situs slot gacor sore ini

Naga Tersembunyi di Kota

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Angka Kelahiran Anjlok, SD di Korea Selatan Terancam Tutup******

SEOUL —Jumlah siswa baru sekolah dasar di Korea Selatan diperkirakan anjlok mencapai kurang dari 400.000 anak untuk kali pertama pada tahun depan. Hal ini karena angka kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut.

Meskipun Kementerian Dalam Negeri belum menyelesaikan penghitungan resminya, para ahli memperkirakan jumlah siswa baru sekolah dasar kelahiran 2017 akan turun di bawah angka 400.000 pada tahun ajaran 2024.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

Sebagai perbandingan, pada tahun ajaran 2023, jumlah siswa baru sekolah dasar yang lahir pada 2016 mencapai 401.752 anak, melampaui angka 400.000.

Menurunnya jumlah siswa baru pada tahun ajaran 2024 dapat dilihat dari jumlah kelahiran yang menurun pada 2017.

Menurut data statistik, jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan menurun tajam dari 406.243 pada 2016 menjadi 357.771 pada 2017. Penurunan ini menyebabkan total angka kelahiran turun dari 1.172 pada 2016 menjadi 1.052 pada 2017.

Diberitakan Antara, Senin (4/12/2023), jumlah siswa sekolah dasar di Korea Selatan diperkirakan turun di bawah 300.000 anak dalam waktu dekat, karena total angka kelahiran telah turun di bawah 1% pada 2018.

Jumlah bayi baru lahir pada 2020 juga menurun mencapai 272.337 jiwa, hampir menembus angka 300.000 jiwa.
Penurunan jumlah siswa yang signifikan dapat menyebabkan penutupan sekolah-sekolah secara nasional, terutama di wilayah pinggiran yang berpenduduk jarang.

Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan di wilayah tersebut, dan pada akhirnya turut berdampak pada keseluruhan sistem pendidikan di negara tersebut.

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Jeda Kemanusiaan Berakhir, Truk Bantuan Berhenti Masuk Gaza******

GAZA — Truk-truk bantuan kemanusiaan dan bahan bakar berhenti memasuki Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) setelah  jeda kemanusiaan berakhir lebih cepat pada hari itu.

Seorang sumber keamanan berkata kepada Anadolu bahwa tidak ada truk yang dibolehkan memasuki daerah kantong Palestina tersebut melalui perbatasan Rafah setelah jeda kemanusiaan tujuh hari. Selama masa jeda itu, hanya sedikit bantuan dan bahan bakar yang masuk Gaza.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Tentara Israel melanjutkan serangan di Jalur Gaza setelah berakhirnya jeda kemanusiaan sehingga menelan ratusan korban jiwa pada kalangan warga sipil Palestina.

Paling sedikit 109 warga Palestina meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka ketika Israel kembali menyerang berbagai wilayah di Jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan berakhir, kata Kementerian Kesehatan di Gaza.

Sebelumnya, penghentian sementara pertempuran antara Israel dan Hamas berlaku pada 24 November.

Di sisi lain, sebanyak 14 ambulans yang disediakan Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSRelief) telah memasuki Jalur Gaza melalui pintu perbatasan Mesir-Gaza di Rafah pada Jumat (1/12/2023).

Enam ambulans lainnya segera menyusul  tiba di wilayah tersebut, demikian KSRelief, dilansir Antara. Ambulans-ambulans itu  dilengkapi dengan semua peralatan medis darurat, seperti alat pendeteksi atau pemantau masalah medis, perangkat oksigen, kotak P3K, perlengkapan perawatan luka bakar, brankar atau tandu, belat atau bidai dan perban, serta peralatan darurat lainnya.

Ambulans-ambulans itu adalah bagian dari Kampanye Nasional Arab Saudi untuk Mendukung Rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Selama kampanye bantuan Saudi untuk Gaza itu, 23 pesawat bantuan yang mengangkut lebih dari 542 ton bantuan untuk penampungan, makanan serta pasokan medis, sudah tiba di wilayah tersebut guna mengatasi situasi kemanusiaan mendesak di Gaza.

Dua kapal pengangkut sealift juga telah diberangkatkan untuk mengirimkan bantuan tambahan 101 kontainer.

Dari jumlah itu 58 kontainer berisi obat-obatan dan solusi medis untuk perawatan darurat dan kritis, sedangkan 43 kontainer sisanya membawa bahan makanan dan material pengungsian.

KSRelief hadir di sekitar 90 negara di seluruh dunia  dan menghadirkan relawan berpengalaman dari berbagai latar belakang seperti Technical and Vocational Training Corporation, Persatuan Sukarelawan Arab, dan Bulan Sabit Merah Saudi.

Program KSRelief yang diadakan di negara-negara yang membutuhkan di seluruh dunia, mencerminkan kemampuan dan upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 5 Desember: Nelson Mandela Wafat******

SOLO —Nelson Manela, Presiden Afrika Selatan sekaligus revolusioner anti-apartheid meninggal pada 5 Desember 2013. Kepergian pria yang mendapatkan Nobel Perdamaian itu menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang.

Dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org, berikut peristiwa penting yang dirangkum Semarangpos.com dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 5 Desember.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

1757 —Pasukan Prusia pimpinan Raja Frederick berhasil menundukkan pasukan Austria yang dipimpin Pangeran Charles Alexander dalam Pertempuran Leuthen di Leuthen, Silesia. Kemenangan itu menegaskan kekuasaan Prusia atas Silesia selama Perang Tujuh Tahun.

1934 —Pasukan Italia menyerang wilayah Walwal, Etiopia demi menguasainya. Tak mudah untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut dari Etiopia. Nyatanya, pasukan Italia harus membutuhkan waktu empat hari untuk benar-benar menduduki Walwal.

1936 —Uni Soviet secara resmi mengadopsi konstitusi baru yang disebut Konstitusi Stalin. Dari empat konstitusi yang pernah diadopsi Uni Soviet, Konstitusi Stalin merupakan yang paling lama bertahan, yakni hingga 1977. Sebutan bagi konstitusi tersebut diambil dari nama pemimpin Uni Soviet kala itu, Josef Stalin.

1941 —Inggris secara resmi mendeklarasikan Perang terhadap Rumania, Hungaria, dan Filandia. Keputusan Inggris itu diambil setelah ketiga negara tersebut diketahui bergabung dengan Blok Poros dalam Perang Dunia II.

1943 —Sekutu yang melaksanakan Operasi Crossbow mulai membombardir objek-objek vital milik Jerman yang dianggap menyimpan senjata rahasia, di antaranya di Cherbourg, Prancis. Serangan tersebut merupakan salah satu yang terbesar yang dilakukan Sekutu terhadap Jerman sepanjang Operasi Crossbow. Operasi Crossbow berlangsung Agustus 1943 hingga Mei 1945.

1957 —Presiden Soekarno menyatakan warga Belanda yang tinggal di Indonesia sebagai suatu hal berbahaya bagi negara. Warga Belanda pun diserukan untuk meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat. Persitiwa yang lantas disebut dengan Sinterklas Hitam itu disebabkan ketegangan Indonesia dan Belanda dalam perebutan Papua Barat.

1995 —Anthony Martial lahir di Massy, Prancis. Kini, ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang membela salah satu klub besar di Inggris, Machester United (MU). Sebelum bergabung dengan MU, Martial pernah membela dua klub besar di Liga Prancis, yakni Olympique Lyonnais dan AS Monaco. Sejak 2015 lalu, Martial juga dipercaya sebhagai pemain andalan Tim Nasional Prancis.

2013 —Neslon Mandela meninggal dunia di usia 95 tahun setelah infeksi paru-paru yang ia derita semakin parah. Sebelum dinyatakan meninggal, Nelson sempat koma selama beberapa bulan. Semasa hidupnya, Nelson dikenal sebagai revolusioner sekaligus orang berkulit hitam pertama yang berhasil memangku jabatan sebagai presiden di Afrika Selatan.

kegelapan ekstrem

Menlu Retno: Serangan Israel ke Gaza Bukan untuk Membela Diri******

JENEWA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa tindakan militer Israel yang membunuh ribuan warga sipil di Gaza, bukanlah bentuk untuk membela diri atau self defence.

Tidak hanya membunuh warga sipil yang banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, bahkan bayi, tentara Israel juga disebut Retno telah merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” kata Retno dalam diskusi mengenai masa depan HAM serta perdamaian dan keamanan, di Kantor PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/12/2023), dilansir Antara.

Untuk itu, dalam pertemuan tersebut dia mengajak mengajak negara-negara anggota PBB untuk memperbarui komitmen bersama terkait pemajuan HAM.

Retno menegaskan bahwa siapa pun yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

“Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” ujar Retno.

Dia mengajak negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM— yang adalah masalah terbesar dalam penerapan HAM.

Dalam hal ini, dia merujuk pada negara-negara Barat pendukung Israel yang dinilai sangat vokal menyuarakan penegakan HAM, tetapi seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilakukan Israel di Gaza.

“Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar HAM,” kata Retno.

Maka dari itu, dia menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM tersebut dapat segera dihentikan.

“Proses perdamaian yang sesungguhnya agar segera dimulai khususnya menuju solusi dua negara, dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” tutur dia.

Diskusi panel“The Human Rights 75 Initiative Roundtable on Future of Human Rights & Peace & Security” diselenggarakan untuk memperingati 75 Tahun Deklarasi Universal HAM PBB.

Selain Menlu RI, turut menjadi panelis dalam diskusi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kolombia tersebut yaitu Presiden Polandia, Presiden Senegal, dan Menlu Palestina.

Ahli alkimia

MWA UNS Solo Akan Tetap Melantik Rektor Terpilih 11 April 2023******

SOLO—-Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo menyatakan tetap akan melantik rektor terpilih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023). “Ya tetap melantik,” kata dia.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Meski terdapat Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 yang membekukan MWA sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor, Hasan menegaskan peraturan tersebut menyalahi kaidah perundang-undangan.

“Karena bentuknya peraturan “peraturan” tapi isinya “keputusan,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu.

Menurut dia,  Eksistensi PTNBH UNS memperoleh landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialist) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020. “Oleh sebab itu, terkait tata kelola, termasuk eksistensi organ, ditetapkan dalam PP ini,” kata dia.

Seharusnya secara hukum seharusnya PP tidak bisa dikalahkan oleh Permen. “Maka eksistensi PP memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut MWA menegaskan akan tetap menegakkan PP Nomor 56/2020 yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, termasuk penyelenggaraan agenda pelantikan Rektor, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, terkait permen, Mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, menurut Hasan, tidak dicantumkan pasal-pasal terkait dasar kewenangan tersebut. “Sehingga pertimbangan terkesan dipaksakan dan hanya memenuhi syarat formal saja,” lanjut dia.

Lebih lanjut, menurutnya pembekuan MWA merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam PP Nomor 56/2020. 

“Kemudian di sana diatur limitatif pemberhentian itu karena alasan-alasan seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diiri,” lanjut dia.

Dia menyebut pembekuan tidak memiliki nalar hukum yang cukup. Apalagi secara hukum administrasi, tidak disertai alasan-alasan yang mendengar para pihak secara seimbang, kecermatan, dan fair play. 

“[Cara itu] lazim dikenal dalam hukum administrasi negara. Hapusnya MWA menyebabkan status PTNBH UNS hilang karena PP Nomor 56/2020 mengamanatkan adanya 4 organ PTNBH yaitu MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor,” kata dia.