cicil app

Yaozei

rtp supercuan

Legislator minta PPKUKM DKI ajak asosiasi matangkan sewa loksem******

PPKUKM DKI beralasan tarif tersebut selama 12 tahun belum pernah naik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mengajak asosiasi pedagang lebih  proaktif mematangkan tarif sewa lokasi sementara (loksem) yang ada di sejumlah wilayah.

"Saya sampaikan di awal tergantung dari sikap proaktif asosiasi pedagang menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan dinas terkait," kata Ismail usai rapat koordinasi kenaikan tarif sewa loksem di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Ismail menuturkan penentuan kebijakan ini merupakan implementasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satunya  diterapkan kepada pedagang.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas PPKUKM DKI yakni mengusulkan pengurangan tarif sewa sebesar Rp5 ribu per hari atau Rp150 ribu per bulan.

Kedua, mengusulkan penerapan untuk bulan berikutnya masih menggunakan tarif yang lama mengingat regulasi baru belum diputuskan.

Lalu, berikutnya melakukan peninjauan tarif maupun rumusan dalam penetapan regulasi tersebut agar bisa disesuaikan dengan kemampuan para pelaku usaha.

"Mohon bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait," tambahnya.

Terkait usulan peninjauan tarif sewa loksem, Ismail menuturkan PPKUKM DKI beralasan tarif tersebut selama 12 tahun belum pernah naik.

"Sekilas juga karena ada upaya untuk perbaikan terhadap pelayanan dan fasilitas di tempat-tempat usaha tersebut," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo dalam kesempatan itu mengaku membutuhkan banyak waktu untuk bisa melakukan sosialisasi dengan pedagang terhadap rekomendasi Komisi B DPRD DKI.

"Kami mohon waktu untuk bisa duduk bersama dengan para perwakilan pedagang, tentu itu tidak cukup satu minggu karena ini kan berproses," ujar Elisabeth.

Dia memastikan setiap pedagang di wilayah Jakarta akan dirangkul untuk mendiskusikan kembali terkait tarif sewa.

Ketua Umum Perwakilan Pedagang Kaki Lima Loksem dan Lokbin (PPKL) 3 Tri Harijanto mengatakan dirinya sudah beberapa tahun membayar tarif sewa sebesar Rp110 ribu per bulan.

Dia menolak adanya usulan Dinas PPKUKM DKI untuk menaikkan tarif sewa seharga Rp300 ribu dengan alasan adanya peninjauan tarif.

"Kalau dinaikkan Rp5 ribu per hari atau Rp150 ribu saya masih sanggup," kata Tri.
Baca juga: Pemkot Jakpus ungkap modus praktik pungli di lokasi pedagang UMKM
Baca juga: Anggaran Sudin untuk revitalisasi Loksem JP 44 tidak mencakup sarana
Baca juga: Jakbar proses SK perpanjangan lokasi sementara PKL untuk dua tahun

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Budaya menaklukkan dunia lain

pinjaman online 24 jam langsung cair tanpa bi checking

IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD******

Jakarta (ANTARA) - Musim pancaroba yang kini tengah berlangsung menghadirkan tantangan serius bagi kesehatan masyarakat terkait dengan peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD).

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi menjelaskan bahwa tingkat kelembaban udara yang tinggi mempercepat perkembangan nyamuk Aedes aegypti, vektor penyakit DBD.

“Maka musim pancaroba ini menjadi musim yang sangat diinginkan oleh nyamuk dengue, sehingga potensi untuk peningkatan kasus DBD akan sangat tinggi. Dasar penyakit ini juga tidak terlepas dari iklim dan cuaca yang ada, sehingga sampai sekitar bulan Juni akan ada potensi kenaikan kasus DBD, sehingga masyarakat perlu berhati-hati,” kata Adib kepada media saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap DBD yang tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh rumah sakit, melainkan juga perlu aktif terlibat dalam upaya pencegahan.

Baca juga: Dokter sebut serangan DBD untuk kedua kali berisiko lebih berat

Baca juga: Ketum IDI: Menjaga kesehatan lingkungan perlu untuk cegah DBD

Pencegahan DBD dapat dimulai dari diri sendiri, seperti menjaga kesehatan pribadi dengan meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi, dan olahraga teratur.

“Basis personalnya dulu, masyarakat secara pribadi harus menjaga kesehatannya, meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat, makan makanan yang bergizi, lebih banyak makan buah, dan olahraga yang cukup sebagai upaya untuk penguatan daya tahan tubuh diri kita sendiri,” jelas Adib.

Selanjutnya, Adib menuturkan bahwa faktor lingkungan juga berperan dalam peningkatan kasus DBD. Kebiasaan mencuci tangan yang telah ditanamkan selama pandemi COVID-19 harus tetap dijaga.

Selain itu, kebersihan lingkungan menjadi kunci dalam pencegahan DBD. Upaya seperti 3M (menguras, menutup, mengubur) harus dilakukan secara konsisten, termasuk penggunaan larvasida abate (obat pembasmi jentik nyamuk).

“Yang lebih penting lagi kalo sudah membahas faktor lingkungan, maka tentunya upaya yang berkaitan masalah kebersihan lingkungan sangat penting, 3M harus dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah perkembangbiakan dengue, termasuk larvasida abate dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus meningkatkan kemampuan surveilans. Temuan satu kasus DBD saja di suatu wilayah harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah kemunculan kasus lainnya.

Dengan menjalankan mekanisme pencegahan yang terstruktur, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan DBD.

Baca juga: Ketum PB IDI sarankan surveilans aktif hadapi merebaknya DBD

Baca juga: Waspadai fase kritis pada pasien demam berdarah dengue
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

bonus new member depo 25 dapat 25

Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bertindak keras menyusul tewasnya ratusan rakyat Palestina di Jalur Gaza   karena ditembaki pasukan militer Israel saat mereka menunggu bantuan kemanusiaan.

Melalui akun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di media sosial X, Sabtu, Indonesia mengecam keras pembantaian pada Kamis (29/2) yang menewaskan lebih dari 100 warga sipil Palestina.

Indonesia juga mengkritik DK PBB, yang dianggapnya lamban merespons agresi militer Israel di Jalur Gaza.

Indonesia mendesak badan tersebut segera memerintahkan gencatan senjata.

“Apakah tragedi kemanusiaan ini masih belum cukup bagi Dewan Keamanan PBB menyepakati Resolusi mengenai gencatan senjata?” kata Kemlu RI.

Indonesia mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada satu negara pun yang berada di atas hukum internasional dan berhak bertindak tanpa mengindahkan hukum tersebut.

Selain itu, Indonesia berpendapat bahwa negara-negara lain sepatutnya segera berhenti mendukung Israel dengan bantuan-bantuan yang justru membuat Israel dapat terus melanjutkan agresinya di Jalur Gaza.

“Indonesia mendesak negara-negara untuk menghentikan bantuan senjata ke Israel demi keadilan dan kemanusiaan,” menurut pernyataan tersebut.

Sedikitnya 115 warga Palestina dilaporkan terbunuh dan 760 lainnya cedera ketika tentara Israel menembaki kerumunan warga yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza bagian selatan pada Kamis.

Menurut saksi mata, ratusan warga Palestina tengah menunggu bantuan kemanusiaan dekat daerah Dowar al-Nablusi ketika mereka tiba-tiba ditembaki.

Sementara itu, pihak Israel berdalih bahwa sebagian besar dari para korban itu tewas terjatuh akibat berdesak-desakan dalam kerumunan dan tertabrak truk pembawa bantuan.

Israel juga mengatakan pasukannya memberikan peringatan berupa tembakan ke arah kaki untuk menghadang para warga Palestina mendekati titik pos pemeriksaan Israel yang dilewati truk-truk bantuan.

Agresi militer Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 30.035 warga Palestina dan mencederai lebih dari 70.000 orang lainnya.

PBB menyebut aksi Israel itu menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggal mereka, 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur, dan menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.

Baca juga: Pemimpin Amerika Latin serentak kecam "genosida" Israel di Jalur Gaza

Baca juga: PBB minta penyelidikan atas pembunuhan warga Gaza yang tunggu bantuan
 

Menlu RI sentil standar ganda negara dunia atas isu Palestina

 

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

slot banyak jp

Bingung Para Pakar Bab Hilirisasi Digital Gibran: Tak Ada di Literatur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Beberapa pengamat kebingungan soal hilirisasi digitalyang dijanjikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka saat debat calon presiden Jumat (22/12) lalu.

Kebingungan bahkan dialami oleh pakar ekonomi digital. Salah satunya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda.

Sebagai pengamat ekonomi digital, Nailil mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia juga secara jujur mengaku tidak mengerti maksud hilirisasi digital yang dikatakan oleh putra sulung Jokowi tersebut.

"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw materialmenjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah kalau hilirisasi digital katanya, tidak diketahui apa yang mau disasar.

"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?," katanya.

Segendang sepenarian dengan Nailul, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.

Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.

"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 dimana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.

Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.

"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Izzudin karena itu mengatakan yang sebaiknya menjelaskan pengertian hilirisasi digital ala Gibran adalah tim sukses Prabowo-Gibran.

Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).

Lihat Juga : Stafsus Sri Mulyani Respons Berburu di Kebun Binatang ala Gibran

"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.

"Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli block chain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto," imbuhnya.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.

Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.

Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.

Ia menilai pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).

Lihat Juga : Daftar 4 'Pohon Duit' Prabowo-Gibran untuk Biayai Makan Gratis Cs

"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.

Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri.

Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.

(chan/agt)

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

singa bet slot

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

kartu hitam

situs slot luar negeri terpercaya 2023

Biang Kerok Saham Garuda Masih di Zona Merah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Saham Garuda Indonesia(GIAA) berada di zona merah dalam beberapa waktu terakhir. Pada penutupan pasar hari ini, Rabu (27/12), sahammaskapai penerbangan tersebut anjlok 1,41 persen.

Penurunan tertinggi terjadi pada Senin (18/12) yang minus sampai 9,88 persen.

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan volatilitas saham Garuda Indonesia terjadi karena aksi korporasi yang melunasi sebagian utangnya. Hal ini sesuai dengan yang telah diumumkan perseroan.

"Dalam laporannya, GIAA akan melakukan skema tender offer, sehingga berdampak pada sikap pemegang saham yang membuat volatilitas meningkat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Rabu (27/12).

Sedangkan, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan ada beberapa penyebab kinerja GIAA dalam keadaan tidak baik.Pertama,disebabkan oleh 3 catatan di sahan yakni gugatan pailit, ekuitas negatif dan masuk papan pemantauan khusus.

Kedua,penyebab saham bergejolak adalah laporan keuangan GIAA per 30 September 2023 yang masih merugi Rp1,12 triliun.

"Tentunya ini angka yang jauh sekali penurunannya dibanding tahun lalu dimana per 31 Des 2022 secara akuntansi membukukan profit Rp58,8 triliun, jadi penurunannya lebih dari Rp50 triliun," jelas Hadrian.

Lihat Juga : Bea Cukai Telusuri Asal iPad Murah Jualan Baim Wong

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan volatilitas saham terjadi karena terkait dengan fakta material atau kejadian penting yang disampaikan perseroan tentang pelunasan sebagian surat utang dan sukuk (Bond Retirement).

Di mana, kreditur yang memiliki surat utang baru ini juga merupakan pihak yang mendapat distribusi saham dalam proses konversi utang saat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), yang merupakan bagian dari hasil homologasi PKPU yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dengan demikian dimungkinkan informasi mengenai Bond Retirement tersebut mempengaruhi keputusan pemegang saham untuk melakukan transaksi terhadap Efek Perseroan," kata Ivan.

Menurut Irfan, fakta material yang telah diinformasikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2017 dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Selain informasi yang disampaikan perseroan tersebut, Irfan menyebutkan sampai dengan saat ini tidak terdapat informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan atau mempengaruhi harga saham perseroan.

"Perseroan akan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal," pungkas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)