rebahan menghasilkan uang

Dahuanglu

Jay Y Lee, Putra Mahkota Samsung yang Pernah Terlibat Skandal Suap******

Jay Y Lee menjadi salah satu konglomerat yang diuntungkan dengan berkembangnya industri kendaraan listrik. Sebagaiorang terkayanomor dua di Korea Selatan, perusahaan yang ia pimpin Samsung Electronics.co.ltd melalui anak usahanya Samsung SDI, sudah sejak lama menjadi pemain di sektor baterai listrik. 

Sebagaimana laporan Forbes, dari SNE Research di Seoul, mencatatkan sekitar 30 persen baterai kendaraan listrik dunia dibuat oleh tiga konglomerat keluarga terbesar di Korea Selatan, yaitu LG, Samsung, dan SK On. 

Samsung SDI pertama kali memasuki pasar baterai EV pada 2010-an. Pabriknya, yang memiliki sekitar 5 persen pangsa pasar, berbasis di China, Hongaria, dan Korea Selatan. 

Tidak banyak laporan yang mengisahkan tentang masa kecilnya, yang diketahui hanya Lee lahir di Seoul dan bersekolah di SMA Kyungbock. Dia memiliki gelar sarjana dalam sejarah Asia Timur dari Universitas Nasional Seoul, dan gelar MBA dari Universitas Keio.

Selain itu, Lee juga mengejar gelar doktor di Harvard Business School selama sekitar lima tahun, tetapi tidak lulus.

Lee mulai bekerja untuk Samsung pada 1991. Ia memulai karir dengan menjabat sebagai Wakil Presiden Perencanaan Strategis dan kemudian sebagai Chief Customer Officer, posisi manajemen yang dibuat khusus untuk Lee.

Pada Desember 2009, Lee diangkat menjadi Chief Operating Officer Samsung Electronics. Tiga tahun kemudian, tepatnya Desember 2012, Lee didapuk menjadi Wakil Ketua Samsung Electronics. Dia adalah salah satu pemegang saham utama anak perusahaan jasa keuangan Samsung, yang memiliki 11 persen saham Samsung SDS.

Sayangnya, lima tahun kemudian pada Februari 2017 Lee terlibat skandal suap yang membuatnya kejaksaan Korea Selatan menginterogasinya lebih dari 22 jam.

Ia didakwa atas perannya dalam skandal politik dan perusahaan yang melibatkan presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye. Tuduhan terhadap Lee termasuk penyuapan, penggelapan, menyembunyikan aset di luar negeri dan sumpah palsu.

Samsung dituduh membayar 43 miliar won atau US$ 35,7 juta untuk dua yayasan nirlaba yang dioperasikan oleh Choi Soon-sil, seorang teman Park, sebagai imbalan atas dukungan politik.

Bantuan itu diduga termasuk untuk mendukung merger Samsung yang kontroversial, yang membuka jalan bagi Lee untuk menjadi pimpinan bisnis konglomerat itu.

Lee membantah tuduhan itu. Dia mengaku memberi sumbangan, tetapi mengatakan Samsung tidak menginginkan imbalan apa pun.

Pada Agustus 2017 pengadilan menghukumnya atas tuduhan itu dan memenjarakannya selama lima tahun.

Enam bulan kemudian hukuman itu dikurangi setengahnya, dan Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan untuk menunda hukuman penjara, yang berarti ia bebas setelahnya.

Lee pada akhirnya diampuni Presiden Korsel Yoon Suk-yeol beberapa bulan belakangan. Pengampunan itu sekaligus mengakhiri larangan lima tahun terhadap Lee untuk memegang jabatan formal di Samsung.

Sebenarnya, Lee sudah menjabat sebagai pemimpin de facto Samsung pada 2014, ketika sang ayah Lee Kun hee mengalami koma setelah menderita serangan jantung. Ayah Lee pada akhirnya wafat pada 2020.

Saat ini, berdasarkan laporan Forbes real time net worth, kekayaan Lee mencapai US,1 miliar atau setara dengan Rp126,2 triliun (asumsi kurs Rp15.581 per dolar).

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah******

Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 dengan menambah besaran bantuan bagi penerima.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun ini dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (bansos).

"Di 2023 nanti, Program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," jelas Airlangga seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (2/1).

Total bantuan Rp4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Meski total bantuan yang diterima tahun depan lebih besar, namun insentif yang diterima peserta akan lebih kecil. Sebab, anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja, bukan untuk insentif lagi.

Tahun lalu, total bantuan Rp3,55 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600 ribu per bulan), dan insentif survei Rp150 ribu.

Airlangga mengatakan pelatihan Kartu Prakerja akan dilakukan secara offlineatau tatap muka. Berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya hanya melalui online.

"Seiring dengan mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal program Kartu Prakerja," ujarnya.

Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di triwulan pertama 2023. Namun demikian persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Melihat Beda Aturan Upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menuai kontroversi, termasuk dari sisi perhitungan upahpekerja.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 4 unsur yang hilang dalam kebijakan pengupahan tersebut.

Dalam pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 aspek, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

Sementara itu, dalam Perppu Cipta Kerja aspek pengupahan tersebut hanya tersisa 7. Upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, dalam Perppu Cipta Kerja, di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bahkan bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, pasal 88C perppu menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4 Perppu Cipta Kerja.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam perppu, upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua,buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik.

Nining menyebut perppu tersebut seperti baju ganti dari UU 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perppu tersebut.

"Ini seperti ganti baju saja," kata Nining saat dihubungi.

Nining menilai Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.

"Akal-akalan ini," tegas Nining.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Wapres Buka Suara soal Tarif KRL Buat Si Kaya: Perlu Uji Coba******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara terkait rencana perubahan tarif KRL untuk golongan ekonomi mampu. Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan uji coba sebelum diimplementasikan secara menyeluruh.

"Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba, dipaskan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Ma'ruf dikutip dari Antara, Kamis (29/12).

Ma'ruf menilai rencana yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini adalah ide bagus karena mengutamakan subsidi silang.

Sebab, selama ini PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun pada 2021.

"Karena ini suatu ide yang ingin diterapkan dalam rangka 'cross subsidy', pemerintah akan melakukan uji coba terlebih dahulu," ungkap Wapres.

Meski menuai berbagai kritik, Ma'ruf mengungkapkan semangat dari subsidi silang adalah yang kuat membantu yang lemah. Nantinya, cara yang digunakan dengan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL. Termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

"Idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya 'cross subsidy', yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul," tambah Wapres.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10 ribu sampai Rp15 ribu.

Namun Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antar penumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Harga Pangan Meroket Jelang 2023, Cabai Rawit Merah Makin 'Pedas'******

Sejumlah harga panganmeroket jelang tahun baru 2023. Yang lonjakan harganya tertinggi adalah cabai rawit merah yang menembus Rp61.250 per kg atau naik 1,49 persen.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat per Kamis (29/12), harga cabai rawit merah mencatat lonjakan paling tinggi dibanding bahan pangan lain.

Di pasar tradisional, harga cabai rawit merah naik Rp900 menjadi Rp61.250 per kg.

Harga cabai merah keriting di pasar tradisional juga ikut naik Rp350 menjadi Rp40.600 per kg. Lalu, harga cabai rawit hijau naik Rp200 menjadi Rp50.650 per kg.

Selain itu, harga bawang-bawangan, daging ayam ras, hingga daging sapi ikut terkerek. Bawang putih ukuran sedang kini dibanderol Rp29.100 per kg atau naik 0,34 persen.

Sedangkan harga daging ayam ras di pasar modern naik Rp350 menjadi Rp42.100 per kg. Adapun harga daging sapi kualitas 1 juga terkerek 0,03 persen menjadi Rp173.650 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga cabai rawit merah naik Rp1.395 menjadi Rp57.714 per kg.

Kenaikan diikuti oleh cabai merah keriting sebesar Rp159 menjadi Rp44.095 per kg, cabai rawit hijau naik Rp552 menyentuh Rp55.595 per kg, dan bawang merah naik Rp543 mencapai Rp37.904 per kg.

Harga daging ayam ras di Jakarta rata-rata naik Rp67 menjadi Rp39.756 per ekor.

Sementara itu, daging sapi has atau paha belakang naik Rp872 menyentuh Rp147.317 per kg dan daging sapi murni alias semur kini mencapai Rp141.785 setelah harganya naik Rp509.

Di lain sisi, harga telur ayam ras terpantau turun. Dari 5 wilayah di Jakarta, hanya di Jakarta Selatan yang mengalami kenaikan harga telur sebesar Rp62 menjadi Rp11.350 per kg.

Sementara itu, pasar di kawasan Jakarta Pusat, Timur, dan Utara mencatat penurunan harga telur di kisaran Rp100 hingga Rp157 dengan banderol baru Rp11.390 hingga Rp11.913 per kg.

Lalu, harga telur di kawasan Jakarta Barat terpantau stabil dibandingkan hari sebelumnya. Meski begitu, harga telur di daerah Jakarta Barat menjadi yang termahal seharga Rp12.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Perppu Ciptaker Gantikan Beberapa Pasal di 4 UU Soal Ketenagakerjaan******

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentangcipta kerjaresmi mengganti sebagian pasal yang tertera dalam beberapa undang-undang terkait ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut antara lain; UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam," demikian bunyi Pasal 80.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu.

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).

[Gambas:Video CNN]