play vipbet88

Versi lengkap novel Jueji

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.

Pertempuran Galaksi

Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo PayLater******

Transmart memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya nanti pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Dengan pembayaran paylater ini, pengunjung Transmart bisa bertransaksi di awal kemudian melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya

Apalagi besok, Minggu (8/10) akan ada Transmart Full Day Sale yang ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi.

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Komisi Perdagangan AS Gugat Amazon Buntut Dugaan Monopoli Pasar******

PemerintahAmerika Serikat (AS) dan 17 negara bagiannya menggugat e-commerce raksasa Amazon karena diduga melakukan monopoli dan membuat persaingan yang tidak sehat.

Gugatan itu diajukan oleh Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) dan 17 jaksa agung.

Amazon dituding secara tidak adil mempromosikan platform dan layanannya dengan mengorbankan penjual pihak ketiga yang mengandalkan pasar e-commerce perusahaan untuk distribusi.

Laporan tersebut juga mengklaim Amazon secara antikompetitif dengan memaksa penjual untuk mendaftarkan produk mereka di Amazon dengan harga terendah dibandingkan di situs lainnya. Karena dominasi Amazon dalam e-commerce, penjual tidak punya pilihan selain menerima persyaratan perusahaan tersebut.

MelansirCNN Business, Selasa (26/9), kondisi itu mengakibatkan harga lebih mahal bagi konsumen dan pengalaman konsumen yang lebih buruk.

Tak hanya itu, FTC juga menuding Amazon memberi peringkat produknya sendiri dalam hasil pencarian pasar lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual oleh pihak ketiga.

"Amazon benar-benar fokus untuk mencegah orang lain mendapatkan jumlah pelanggan yang sama," kata Ketua FTC Lina Khan.

Dalam rilisnya, Khan menuduh Amazon menggunakan "taktik hukuman dan koersif" untuk mempertahankan monopoli ilegal.

"Amazon kini mengeksploitasi kekuatan monopolinya untuk memperkaya dirinya sendiri sambil menaikkan harga dan menurunkan layanan bagi puluhan juta keluarga Amerika yang berbelanja di platformnya dan ratusan ribu bisnis yang bergantung pada Amazon untuk menjangkau mereka," kata Khan.

Ia menambahkan gugatan yang diajukan meminta pertanggungjawaban Amazon atas praktik monopoli ini dan memulihkan janji persaingan yang bebas dan adil yang telah hilang.

Namun, Wakil Presiden Senior Kebijakan Publik Global Amazon David Zapolsky mengatakan gugatan itu memperjelas bahwa fokus FTC telah menyimpang secara radikal dari misinya untuk melindungi konsumen dan persaingan. Menurutnya, Amazon telah mendorong harga yang lebih rendah, pengiriman yang lebih cepat, dan membantu usaha kecil menjual barang-barang mereka.

"Gugatan yang diajukan oleh FTC hari ini salah berdasarkan fakta dan hukum, dan kami berharap kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan," katanya.

Ia menambahkan Amazon menghormati peran FTC yang secara historis melindungi konsumen dan mendorong persaingan. Namun, ia menganggap FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut.

"Sayangnya, tampaknya FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut, mengajukan tuntutan hukum yang salah arah terhadap Amazon," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK******

Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangkaoleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Berdasarkan rekam jejaknya, ia mengawali karier sebagai politisi Partai Golkar. Di partai berlambang pohon beringin itu, SYL pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar wilayah Sulawesi Selatan pada 1993 hingga 1998.

Namun, perjalanan di Partai Golkar berhenti pada 2018 dan ia pun pindah ke Partai Nasdem dan dipercaya menjadi menjadi Ketua DPP periode 2018-2023.

Jabatan yang pernah diemban antara lain, Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda pada 1987, Kepala Bagian Pembangunan Setwilda pada 1988, dan Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Setwilda pada 1989.

Kekuasaan Yasin terus berlanjut hingga dirinya ditunjuk sebagai Bupati Kabupaten Gowa sebanyak dua periode berturut-turut, yakni pada tahun 1994-1998 dan tahun 1998-2002.

Ia kemudian menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dari 2003 hingga 2008. Selanjutnya, pada Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2008, Yasin kembali bertarung. Kali ini ia memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Selatan, ditemani Agus Arifin Nu'mang sebagai calon wakil gubernur.

Keduanya didukung sejumlah partai yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Hasilnya, Yasin dan Agus memenangkan kursi tertinggi di Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dengan perolehan 39,53 persen suara.

Yasin juga memiliki pengalaman lain di sejumlah lembaga, seperti Sekretaris DPP KNPI Sulsel (1990-1993), Ketua DPP AMPI Sulsel (1993-1998), Ketua FKPPI Sulsel (2004-2008), Ketua Kwarda Gerakan Pramuka (2004-sekarang), dan ketua Ketua Kosgoro 57 (1998).

Syahrul Yasin Limpo resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk bergabung pada kabinetnya yang dikenal sebagai Kabinet Indonesia Maju. Ia resmi dipilih untuk menjabat sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.

Beberapa penghargaan pernah diraihnya, seperti penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2001, Satyalancana Wira Karya pada 2003, sampai gubernur terbaik dalam Leadership Award pada 2017. 

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Harga Beras Kian Mahal, Sudah di Atas Rp12 Ribu Semua******

Harga beras melambung dalam sejak hampir dua bulan belakangan. Harganya pun menyentuh level Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) lalu.

Sementara itu, mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, harga beras sudah naik sejak 1 Agustus 2023 lalu.

Pada saat itu, harga beras kualitas bawah I dibanderol Rp12.450 per kg. Lalu, harga beras kualitas bawah II seharga Rp12.050 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, beras kualitas medium II Rp13.350 per kg, beras kualitas super I Rp14.900 per kg, dan beras kualitas super II Rp14.350 per kg.

Harga beras tersebut secara konsisten terus menanjak. Per Jumat (22/9) kemarin harga beras kualitas bawah 1 dan II masing-masing naik menjadi Rp13.100 dan Rp12.900 per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas medium I dan II masing-masing naik menjadi Rp14.300 dan Rp14.100 per kg. Adapun harga beras kualitas super I dan II masing-masing naik menjadi Rp15.650 dan Rp15.050 per kg.

Di sisi lain, Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9) lalu.

Untuk menekan harga beras, Jokowi juga mulai membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kg beras per bulan atau 30 kg selama tiga bulan. Bansos itu akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari September hingga November 2023.

Jokowi juga menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas percaya diri harga beras medium bisa turun di bawah Rp11 ribu per kg setelah pemerintah memberikan bansos.

"Berarti kami berharap paling mahal Rp11 ribu. Apalagi premium kita, itu kan medium," ujar Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

Ia menyebut penurunan harga itu akan bertahap. Pasalnya, pedagang yang semula membeli beras mahal tidak langsung mau menjual murah.

Selain itu, Buwas juga optimis bansos beras bisa membuat tingkat inflasi terjadi di posisi 3 persen hingga 4 persen.