main 69 slot

Saya adalah dewa yang gila

kantor kredivo padang

Tips menemukan warna baju yang tepat untuk momen buka puasa******

Jakarta (ANTARA) - Saat memasuki bulan puasa, biasanya masyarakat bersuka cita dengan mengadakan acara buka puasa bersama teman maupun keluarga dan memanfaatkan momen dengan mengenakan pakaian terbaik yang pas dengan acara.

Co Founder Benang Jarum Allysa Hawadi mengatakan untuk menemukan warna yang tepat saat ingin menghadiri acara berbuka puasa bersama adalah mengetahui dulu bentuk tubuh dan warna kulit pemakainya.

“Yang pertama know your body, know your skin tone, jadi tips paling pertama knowing yourself first,” kata Allysa saat ditemui media di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Aleza rilis koleksi Raya untuk menyambut bulan Ramadhan

Selain mengetahui warna kulit dan bentuk tubuh, penting juga untuk memakai pakaian yang mencerahkan kulit dan tidak memakai warna baju yang gelap. Baju yang cerah akan meningkatkan warna kulit sehingga lebih fresh meskipun berpuasa.

Warna yang perlu dihindari menurut Allysa adalah warna hitam, dan gunakan warna terang seperti putih atau earth tone yang cerah jika memakai abaya ataupun tunik.

“Karena aku perhatiin kalau warna putih mau skin tone warna apapun pasti masuk, pasti cocok dan itu bertahan lama,” katanya.

Baca juga: Tips tampil kompak dengan anak di momen Ramadhan

Sementara itu Pendiri dan Direktur Kreatif Buttonscarves dan Benang Jarum Linda Anggreaningsih menyarankan untuk mengenakan cutting dress yang longgar.

Pakaian model ini akan mudah dipadukan dengan hijab apapun dan mudah dipakai ketika acara buka puasa bersama dan ketika ingin sholat.

Tren sarimbit juga akan menjadi model yang dinantikan keluarga untuk family matching.

"Sarimbit sekarang nggak hanya lebaran tapi juga di momen buka puasa," kata Linda.

Baca juga: Sederhana tapi nyaman, tips pilih baju Lebaran ala Zaskia Sungkar

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

situs slot 20%2B20

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Negara Liliput dunia nyata

bayar kredivo pakai akulaku

Sutradara Sam Mendes akan buat empat film biopik The Beatles******

Jakarta (ANTARA) - Band legendaris asal Inggris The Beatles akan dibuatkan film biopik layar lebar yang akan disutradarai oleh Sam Mendes.

Disiarkan laman Channel News Asia, Rabu (21/2) waktu setempat, Mendes tidak hanya akan membuat satu film namun empat film layar lebar dengan sudut pandang masing-masing setiap personel The Beatles.

Sony Pictures mengumumkannya pada hari Senin (19/2), sebuah kesepakatan yang mungkin mengerdilkan semua biopik musik yang pernah ada sebelumnya, dengan kisah-kisah Paul McCartney, John Lennon, George Harrison dan Ringo Starr tersebar di kuartet film.

Film-film yang digagas oleh Mendes diharapkan dapat ditayangkan secara teatrikal dengan cara yang inovatif, dan film-film tersebut berpotensi hidup berdampingan atau bersinggungan di bioskop. Rencana rilis pastinya akan diumumkan di kemudian hari. Sony menargetkan tahun 2027 untuk perilisannya. 

Baca juga: Edward Norton gantikan Benedict Cumberbatch di film Bob Dylan

Baca juga: Andai John Lennon tak terbunuh, akankah The Beatles kembali bersatu?

McCartney, Starr dan keluarga John Lennon dan George Harrison semuanya telah menandatangani proyek tersebut melalui Apple Corps Ltd. Sony Music Publishing mengontrol hak atas sebagian besar lagu Beatles.

“Saya merasa terhormat bisa menceritakan kisah band rock terhebat sepanjang masa, dan bersemangat untuk menantang gagasan tentang perjalanan ke bioskop,” kata Mendes dalam sebuah pernyataan.

"Kami ingin ini menjadi pengalaman sinematik yang unik dan mendebarkan, empat film, diceritakan dari empat perspektif berbeda yang menceritakan satu cerita tentang band paling terkenal sepanjang masa. Mendapat restu dari The Beatles dan Apple Corps untuk melakukan hal ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar," kata produser Pippa Harris. 

Perjalanan The Beatles yang paling terkenal ke dunia film terjadi pada tahun-tahun awal mereka. Antara tahun 1964 dan 1970, mereka muncul dalam lima film, termasuk "A Hard Day's Night" (1964) dan animasi "Yellow Submarine" (1968). Tentu saja, mereka telah menjadi subjek banyak film dokumenter, yang terbaru adalah "The Beatles: Get Back" tahun 2021 karya Peter Jackson.

Baca juga: Selena Gomez akan perankan Linda Ronstadt di film biopik terbaru

Pada tahun 2023, The Beatles bersatu kembali dengan bantuan kecerdasan buatan dalam lagu yang baru dirilis "Now and Then". Rekaman ini dimungkinkan oleh teknologi yang digunakan oleh Jackson di Get Back, dan menampilkan video musik yang dibuat oleh sutradara Selandia Baru.

Dalam dekade terakhir, biopik musik telah menjadi bisnis besar. Film-film hit box-office seperti "Bohemian Rhapsody", "Rocketman", dan "Elvis" telah membuat para eksekutif Hollywood memburu film blockbuster jukebox berikutnya.

"Peristiwa film teater saat ini harus bersifat seismik budaya. Ide Sam yang berani dan berskala besar adalah itu dan beberapa lainnya. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak dan berharap dapat melanggar beberapa aturan dengan visi artistik unik Sam," kata Tom Rothman, ketua dan kepala eksekutif Sony Pictures' Motion Picture Group. 

Baca juga: Juliano Krue Valdi akan perankan sosok Michael Jackson cilik

Baca juga: "Now and Then" The Beatles masuk posisi 10 besar setelah 30 tahun

Baca juga: The Beatles rilis lagu terakhir dengan suara John Lennon awal November

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Berkeliaran tanpa akhir

erek erek penjual daging

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Youyaoqi

kecelakaan togel 2d

LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan bahwa terkendalinya inflasi pada Januari 2024, yakni sebesar 2,57 persen, didorong oleh penurunan kenaikan harga pangan.

“Perlambatan inflasi pada Januari 2024 didorong oleh penurunan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau (5,87 persen y-o-y) pada Januari 2024 dibandingkan pada Desember 2023 (6,18 persen y-o-y),” ujar Kelompok Kajian Kebijakan Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI.

Berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional meningkat sebesar 15,82 persen y-o-ypada Januari 2024, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,64 perseny-o-y.

Kenaikan tersebut berkontribusi sebesar 0,57 poin persentase terhadap inflasi pada Januari 2024.

Kelompok kajian tersebut menilai bahwa peningkatan harga beras masih dipengaruhi oleh El-Nino. Untuk mengatasi dampak fenomena tersebut, pemerintah pun telah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2024.

Selain beras, kenaikan harga bawang putih dan tomat juga mendorong peningkatan inflasi komponen harga yang fluktuatif.

Sementara itu, menurut kelompok kajian LPEM FEB UI tersebut, tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang akan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran selama periode libur panjang di bulan Februari 2024 serta harga pangan menjelang Ramadhan akibat naiknya permintaan masyarakat.

Kenaikan permintaan juga diproyeksikan akan terjadi pada kelompok pengeluaran untuk pakaian dan mobilitas masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan lebih krusial dalam mengendalikan inflasi, terutama tekanan dari komoditas pangan, mengingat komoditas pangan saat ini memiliki porsi yang lebih besar dari total konsumsi pada SBH (Survei Biaya Hidup),” kata kelompok kajian tersebut.
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

evolusi pasang surut

maxwin 66 slot

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024