voucher google play murah

Semangat bela diri saya adalah Pangu

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023******

PT Garuda Indonesia Tbk rugi US,38 juta atau setara Rp1,16 triliun (asumsi kurs Rp15.231 per dolar AS) pada semester I 2023.

Meski begitu, kerugian ini masih lebih rendah dibanding kuartal I/2023, yakni US0,03 juta atau sekitar Rp1,67 triliun.

Di sisi lain, Garuda Indonesia secara group berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US,39 miliar pada semester I 2023. Capaian ini tumbuh 58,85 persen dari semester I 2022 yang sebesar US8,69 juta.

Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal pada Semester I 2023 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 62,68 persen dari US,57 juta menjadi US2,45 juta. Adapun untuk pendapatan lainnya, hingga Semester I 2023 ini, Garuda Indonesia berhasil membukukan nilai pendapatan sebesar US1,37 juta. Angka ini tumbuh 33 persen dibandingkan semester I 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pendapatan usaha tersebut sejalan dengan performa kinerja operasional perseroan secara konsolidasi yang konsisten tumbuh positif.

"Di mana sampai dengan Juni 2023, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 9.052.109 penumpang, atau tumbuh hingga 39 persen secara tahunan pada periode yang sama yakni 6.516.555 penumpang," ungkap Irfan melalui keterangan resmi, Selasa (1/8).

Lihat Juga : Mentan Ramal El Nino Bisa Bikin Gagal Panen hingga 1,2 Juta Ton

Ia pun menuturkan hingga akhir kuartal III 2023, Garuda Indonesia memproyeksikan melaksanakan proses delivery armada narrow body sebanyak tiga. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dari total keseluruhan lima armada narrow body yang akan diterima di tahun ini.

Menurut Irfan, hal itu dilakukan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi peningkatan kapasitas produksi Garuda Indonesia.

"Fondasi kinerja keuangan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai fase restrukturisasi yang berhasil dirampungkan perseroan pada akhir tahun lalu, hingga berhasil mengantarkan Garuda Indonesia mencatatkan laba US,81 miliar, yang turut dikontribusikan oleh pendapatan dari restrukturisasi utang yang dijalankan," jelas Irfan.

Ia menyebut dalam mewujudkan bisnis model yang sehat, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh lini, baik dari sisi bisnis usaha, layanan, dan operasional secara berkelanjutan.

"Hal ini akan terus diimplementasikan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang reliable dan juga profitable," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti di Transmart Full Day Sale******

Mau berburu diskon di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja tapi cemas karena gaji mulai menipis?

Tenang aja! Kamu tetap bisa ikut pesta diskon Transmart dengan menggunakan layanan Allo Paylater.

Lihat Juga : Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan

Cocok banget untuk dipakai kalau mau berburu diskon seperti di Transmart Full Day Sale: Belanja Merdeka.

Jadi mumpung ada banyak diskon di Transmart Full Day Sale, yuk belanja sekarang bayar nanti pakai Allo Paylater.

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sendiri digelar cuma besok, Selasa (8/8) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat masing-masing gerai se-Indonesia.

Diskonnya enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen untuk produk terpilih. Mulai dari bahan pangan pokok, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Selain itu, ada juga diskon tambahan 20 persen kalau pakai Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega serta Bank Mega Syariah.

Nah tunggu apalagi? Yuk segera belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sebelum kehabisan.

Kelahiran kembali Naruto

KAI Daop 1 Jakarta Temukan 58 Penumpang Kebablasan Sepanjang 2023******

PTKAI (Persero) Daop 1 Jakarta menemukan sebanyak 58 penumpang yang kebablasan atau turun di stasiun dengan kelebihan relasi sepanjang 2023. 

Pelaksana Harian Manager Humas Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih mengatakan temuan tersebut berdasarkan laporan Customer Service On Train (CSOT) melalui Pusat Pengendali Pelayanan (Pudalyan).

KAI mengungkapkan banyak sekali ragam modus yang dilakukan oleh penumpang yang dengan sengaja tidak segera turun di stasiun yang tertera pada tiket.

Adapun modus itu diantaranya sengaja beranjak dari kursinya saat berhenti di stasiun, dengan alasan ke toilet. Bahkan, ada yang dengan sengaja berlama-lama di kereta makan.

Dengan banyaknya kasus tersebut, KAI akan memberikan sanksi bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi di tiketnya mulai Kamis (3/8) ini. Sanksi yang dimaksud berupa denda hingga tidak diperkenankan naik kereta api sementara waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Feni mengatakan penumpang memang tidak boleh berhenti di stasiun yang melebihi relasi yang tertera pada tiket. Penumpang kereta api wajib turun di stasiun tujuan sesuai dengan yang tertera di tiket.

"Sebagai langkah pencegahan atas jenis pelanggaran tersebut, kondektur selalu mengumumkan melalui pengeras suara di dalam kereta api bahwa pelanggan wajib turun di stasiun tujuan sesuai dengan yang tertera di tiket," katanya melalui keterangan resmi.

Lihat Juga : Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023

Selain itu, kondektur juga melakukan kegiatan pengecekan melalui aplikasi Check Seat Passenger. Pengecekan meliputi kesesuaian identitas, tempat duduk, nama kereta api, nomor kereta api, tanggal, dan relasi tiket penumpang sesuai manifest apabila diperlukan.

Untuk itu, diharapkan semua penumpang dapat menempati sesuai dengan yang tertera pada tiket.

Jika kondektur mendapati penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi, maka kondektur menyampaikan kepada penumpang yang bersangkutan bahwa secara aturan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar menggunakan uang tunai di kereta saat itu juga.

Adapun besaran dendanya yaitu dua kali dari harga tiket parsial subkelas terendah sesuai dengan kelas pelayanan yang dimiliki penumpang dari stasiun tujuan yang tertera pada tiketnya sampai dengan stasiun tempat penumpang diturunkan.

Bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi dan tidak dapat membayar di atas kereta api, maka ia tetap diturunkan pada stasiun kesempatan pertama, serta akan dijemput oleh petugas stasiun.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Petugas di stasiun akan mengantar penumpang tersebut ke loket untuk dilakukan pembayaran denda.

"KAI masih memberi waktu 1x24 jam sejak jadwal kedatangan KA tempat penumpang diturunkan untuk pembayaran denda," imbuh Feni.

Apabila dalam kurun 1x24 jam penumpang tersebut tidak membayarkan dendanya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api selama 90 hari kalender.

Sementara bagi penumpang yang tercatat lebih dari tiga kali melakukan pelanggaran atas tindakan melebihi relasi dari yang tertera di tiket, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api selama 180 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Erick Thohir Akan Jadikan PKPU Sebagai Cara Benahi Keuangan Waskita******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

"Kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kemarin, salah satu opsinya dengan PKPU atau restrukturisasi total. Jadi ini yang kita dorong, ini yang kita coba," ujar Erick seperti dikutip dari Antara,Senin (7/8).

Ia menyebut Kementerian BUMN bersama para pemangku kepentingan lain akan terus mendukung BUMN Karya dalam upaya membenahi kinerja keuangan mereka.

Selain soal PKPU, Erick juga blak-blakan soal langkah pemerintah batal memberikan memberikan modal negara Rp3 triliun untuk Waskita Karya. Modal tersebut akan dialihkan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

"PMN Waskita dialihkan ke HK. Dari situ, HK mengambil aset yg ada di Waskita. Proses merger HK dan Waskita serta PP (PT PP Presisi) dan WIka (PT Wijaya Karya Tbk) itu prosesnya 2 sampai 3 tahun. Tapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari 3 tahun lalu," ujar Erick.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.