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit lewat kredivo》

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting******

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting
Sejumlah kader ibu PKK Kelurahan melakukan edukasi demo masak di Dapur Gizi, Kelurahan Ratu Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lovely Daisy mengatakan salah satu fase penting untuk mencegah stunting pada balita adalah setelah masa kelahiran, terutama saat bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Daisy mengemukakan di fase tersebut terjadi lonjakan potensi stunting hingga 1,6 kali lipat, yakni 13,7 persen saat anak berusia 6-11 bulan dan 22,4 persen saat anak berusia 12-23 bulan.

"Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia 6 bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita," katanya.

Daisy menekankan, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Alasannya, karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein, dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Keragaman jenis MPASI pada anak 6-23 bulan baru mencapai 59,3 persen

Baca juga: Dokter: Ibu perlu kreatif memberikan MPASI meskipun bayi tumbuh gigi

"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang dapat membantu untuk pertumbuhan," ucapnya.

Hal ini, kata Daisy, diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko terjadi stunting dibandingkan hanya konsumsi satu jenis makanan sumber protein hewani.

Selain itu, riset di Jakarta Pusat, DKI Jakarta mengenai pola konsumsi pada anak usia 25-30 bulan baik yang berstatus stunting maupun normal menemukan bahwa anak yang mengonsumsi makanan rendah energi dan protein memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting.

"Di sini, yang penting adalah konsumsi makanannya harus diperhatikan, mencukupi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhannya," tuturnya.

Untuk itu, Daisy berharap peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang diperingati setiap 25 Januari yang kali ini mengusung tema "MPASI Kaya Protein Hewani" ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko stunting.

Baca juga: Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO

Baca juga: Susu pertumbuhan dapat jadi alternatif penuhi protein cegah "stunting"

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua
Ilustrasi - Penguatan jejaring pengawas layanan publik di Kota Jayapura yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. ANTARA/Ardiles Leloltery/am.
Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

KPU harap tema Debat Keempat Pilpres 2024 buka wawasan pemilih******

KPU harap tema Debat Keempat Pilpres 2024 buka wawasan pemilih
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, saat membuka Debat Keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, berharap tema debat keempat Pilpres 2024 dapat membuka wawasan bagi para pemilih untuk mengetahui cara pandang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih.

Adapun tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Paslon Ganjar-Mahfud curi perhatian dengan kemeja ala pecinta alam

"Semoga apa yang menjadi tema dalam perdebatan ini membuka wawasan kita terutama para pemilih untuk bisa mengetahui cara pandang, visi-misi, program kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing pasangan calon," ujar dia, saat membuka debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta, pada 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Baca juga: Debat Cawapres JK yakin Cak Imin mampu tampil baik  

Lalu, debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 7 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Baca juga: KPU sebut "LO" pasangan calon dibekali “HT” di debat keempat

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara menghasilkan uang instan

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
tunas4d
cara pinjam uang cepat
cara menggunakan limit kredivo 12 bulan
game slot terbesar
voucher miniso
binus4d
pinjaman online indodana
situs slot sering menang
86 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 sport 123 slot
Bab 2 web slot resmi
Bab 3 slot game slot
Bab 4 sisusan88
Bab 5 cara agar dapat uang
Bab 6 joker gaming 88
Bab 7 jp slot138 vip
Bab 8 situs slot bonus 100
Bab 9 sdpools
Bab 10 permainan slot tergacor
Bab 11 slot gacor host
Bab 12 akun slot gampang menang
Bab 13 raja555
Bab 14 cara dapat uang cepat tanpa kerja
Bab 15 mentol4d rtp
Bab 16 apa saja situs slot terpercaya
Bab 17 slot malam gacor
Bab 18 situs slot gacor mudah maxwin
Bab 19 slot deposit 5000 pakai dana
Bab 20 pinjol yang aman dan legal
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9799bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Hubungi Rasul Terakhir

pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit tanpa slip gaji
Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi
Ilustrasi - Elpiji 3 kg subsidi. ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM
Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

permainan game slot
Dompet seorang jurnalis raib usai debat cawapres
Situasi di depan lobi utama JCC Senayan, Jakarta usai debat calon wakil presiden, Minggu (21/1/2024) sekira pukul 23.13 WIB. ANTARA/Risky Syukur/am.
Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilang
Jakarta (ANTARA) - Dompet seorang jurnalis media daring bernama Bonfilio Mahendra Wahana Putra raib usai debat calon wakil presiden (cawapres) di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Putra mengatakan bahwa ia kehilangan dompet sesaat setelah melakukan wawancara dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di depan lobi utama JCC.

“Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilang,” ujarnya saat ditemui di lokasi pada Minggu malam.

Menurut Putra, ia menyimpan dompetnya di dalam tas selempangnya. Dirinya tidak menyangka dompet tersebut hilang seketika.

“Tadi memang berdiri dekat simpatisan, karena Gibran kan sempet nyamperin para relawan,” kata dia.

Dengan hilangnya dompet tersebut, Putra mengalami kerugian berupa kehilangan SIM, STNK motor, dan kehilangan uang tunai senilai Rp200-300 ribu.

“Dalam dompet ada STNK, SIM, ATM, dan uang tunai Rp200-300 ribu,” kata dia.

Kini, Putra hendak membuat laporan kahilangan ke Polsek terdekat.

"Ini baru mau buat laporan polisi," kata Putra.

Baca juga: Dewan Pers: perusahaan wajib beri perlindungan hukum wartawannya
Baca juga: Pencuri bawa kabur motor wartawan Sindo di rumah kos
Baca juga: Motor milik wartawan dibakar saat ricuh demo di DPR

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

malam yang rusak

demo slot sugar rush
Perbasi buka kesempatan 100 pebasket muda berlatih di Lithuania
Arsip Foto - Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Nirmala Dewi usai meraih penghargaan lintas Politika awards 2023 di Palembang, Jumat (22/12/2023). ANTARA/M Imam Pramana/am.
Jakarta (ANTARA) - Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) membuka kesempatan bagi 100 pebasket muda berusia 14 hingga 18 tahun untuk berlatih di sekolah basket di Lithuania, dalam upaya mengembangkan bola basket Tanah Air.

Perbasi akan melakukan pencarian talenta terhadap anak-anak muda ke berbagai daerah seluruh Indonesia, yaitu pemantauan pemain secara langsung oleh pelatih nasional.

“Scouting akan dilakukan selama tanggal 1 sampai 29 Februari. Kami mencari 100 pemain usia 14 hingga 18 tahun, kemudian dikumpulkan untuk diseleksi secara langsung, rencananya di Jakarta,” kata Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Seleksi nasional ini, lanjut Nirmala, rencananya dilakukan pada awal Maret. Kualitas para pemain muda ini nantinya akan dinilai langsung oleh pelatih rekomendasi federasi Bolabasket Lithuania.

“Dipilih Maret karena Lithuania fokus menyelesaikan babak kualifikasi EuroBasket Februari 2024. Setelah itu, pelatih dari Lithuania akan melakukan seleksi terhadap 100 pemain muda Indonesia,” ujar Nirmala.

Ketum PP Perbasi Danny Kosasih menjelaskan bahwa dari hasil penjaringan bakat 100 pebasket muda ini akan diseleksi hingga menjadi 15 nama saja. Mereka yang terpilih adalah atlet yang memenuhi kriteria.

“Syarat utamanya adalah postur tubuh. Harus tinggi. Ini sesuai dengan hasil diskusi dengan federasi Bolabasket Lithuania,” kata Danny.

Sebanyak 15 pemain hasil seleksi ini kemudian diberangkatkan ke Lithuania untuk mendapatkan tempaan langsung dari Pelatih Lithuania. Diharapkan, mereka nanti kembali dari Lithuania bisa menjadi satu tim yang bisa menjadi andalan masa depan Indonesia.

“Para pemain ini nanti akan berada di Lithuania selama enam bulan,” terang Danny.

Danny menjelaskan, terkait usia maksimal 18 tahun yang dicari agar Perbasi memiliki stok melimpah untuk kategori usia ini. Harapannya, ke depan Perbasi bisa leluasa menghadapi berbagai ajang internasional.

“Terdekat, kita akan hadapi SEABA U-18. Jika tim ini lolos maka akan lanjut berjuang di Piala Asia,” ucap Danny.

Lebih dari itu, kebijakan batasan usia 18 tahun ini bertujuan untuk menyukseskan program regenerasi di Timnas Indonesia. "Kami berharap, langkah ini bisa menjaga performa timnas di setiap event,” lanjut Danny.

Program ini bagian dari implementasi kerja sama antara PP Perbasi dengan Federasi Basket Lithuania (LTU Basketball). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Jakarta pada 30 Oktober 2023.


Baca juga: Perbasi tunjuk Ronny Gunawan jadi manajer Timnas Elite Putra
Baca juga: 2023, tahunnya bola basket Indonesia
Baca juga: Sekjen Perbasi raih penghargaan Lintas Politika Awards 2023
Baca juga: Perbasi segera bentuk komisi disiplin

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Abadi

rtp roma4d
Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana (kedua kanan), Bupati Blora Arief Rohman (ketiga kanan), Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian (kanan) dan anggota DPR Sudewo (kedua kiri) saat meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, meski ia mengatakan  sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

situs yg lg gacor
Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan pidato politik saat menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di Jakarta, Jumat (26/1/2024). Aliansi Advokat Indonesia Bersatu mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pemrograman Tiandao

daftar situs slot tergacor
PBSI: Evaluasi turnamen jelang Olimpiade terus dilakukan
Pasangan ganda putra Indonesia Mohamad Ahsan/Hendra Setiawan. ANTARA/HO-PBSI/am.
Jakarta (ANTARA) - Manajer Tim Ad Hoc PBSI Armand Darmadji menyatakan evaluasi di sepanjang dua turnamen awal tahun ini, yang merupakan ajang penting untuk mengumpulkan poin menuju Olimpiade 2024 Paris, terus dilakukan.

“Pasti, kami selalu evaluasi. Dari tahun lalu kita sudah merapikan semua baik internal maupun atletnya. Kita sedang proses,” kata Armand saat ditemui di Istora Senayan Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Armand mengatakan pihaknya bersama kelompok kerja (pokja) PBSI untuk Olimpiade Paris juga terus melakukan peninjauan kembali (review) terkait hasil dua turnamen kemarin, yakni Malaysia Open dan India Open.

Seperti diketahui, pada dua turnamen pembuka tersebut, Indonesia tidak berhasil mengirim satu wakil pun di babak semifinal dan final.

Baca juga: Pelatih soroti performa ganda putra di dua turnamen pembuka 2024
 

Armand mengatakan, diperlukan adanya perbaikan yang menyeluruh demi bisa kembali tampil kompetitif dan memiliki banyak atlet yang lolos ke panggung Olimpiade.

“Tentu kita sadari kita perlu perbaikan. Memang yang disampaikan, kita dalam proses perbaikan. Kami tak berdiam,” kata Armand.

“Jadi kami ini dalam proses perbaikan dan tidak bisa langsung jadi. Perlu waktu untuk prosesnya agar bisa berjalan sampai Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Ia pun tak menampik bahwa fakta semua wakil Indonesia tidak bisa menembus babak empat besar di Malaysia dan India menjadi sebuah alarm tersendiri bagi federasi.

Armand menilai, ada faktor yang tidak diantisipasi dengan baik, seperti contohnya adalah kehadiran pemain-pemain muda yang mampu tampil kompetitif dan mengalahkan pemain-pemain unggulan.

Baca juga: Lilik Sudarwati soroti penguasaan keterampilan mental buat atlet
Baca juga: Pelatih nilai performa tunggal putra di BWF bekal menuju Olimpiade


“Kita melihat, kemarin Malaysia banyak pemain pemain baru yang tampil di final. Memang ini tak terprediksi. Jadi seluruh pemain peningkatannya luar biasa pesat,” kata Armand.

“Jadi kami tak hanya membuat pemain bukan hanya bermain biasa, tapi metode dan strategi lain yang akan kita buat untuk memperbaiki hal itu secara menyeluruh, pun dengan adanya tim psikologi,” imbuhnya.

Sementara itu, Jakarta akan menjadi tuan rumah turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2024 pada 23-28 Januari ini.

Turnamen ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024 Paris, total 9.200 poin ranking, serta memperebutkan prize money dengan total mencapai 420 ribu dolar AS (Rp6,3 miliar).

Baca juga: PBSI bentuk Tim Ad Hoc untuk fokus perbaiki peringkat menuju Paris
Baca juga: Indonesia Masters 2024 bergulir pekan ini, hadirkan pemain top dunia
Baca juga: The Daddies masih termotivasi untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024