klkififa

neo88 slot 605Jutaan kata 27239Orang-orang telah membaca serialisasi

《klkififa》

Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan******

Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit

Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

"Hilirisasi" masih jadi kata andalan Gibran di debat keempat Pilpres******

"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM,"

Jakarta (ANTARA) - Kata "hilirisasi" masih menjadi kata andalan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu.

Pada debat sebelumnya, atau debat kedua Pilpres pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran juga cukup sering menyebut kata "hilirisasi".

Sepanjang debat keempat Pilpres 2024 ini, ANTARA mencatat Gibran mengucapkan kata “hilirisasi” sebanyak 12 kali di dalam debat yang mempertemukan cawapres itu.

Selanjutnya, Gibran juga cukup sering menyebutkan kata "pupuk", UMKM hingga mengenalkan istilah "mekanisasi" dalam sektor pertanian.

Walikota Surakarta itu paling sering menyebutkan kata "hilirisasi" pada segmen penyampaian visi dan misi dan pernyataan penutup dalam acara debat cawapres, yakni masing-masing sebanyak lima kali.

Ia menyampaikan hilirisasi yang direncanakan tidak terbatas pada sektor tambang, tapi akan diperluas cakupannya ke sektor pertanian, maritim, dan digital.

Sesuai dengan tema debat, yakni energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gibran juga cukup sering mengatakan kata "pupuk" sebanyak sembilan kali.

Gibran menilai ketersediaan pupuk penting dalam rangka meningkatkan produktivitas petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, ada "UMKM" disebutkan enam kali yang dia nilai penting untuk dibesarkan sebagai salah satu bentuk menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM," ujar Gibran saat segmen kedua debat keempat Pilpres 2024 tadi malam (Minggu, 21/1).

Lalu "nikel", "redistribusi tanah", dan "energi hijau" juga disebutkan sebanyak enam kali di sepanjang acara debat Pilpres 2024 itu.

Hal menarik lainnya dari debat keempat itu adalah saat Gibran melontarkan pertanyaan ke cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal "greenflation" pada segmen keempat debat. Mahfud menilai pertanyaan itu tidak layak dijawab karena penanya juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflation atau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan sejumlah istilah asing di beberapa pernyataannya meski tidak sebanyak kata "hilirisasi", antara lain istilah “green jobs" sebagai peluang kerja ramah lingkungan masa depan, "mekanisasi" petani di antaranya termasuk "smart farming".

Berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gibran di debat keempat:

No	Kata/subtema	Jumlah
1.	Hilirisasi	12
2.	Pupuk	9
3.	UMKM	6
4.	Energi hijau	6
5	Nikel	6
6.	Redistribusi Tanah	6
7.	Mekanisasi	5
8.	Green Jobs	3
9.	Kebijakan Satu Peta	3
10.	Perlindungan Masyarakat Adat	3

Dalam debat Pilpres itu, Gibran menyampaikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM bisa dikawal maka akan terbuka sebanyak 19 juta lapangan kerja, 5 juta diantaranya adalah "Green Jobs".

"Green jobs adalah peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan. Green jobs adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan," tuturnya.

Sementara "mekanisasi", Gibran berupaya untuk mendorong produktivitas petani dengan melibatkan generasi muda melalui smart farming (pertanian pintar) dengan menggunakan IoT (Internet of Things) untuk melihat pH (derajat keasaman) tanah, kesuburan tanah, hingga penggunaan drone (pesawat nirawak) untuk menyemprot pestisida.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengucapkan kata "hilirisasi" sebanyak empat kali dalam acara debat pilpres itu. Sedangkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak terucap kata "hilirisasi".

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres. 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ini777、cara cepat dapat uang dari hp、dewakoin99

Terkait：koigate、erek erek 2d 22、situs menang judi、detikslot、web gacor hari ini、voucher k24、daftar slot terpercaya dan gacor、situs gacor 99 slot、pinjol legal tanpa bi checking、rtp mahkotaslot

---

---

bab terbaru：situs slot 25%2B25（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03