mantan4d

Infinity dimulai dengan horor

pilar play login

BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4******

Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret

Kupang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tanggal 4 Maret hingga 8 Maret 2024.

"Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret," kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sti Nenotek di Kupang, Jumat.

Secara umum BMKG memprakirakan cuaca ekstrem di Indonesia terjadi mulai hari ini (1/3) hingga 8 Maret mendatang.

Untuk wilayah NTT, BMKG memprakirakan cuaca ekstrem disebabkan pengaruh dari Madden Julian Oscillation (MJO) dan aktifnya kembali Gelombang Equatorial Rossby.

Berdasarkan prakiraan yang ada, kata dia, cuaca ekstrem di NTT berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan sedang ditandai dengan intensitas curah hujan sebanyak 20 hingga 50 mm per hari. Sedangkan hujan lebat ditandai dengan intensitas sebanyak 50 hingga 100 mm per hari.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

Dengan adanya prakiraan ini, Sti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan yakni bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Ia mengingatkan agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting untuk menghindari hujan lebat yang bisa disertai angin kencang. Selain itu ia berpesan agar masyarakat berhati-hati dan mewaspadai tanah longsor pada daerah tebing.

"Hati-hati ketika berkendara, khususnya di daerah yang rawan longsor," kata Sti.

BMKG akan terus memperbaharui informasi terkini terkait cuaca ekstrem ini setiap hari.

Sti berharap masyarakat tidak termakan informasi bohong terkait cuaca ekstrem.

Informasi resmi terkait peringatan dini cuaca, kata Sti, hanya dikeluarkan oleh BMKG.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan intensitas hujan NTT pada 2-3 hari ke depan
Baca juga: BMKG ingatkan warga NTT waspada bencana karena hujan lebat

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

mitos dan legenda kuno

situs judi slot online

Pelindo Tegaskan Tak Ada Kapal Israel yang Berlabuh di RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) aliasPelindo menegaskan tak adakapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar yang beredar di media sosial yang menyatakan adanya kapal dagang ZIM Trade dari Israel yang akan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia dalam waktu dekat ini. Empat pelabuhan itu termasuk Jakarta, Belawan, Semarang dan Surabaya.

Lihat Juga : Erick Thohir Copot Muchtar Luthfi Mutty dari Kursi Komisaris Pelindo

Ia juga memastikan bahwa kapal ZIM berbendera Israel tidak akan mendapatkan izin masuk ke Indonesia.

"Pelindo sebagai operator pelabuhan melakukan pelayanan bongkar muat peti kemas kepada kapal yang telah mendapatkan izin sandar dari pemerintah," kata Ali lebih lanjut.

"Pelindo juga mendeteksi last port dari sebuah kapal sebelum sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola," sambungnya.

Lebih lanjut, Ali menyatakan Pelindo memahami sikap nasionalisme setiap warga negara Indonesia yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Israel, termasuk kekhawatiran atas layanan Pelindo kepada kapal-kapal asing yang sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya.

Lihat Juga : Tarif Kargo ke Israel Akan Naik 100 Persen Imbas Serangan Laut Merah

Kemenhub sebelumnya juga menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di Instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial.

Surat tersebut berisi permintaan kepada Menhub Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia. Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Rencana perjalanan cepat

rtp nero4d

Heru ingatkan warga untuk menjaga iklim tetap kondusif pasca******

mengimbau warga untuk tetap sabar menunggu hasil pemilu sambil menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan warga Ibu Kota untuk senantiasa menjaga iklim tetap sejuk dan kondusif pasca-pemilu. "Ya mudah-mudahan warga Jakarta tetap damai, pesta demokrasi dalam rangka pencoblosan sudah selesai 14 Februari kemarin. Saya rasa Insyaallah Jakarta aman dan kondusif," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. Selain itu, Heru mengimbau warga untuk tetap sabar menunggu hasil pemilu sambil menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya.

Dia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk  menjalankan tugas melayani masyarakat sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Mari kita menunggu dengan sabar, dengan menjalankan tugas sehari-hari. Bagi warga yang berdagang silakan lanjut berdagang, ASN juga bertugas silakan melaksanakan tugasnya dengan baik sambil menunggu keputusan dari KPU," jelas Heru. Menurut Heru yang terpenting masyarakat Jakarta dapat memahami bahwasanya pesta demokrasi seperti pemilu ini apapun hasilnya nanti tidak semuanya sesuai dengan keinginan. Sebelumnya, Heru menyatakan jajarannya akan memfokuskan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan warga usai pelaksanaan pemilu yang berlangsung lancar. "Setelah selesai pesta demokrasi kita melaksanakan tugas hari-hari seperti biasa dan pemerintah daerah (pemda) bersama forum koordinasi pimpinan kota (forkopimko) memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Heru usai melakukan kunjungan sembako murah di Kantor Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/2). Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.Baca juga: Pemilu lanjutan, Bawaslu tak temukan pelanggaran di Jakarta Utara
Baca juga: Penyelenggara pastikan pemilu di Jakpus berjalan adil dan netral
Baca juga: KPU Jakpus pastikan rekapitulasi Pemilu 2024 dimonitor hingga selesai

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tianji

zeus77

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Puncak Valoran

link slot pasti menang

AP II Prediksi Puncak Mudik Penumpang Pesawat Terjadi Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Angkasa Pura II(Persero) memprediksi puncak arus balik penumpang libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024 melalui di 20 bandara yang mereka kelola bakal terjadi pada 2-4 Januari 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi menyampaikan pada puncak arus balik libur natal dan tahun baru ini pihaknya memproyeksikan 245 ribu orang menumpang pesawat.

"Pada arus balik mulai 1-4 Januari 2024, sebanyak 20 bandara AP II diproyeksikan melayani penumpang pesawat sebanyak 935 ribu orang. Adapun puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2024 dengan penumpang sebanyak 245 ribu orang," katanya Senin (1/1) seperti dikutip dari Antara.

"Saat puncak arus balik pada 2 Januari 2024, penumpang diperkirakan mencapai 165 ribu orang," katanya lagi.

Guna memastikan kesiapan personel dan fasilitas dalam melayani penumpang pesawat saat arus balik itu, pihaknya tengah menyiapkan beberapa titik penting operasional pelayanan.

"Melalui rencana operasi dan pelayanan, kami memastikan kesiapan dan kecukupan personel serta fasilitas bandara baik di sisi udara maupun sisi darat," ujarnya pula.

Agus menuturkan kolaborasi yang erat di antara stakeholder juga diperlukan untuk memastikan kelancaran arus balik.

"Terminal Operation Center di bandara-bandara AP II, juga Airport Operation Control Center (AOCC) di Bandara Soekarno-Hatta, dan Posko Monitoring Natal-Tahun Baru di seluruh bandara, menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak untuk memastikan kelancaran operasional bandara, pergerakan pesawat di bandara, dan alur penumpang," ujar dia.

Adapun untuk titik penting operasi dan pelayanan yang disiapkan itu difokuskan pada adalah alokasi parkir pesawat, penanganan bagasi penumpang pesawat, ketersediaan moda transportasi publik dan lalu lintas di bandara.

Agus juga menuturkan koordinasi dengan maskapai dan perusahaan ground handling terus diperkuat, sehingga proses penanganan bagasi mulai dari pesawat hingga ke baggage claim area di terminal penumpang, dan sebaliknya, dapat berjalan baik dan lancar.

"Kelancaran penanganan bagasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Alokasi parkir pesawat juga mendukung kelancaran penanganan bagasi," katanya lagi.

Kemudian, AP II juga telah berkoordinasi dengan penyedia transportasi publik agar dapat melakukan rotasi dengan baik terhadap armadanya, sehingga dapat menyediakan transportasi bagi penumpang pesawat.

"Di Bandara Soekarno-Hatta, kami memiliki Land Transport Control Center (LTCC) untuk memantau pergerakan transportasi darat seperti taksi, bus, dan lainnya selama 24 jam. Ini guna memastikan ketersediaan armada bagi penumpang pesawat untuk mengantar mereka menuju tempat tinggal," ujarnya pula.

Selanjutnya, titik penting pada aspek pelayanan adalah manajemen terkait keterlambatan penerbangan, fasilitas publik, serta proses keberangkatan maupun kedatangan.

"Potensi keterlambatan penerbangan atau delay pasti ada, karena beragam faktor. Maskapai dan pengelola bandara akan menjalankan manajemen delay sesuai dengan prosedur dan regulasi," kata dia lagi.

[Gambas:Video CNN]

(antara/agt)

Brahmacharya

cara pinjam online di kredivo

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024