asianbet88

Pada awalnya

indobet rtp

Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MDkompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.

Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estateyang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.

"Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujarnya.

"Jangan sepertifood estateyang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," katanya.

Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadapfood estate.

Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untukfood estate, yang tumbuh jagung.

"Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

"Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong," ungkap Gibran.

Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

[Gambas:Video CNN]

Lantas, apakah benar program food estateyang digagas Jokowi dan dilaksanakan Prabowo gagal?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilaifood estatedi Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estatesecara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

"Semua cerita food estateitu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

Uli berkata food estatedi Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.

Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estatebanyak menjadi gagal.

[Gambas:Video CNN]

Gagal Tapi Ditiru dan Perparah Kerusakan Lingkungan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Ruang tamu iblis

bo mudah jp

Bisakah Seluruh Pengguna Kendaraan Pribadi Pindah ke Angkutan Umum?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak kendaraan pribadiberbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut). Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," tegas Jodi.

Lantas, apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum?

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klarifikasi Wacana Pajak Motor Bensin Naik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor.

DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta

Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288 ribu orang.

Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319 ribu orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204 ribu penumpang harian.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna Commuter Line pada Februari 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736 ribu orang.

Pada hari kerja, KRL mengangkut 795 ribu orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613 ribu penumpang.

Lalu, MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50 ribu penumpang harian dengan 87 ribu jumlah perjalanan kereta.

Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685 ribu orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Insentif Pajak Sektor Pariwisata Diskon Jadi 12 Persen

Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta.

Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih 62,75 persen pada 2023.

Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100 persen, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour.

Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.

Secara konsep dan kebijakan, kenaikan pajak motor bensin memang bisa memindahkan atau menarik pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Akan tetapi, ada dua faktor krusial jika ingin memaksakan hal tersebut. Pertama, Indonesia tidak hanya Jabodetabek yang kualitas dan jaringan angkutan umumnya sudah cukup luas serta intens.

Menurutnya, kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar bensin yang diterapkan di luar Jabodetabek akan terhambat dalam proses transisi ke kendaraan umum. Pasalnya, layanan angkutan umumnya belum disiapkan dengan baik.

"Kedua, kapasitas angkutan umum di Jakarta masih belum memadai bila pun terjadi perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi secara signifikan. Pada jam puncak kepadatan aktivitas (peak hours), kapasitas angkutan seperti Transjakarta dan KRL sudah sangat padat," jelasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut Isu Sri Mulyani Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Hoaks

Aditya menegaskan penuh sesaknya angkutan umum di Jakarta perlu diatasi dengan penambahan kapasitas moda transportasi.

Selain itu, ia berharap layanan angkutan umum seharusnya bisa ditemui pengguna pada kisaran jarak 200 meter hingga 500 meter. Menurutnya, mewujudkan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

"Selain itu, karena pada dasarnya layanan angkutan umum itu tidak bersifat door to door seperti kendaraan pribadi, maka keterjangkauan tarif, waktu tempuh, dan kemudahan berpindah moda juga masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Keturunan Master Bumi

gacor 338

Tim Wantanas RI mencari masukan terkait pemilu di Temanggung******

Wantanas bertugas untuk merumuskan rancangan kebijakan rekomendasi kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Temanggung (ANTARA) - Tim On the Spot (OTS) Prioritas Nasional Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) RI mencari masukan terkait dengan Pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Ketua Tim OTS Prioritas Nasional Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Pol. Nazirwan Adji Wibowo di Temanggung, Jumat, mengatakan bahwa Dewan Ketahanan Nasional itu memang memiliki program nasional untuk memantau dari kesiapan sebelum pemilu, mendekati hari pemungutan, sampai dengan pascapemungutan suara.

Dalam kunjungan di Temanggung, tim diterima Penjabat Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo dan jajaran forkopimda, KPU, bawaslu setempat, dan dari unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung.

"Jadi, kegiatan ini kami lakukan dari tahun lalu. Kami sudah ke Provinsi Bali dan lain-lain. Pada hari ini di Kabupaten Temanggung," katanya.

Selain memantau pelaksanaan pemilu, tim juga memastikan bahwa pemangku kepentingan menyiapkan semua perangkatnya untuk pilkada serentak.

"Jadi, kesiapannya kami pastikan sudah benar-benar siap, kemudian kami juga meminta masukan hal-hal penting yang perlu kami sampaikan dalam sebuah rumusan rancangan kebijakan karena Wantanas bertugas untuk merumuskan rancangan kebijakan rekomendasi kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional," ujarnya.

Nazirwan menyebutkan ada banyak hal setelah keliling kemarin dari Semarang, Brebes, Tegal, Pemalang, Batang, hingga Temanggung, antara lain, dari FKUB misalnya menjelaskan bahwa masalah kerukunan ke depan akan krusial.

Akan tetapim FKUB sebagai forum kerukunan tampaknya perlu diperkuat, mungkin dengan peraturan presiden. Mereka diberi kekuatan dalam regulasi itu untuk berdaya dan mampu mengembangkan kerukunan di tiap daerah.

Dari bawaslu setempat, kata dia, terkait dengan pendidikan politik sejak awal sudah diberikan di kurikulum SMA supaya anak-anak itu nanti cerdas dalam memilih siapa pemimpin yang cocok sesuai dengan hati nuraninya.

"Selama ini kami muter-muteritu mengumpulkan masukan dari bawah untuk kami godok lagi di tingkat pusat, kemudian kami rapatkan lagi di Jakarta dalam sebuah rapat koordinasi, lalu hasil akhirnya jadi sebuah rancangan kebijakan sekaligus rekomendasi kepada Presiden," katanya.

Penjabat Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung telah berlangsung aman dan tertib.

Baca juga: KSP bersama Lemhanas dan Wantanas bahas pengamanan daerah rawan
Baca juga: Wantanas : Indonesia harus jadi poros maritim dunia

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

link situs judi slot online

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Legenda Pahlawan yang Berakhir

situs slot mudah menang

BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun******

Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.

Pembagian itu disepakati oleh jajaran direksi dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta, Jumat.

“Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Jumat.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan pada 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank.

“Dengan pembayaran dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR (Capital Adequancy Ratio) perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.

Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Januari 2024 sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.

Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham.

Sunarso merinci, untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan," kata Sunarso.

Melalui pembayaran pajak dan dividen, lanjut dia, laba perseroan akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas.

Baca juga: BRI jaga likuiditas guna antisipasi suku bunga The Fed dan BI

Baca juga: BRI incar pertumbuhan kredit hingga 12 persen pada 2024

Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Baca juga: BRI Raih 6 Penghargaan & Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai ‘CEO of The Year 2023’

 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sage dan Gadis

toto188

Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkanfood estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.

Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)