pinjam pegadaian

Teknik Penciptaan Bintang

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

Jelang Puncak Mudik, 837 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Tangerang******

Astra Tol Tangerang-Merak mencatat pada 12-16 April 2023 ada 837.666 kendaraan yang melintas di JalanTol Tangerang-Merak pada musimmudik Lebaran 2023. Angka ini turun 1,27 persen dibandingkan volume kendaraan padaLebarantahun lalu.

Rata-rata harian kendaraan pada Lebaran tahun ini mencapai 167.533 unit. Adapun trafik tertinggi terjadi pada Jumat, 14 April, sebanyak 176.471 kendaraan.

Kendaraan yang masuk Gerbang Tol (GT) Cikupa sebanyak 265.428 unit, kemudian yang keluar GT Merak, berjumlah 62.312 unit.

Selanjutnya, rata-rata kendaraan yang keluar di GT Merak berjumlah 12.462 unit atau naik 0,59 persen dibanding Lebaran tahun lalu.

Kemudian, kendaraan yang keluar di GT Cilegon Timur untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ciwandan melalui Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau tujuan lainnya, berjumlah 64.664 unit atau rata-rata mencapai 12.934 unit per hari. Angka ini turun 0,16 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Manajer CSR dan Humas Astra Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah menyebut kendaraan yang melintas Tol Tangerang-Merak akan mendapatkan diskon 20 persen, sesuai kebijakan pemerintah.

"Diberlakukan diskon tarif sebesar 20 persen untuk jarak terjauh, Cikupa-Merak, mulai tanggal 16 April 2023 jam 06.00 WIB sampai 18 April 2023 jam 06.00 WIB," kata Uswatun Hasanah, Senin (17/4).

Ia meminta masyarakat tidak melanjutkan perjalanan jika merasa lelah atau mengantuk, serta disarankan beristirahat di rest areayang ada di Tol Tangerang-Merak. Kemudian, pemudik bisa membeli tiket penyeberangan dari Pelabuhan Merak maupun Ciwandan, satu hari sebelum keberangkatan.

"Tersedia pos kesehatan di KM68 arah Merak bagi pengguna jalan yang lelah maupun merasa kurang fit," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

Pantau Kalikangkung, Menhub Minta Pemudik Hindari Balik 24******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta pemudiktidak melakukan perjalanan balik ke arah Jakarta pada 24-25 April 2023. Pasalnya, tanggal tersebut diperkirakan merupakan puncak arus balik.

Budi berharap para pemudik bisa mengambil alternatif melakukan perjalanan balik pada 26-29 April 2023.

"Jadi analisis 24-25 (April) itu puncak sehingga dalam perhitungan kalau sekarang ini stagnasi dibalik terjadi puncak balik tanggal 24-25 (April) dan tanggal 26-29 (April), kita berharapnya pemudik jangan tanggal 24-25 ", ungkap Budi saat meninjau kondisi arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jumat (21/4).

"Kami apresiasi terima kasih kepada Korlantas Polri dan Jasa Marga, arus mudik berjalan baik. Saya dapat banyak pujian dari rekan-rekan di Semarang, Yogya, Solo, kalau senang dengan rekayasa One Way", tambah Budi.

Dari data Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang sendiri terjadi tanggal 19 April 2023 atau H-3 di mana jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang masuk ke Semarang mencapai 71.346 kendaraan. Angka itu melonjak tajam dari H-4 sebanyak 46.874 kendaraan.

Pada H-2 Lebaran, jumlah kendaraan yang masuk GT Kalikangkung masih tinggi di angka 67.015 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 51 Dibuka, Cek Syaratnya******

Pemerintah kembali membuka pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-51 pada Rabu (20/4).

Pengumuman disampaikan langsung oleh akun instagram resmi @prakerja.go.id.

"Gelombang 51 sudah dibuka loh. Sudah pada klik 'Gabung Gelombang' belum di dashboard Kartu Prakerja kamu," tulis akun tersebut.

Untuk pendaftaran kartu Prakerja gelombang 51 ini, para calon peserta bisa langsung masuk ke portal www.prakerja.go.id.

Berikut syarat pendaftaran Kartu Prakerja:

1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun.

2. Calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.

3. Calon peserta merupakan pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, hingga buruh yang dirumahkan.

4. Calon peserta bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi. Keempat, calon peserta bukan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa, anggota TNI/Polri, hingga direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN atau BUMD.

5. Hanya boleh dua orang dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Sidak Pasar, Satgas Pangan Temukan Harga Minyakita Masih Tinggi******

Satgas pangan Mabes Polri memeriksa harga bahan pokok di Pasar Terong Makassar, Sulawesi Selatan, menjelang Idulfitri 1444 Hijiriah. Hasil pemeriksaan satgas, hargaMinyakita tembus Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter. 

Kasub Satgas Ketersediaan Pangan Satgas Pangan Polri Kombes Pol Hermawan mengatakan selain mengecek Minyakita, pihaknya juga memeriksa harga bahan pokok di pasar tradisional. Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi dan pengecekan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran. 

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri agar ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga stabil di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Sulsel, makanya kami hadir dan cek langsung kondisi di sini," kata Hermawan, Senin (17/4).

"Alhamdulillah, tadi kita cek langsung sejumlah harga pahan pokok, seperti harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang putih, dan lainnya stabil. Dari segi kualitas keamanan juga langsung kita tes, ada dari instansi terkait ikut turun. Jadi aman semua," jelasnya.

Meski demikian, Hermawan tak menampik adanya permainan harga di pasaran, terutama minyak goreng Minyakita yang sempat mengalami kelangkaan dan harganya tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni, Rp14 ribu per liter, sementara di pedagang harganya menjadi Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

"Semua sudah cek, daging impor, daging lokal, cabai dan beberapa kebutuhan pokok lainnya ketersediaan cukup bagus dan harga relatif normal. Untuk minyak goreng tadi kami temukan adanya kenaikan, tapi tidak semua pedagang menjual mahal. Masih ada yang jual sesuai HET," ungkapnya.

Dengan ditemukannya adanya dugaan permainan harga minyak goreng Minyakita, pihaknya akan memanggil dan memproses temuan itu sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya akan kami lakukan penyelidikan dari mana mendapatkan barang itu. Pastinya akan kami lakukan pemanggilan untuk diperiksa sesuai aturan. Jadi ada tindakan administrasi, berupa pencabutan izin kalau benar melanggar. Pencabutan izin itu, baik izin edar maupun izin perdagangannya. Jadi ini akan kami proses mulai dari surat peringatan pertama. Kalau surat izin edarnya sudah dicabut dan masih ketahuan menjual, maka bisa dikenai hukum pidana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]