akun resmi slot

cara mengajukan kredit hp di akulaku 460Jutaan kata 734297Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun resmi slot》

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Hoaks! Video penyetujuan usulan hak angket pada awal Maret 2023******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube berdurasi 10 menit menarasikan Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu menyetujui usulan hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.

Dalam unggahan tersebut, dinarasikan juga kubu 02 Prabowo-Gibran marah karena puan menyetujui hak angket tersebut. 

Berikut narasi dalam unggahan video yang telah ditayangkan lebih dari 30 ribu tersebut:

“GEMPAR HARI INI || PUAN KETOK PALU PERSIDANGAN KOALISI PRABOWO TOLAK HAK ANGKET TIBA² DI JALANKAN

BERITA TERBARU

PALU SIDANG RESMI DIKETOK

KUBU PRABOWO MARAH PUAN MAHARANI SETUJUI USULAN HAK ANGKET”

Namun, benarkah Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 tersebut?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, foto Puan Maharani dalam thumbnail tersebut merupakan editan. Foto aslinya serupa dengan unggahan Liputan6 yang dideskripsikan “Seorang anggota DPR RI meletakkan berkas di meja Popong Otce Djundjunan karena tidak puas dengan sikap Ketua DPR RI sementara tersebut, Jakarta, (1/10/14).”.

Selain itu, narator dalam video tersebut juga membacakan narasi dari laman MetroTV “Keseriusan PDIP Gulirkan Hak Angket Ditunggu”, Detik yang berjudul “Ganjar Jawab Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Kami Tak Menggertak” dan CNN yang berjudul “Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara”.

Dalam ketiga narasi tersebut tidak ada penjelasan dan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui hak angket kecurangan pemilu 2024 dalam sidang DPR.

Klaim: Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Jokowi bekukan DPR RI

Cek fakta: Hoaks! Mahasiswa robohkan Istana Negara, tolak pengesahan Perppu Ciptaker

Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：website judi slot terpercaya、buku mimpi 21、cahayaslot

Terkait：joget4d、ayo gacor、lucky77、akurat slot online、dunia judi slot、situs slot resmi dan terpercaya、beli motor pakai kredivo、pajakbola、batavia4d、bo slot baru

---

---

bab terbaru：daftar slot online pandora188（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28