angka jitu 30

Yaozei

Heru Budi Ikuti Putusan PTTUN Soal UMP DKI Jakarta 2022******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak permohonan banding soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

"Ya enggak apa-apa, kita ikuti aja aturan PTTUN," kata Heru di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11).

Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (15/11), majelis hakim PTTUN menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan terkait masalah UMP DKI 2023. Dia berharap ada solusi untuk seluruh buruh di Jakarta.

"Besok ada arahan dari Pak Mendagri. Mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta. Untuk se-Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Kemenhub Ingatkan soal Potensi Delay Saat Delegasi KTT G20 Pulang******

Kementerian Perhubungan meminta kepada masyarakat, khususnya yang berangkat ataupun mau ke Baliuntuk rajin mengecek informasi penerbangan mereka saat kepulangan delegasi KTT G20pada 15-22 November mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan permintaan itu disampaikan terkait pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat.

Ia mengatakan kepadatan itu membuka kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler baik domestik maupun internasional, seperti misalnya keterlambatan atau delay.

Tak hanya ke masyarakat, Kemenhub juga mengimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya.

Informasi itu seperti; perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait, akan berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan penerbangan dari dan ke Bali," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan agar semua lancar, pihaknya sudah mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pengaturan kepulangan pesawat delegasi bersama dengan Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Besok (Rabu, 16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat," katanya.

Novie mengatakan mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang. Namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu (16/11) besok.

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus Tahun Depan******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepedamulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

"Yang menempati sepeda motor sama starling (tukang kopi keliling), terus sekarang kalian mau perpanjang, ya mereka enggak jawab dong, kalau gitu hapus saja," ujarnya.

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Di samping itu, DKI juga berencana mengajukan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh.

"Katanya mau dikaji dulu. Apanya yang mau dikaji, orang kita bisa melihat kasat mata kok," papar dia.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

Menurut dia saat ini yang harus jadi fokus utama Pemprov DKI adalah membenahi transportasi publik. Pasalnya, selama ini juga masih belum banyak orang yang menggunakan jalur sepeda.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Stok Beras Menipis, Bulog Sarankan Pemerintah Segera Impor******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beraspemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, imporharus segera dilakukan.

Pasalnya, Buwas, panggilan akrabnya, menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Menurut Buwas, kelangkaan beras atau gabah di tingkat produsen karena produksi yang menurun. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah.

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga mempengaruhi jumlah yang akan panen," imbuh Buwas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut terjadi kenaikan harga beras atau gabah sejak Juli 2022 hingga saat ini.

Kenaikan harga tersebut terjadi karena ongkos produksi meningkat lantaran harga pupuk yang naik, termasuk imbas kenaikan harga BBM.

[Gambas:Video CNN]