zeusbola 371Jutaan kata 642300Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot 118》
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Anak Buah Luhut Sebut 3 Komoditas Sebenarnya Bisa Bikin RI Kaya******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan ada tiga komoditasmineralyang bisa membuat Indonesiakaya raya.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut komoditas itu adalah nikel, bauksit dan tembaga. Ia memperkirakan ketiga logam tersebut permintaannya akan meningkat cukup signifikan.
"Memang yang paling seksi itu sebenarnya tiga. Pertama nikel, kedua bauksit yang menjadi alumunium, ketiga adalah copper(tembaga)," jelasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).
Seto menegaskan prioritas kedua pemerintah dalam hilirisasi adalah mengolah bauksit menjadi aluminium. Hal itu ditunjukkan dengan pembangunan smelter alumunium yang cukup besar di Kalimantan Utara.
Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu juga menyebut, semenjak transisi energi menjadi prioritas negara-negara maju, harga tembaga relatif bertahan sangat bagus.
Lihat Juga :Dirjen Pajak Cemas Kasus Rubicon Berdampak ke 45 Ribu Pegawai DJP |
"Jangan barang mineral kita itu dibuang-buang, diobral. Jadi kerjakan ini dengan baik dan benar, bisa kok bikin duit banyak itu, tapi tetap dengan responsible mining. Itu bisa," tegas Seto.
Sementara itu, nikel sudah terbukti menambah kekayaan RI selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Hal itu terlihat dari nilai perdagangan yang didapatkan Indonesia selepas hilirisasi.
Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.
Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan Indonesia jangan puas di hilirisasi nikel. Ia mengatakan jangan berpikir RI bisa menjadi negara maju kalau takut melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah yang ada di Tanah Air.
"Jangan sampai, ini nikel sudah stop (ekspor). Saya sampaikan lagi di Desember kemarin bauksit stop di Juni (2023), sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," tegasnya di Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2).
Tembaga bakal menjadi salah satu komoditas baru yang dijaga Jokowi karena ia sudah mengecek langsung kesiapan hilirisasi di smelter milik PT Freeport yang sudah lebih dari 51 persen siap. Dengan alasan itu Jokowi menegaskan berani menyetop ekspor tembaga di masa mendatang.
Jokowi menegaskan jangan takut jika digugat negara lain di WTO. Menurutnya, meski kalah, Indonesia harus terus melanjutkan hilirisasi karena sudah terbentuk ekosistemnya. Ia juga sedang merencanakan larangan ekspor timah lantaran cadangan timah RI nomor dua di dunia.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:maxwin bonanza bet 200、evo gaming slot、superbola
Terkait:angka main sydney yang jitu、cara mencairkan pinjol ke dana、hobispin slot、gacor77 slot、prediksi prediksi togel sgp hari ini、trik cara menang main slot、trik cara menang sicbo、pinjol terbaik bunga rendah、cicilan di shopee tanpa kartu kredit、pola maxwin olympus
bab terbaru:qqmadrid(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
《situs slot 118》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trisula88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot 118》bab terbaru。