pos4d

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Nasib WSBK dan MotoGP di Tangan Erick Thohir******

Nasib penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dan MotoGP di Sirkuit Mandalika di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan Erick telah mengimbau pihaknya agar melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah WSBK akan dihapus atau tetap dipertahankan.

Terlebih, ini adalah proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga tak bisa diputuskan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, evaluasi tak hanya dilakukan untuk WSBK dan MotoGP tapi juga seluruh event internasional yang menjadi penugasan ITDC, terutama yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

"Tidak hanya WSBK, semua kita evaluasi. MotoGP juga. Apa yang harus baru, apa yang mungkin ditunda digeser dimunculkan," imbuhnya.

Troy menekankan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai nasib WSBK dan MotoGP dan event lainnya. Pasalnya, evaluasi dari semua aspek seperti, teknis, marketing, promosi, hingga multiplier efek harus betul-betul dikaji.

"Semua masih proses evaluasi, kalau ditanya apakah batal apa tidak, ini proses. Proses evaluasi panjang nggak sehari dua hari. Apalagi, kita BUMN tidak boleh rugi tapi kita harus memberikan dampak. Betul penugasan, tapi penugasan kan harus dihitung secara untung ruginya. Jadi kami lakukan evaluasi, tak hanya WSBK, semuanya," ujar Troy.

Di tempat yang sama, Direktur InJourney Maya Watono mengingatkan penyelenggaraan ajang balap internasional di Mandalika memberikan dampak positif pada perekonomian dan promosi Indonesia di mata dunia.

"Kalau kita lihat MotoGP, multiplier economic impactdari MotoGP Rp3,57 triliun dari satu event. Jadi kita jangan lihat hanya satu event seperti ini, tapi event itu memberikan impact ekonomi dan multiplier effect yang luar biasa untuk masyarakat NTB, dan juga untuk Indonesia sebagai awareness," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

396 Saham Layu, IHSG Tersungkur ke Posisi 6.886******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.886 pada Selasa (1/8). Indeks saham melemah 44,86 poin atau minus 0,65 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,19 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,42 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 161 saham menguat, 396 terkoreksi, dan 184 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,34 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 1,31 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,11 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,67 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,72 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika justru kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,15 persen, indeks NYSE Composite 0,39 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,21 persen.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Reseller Ungkap Motif Sebut Nabidz 'Wine Halal'******

Resellerminuman Nabidz, Aditya Dwi Putra, mengungkap alasan dibalik penyebutan produk jualannya sebagai 'wine halal' yang belakangan iniviral di media sosial.

Menurut Aditya, kata 'wine halal' yang disematkan dalam unggahan video viralnya tersebut bukanlah arti yang sebenarnya. Sebab, minuman Nabidz yang dipamerkan bukan wine sungguhan.

"Terkait penyebutan wine, itu ada di mindset saya yang saya sadur dari reviewbeberapa rekan yang sudah mencoba. Mereka menyebut ini sama seperti wine tanpa rasa alkohol," ujarnya kepada detikcom yang dikutip pada Rabu (26/7).

"Ini murni kealpaan saya, yang saya sharedi medsos saya. Karena banyak teman-teman saya bilang ini aroma dan rasanya mirip wine, 'ini wine halal ini' sambil guyon," imbuhnya.

Adit menjelaskan Nabidz sebetulnya produk minuman berupa jus buah anggur, yang terbuat dari varietas anggur hitam Italia dan Australia, kemudian diracik sedemikian rupa agar menjadi non-alkohol.

Ia mengklaim minuman ini memiliki manfaat kesehatan, mulai dari melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon dan gairah seksual memperlancar saluran pencernaan, dan menguatkan jantung.

Lihat Juga : Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN

Adit menyebut produk ini buatan Profesor Beni Yulianto. Jus anggur ini pun mendapat sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dengan nama produk Jus Buah Anggur Nabidz dan nomor sertifikasi ID31110003706120523.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham membetulkan memang memberikan sertifikasi halal, namun untuk produk jus buah merek Nabidz, yang telah diajukan pada 25 Mei 2023 melalui mekanismeself declaredengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Ia merinci pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus atau sari buah anggur merek Nabidz.

Namun, karena heboh video tersebut, maka sertifikasi halal produk minuman Nabidz diblokir.

"Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal," kata Aqil.

[Gambas:Video CNN]

raja papan ketik

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini kebijakan Presiden Jokowi yang mewajibkan eksportir 'memarkir' dolar di dalam negeri minimal tiga bulan bisa meningkatkan cadangan devisa hingga US0 miliar.

Dalam aturan itu eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspor minimal US0 ribu di dalam negeri paling tidak selama tiga bulan.

"Diberi bunga oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian cadangan devisa kita saya kira lebih dari US0 miliar dalam setahun ini," kata Luhut di Jakarta, Kamis (27/7).

Dalam Pasal 5 ayat (1), eksportir wajib memasukkan devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Adapun DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan penempatan DHE SDA dalam rekening khusus diwajibkan terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada PP itu paling sedikit US0 ribu atau setara dengan nilai tersebut.

Sementara itu, Pasal 7 mencantumkan besaran DHE yang harus disimpan dalam rekening khusus tersebut.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan oleh eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 7.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa mencapai US miliar.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan, yang ditahan itu sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan, kita bisa simpan dalam setahun sekitar US sampai US miliar," papar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]