rtp cocol88

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Kebakaran Kapal Feri di Merak, ASDP Sebut Api Sudah Padam******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) membenarkan insiden kebakaransebuah kapalferi di Meraktak jauh dari Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (6/5).

Corporate Secretary PT ASDP Shelvy Arifin mengatakan kapal yang terbakar adalah KMP ROYCE 1 milik PT DLB.

" ...(terbakar) sekitar jam 15.45 WIB saat pelayaran dari merak menuju Bakauheni, Lampung," kata Shelvy dalam keterangan tertulis.

"Namun saat ini api telah dapat dipadamkan. Rencananya KMP ROYCE 1 akan disandarkan dan dievakuasi di Merak," katanya.

Shelvy mengatakan Tim Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), ASDP,  Basarnas dan instansi terkait telah berkoordinasi untuk segera membawa kapal sandar di Merak. Selanjutnya akan segera dilakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa.

Dari foto dan video yang beredar melalui aplikasi instan, tampak panumpang panik. Mereka sudah mengenakan jaket pelampung dan menunggu untuk dievakuasi.

Dari rekaman suara yang juga beredar, kapal yang terbakar adalah kapal yang dari Merak menuju Bakauheni. Api diduga berasal dari salah satu bus yang ikut menyeberang di kapal feri ini.

Video, foto dan rekaman yang beredar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya hingga kini.

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Bambang Trihatmodjo******

Putra Presiden ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo bersama sang istri, Agustina Mayangsarimenjajal kereta api panoramic.

KA Panoramic merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama. Kereta ini punya jendela dengan ukuran jumbo, hampir menutupi seluruh dinding di kedua sisinya.

Selain itu, KA Panoramic juga memiliki atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka tutup secara otomatis.

Dalam video yang ia unggah, tampak pemandangan gedung di Ibu Kota yang disorot dari dalam KA. Beberapa saat kemudian, pemandangan berubah menjadi hamparan sawah nan hijau.

Mayangsari terlihat lebih sering merekam pemandangan persawahan tersebut. Sesekali ia pun mengarahkan kamera kepada Bambang yang tengah menikmati pemandangan di sepanjang jalur yang dilewati.

Tak lupa, ia pun melampirkan swafoto bersama Bambang di ujung video tersebut.

KA Panoramic sendiri baru beroperasi kembali mulai Februari 2023 lalu. KA ini juga melayani sejumlah rute, seperti yang dirangkaikan pada KA Argo Parahyangan (nomor KA 44) relasi Gambir - Bandung hingga pada KA Argo Wilis (nomor KA 6) relasi Bandung - Surabaya Gubeng.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (8/5), pada aplikasi KAI Acces, tarif KA Argo Parahyangan Panoramic dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Bandung dibanderol Rp400 ribu. Tiket ini untuk keberangkatan 12 Mei 2023.

Sementara itu, rute KA Argo Wilis Panoramic dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gubeng, Surabaya dibanderol Rp1,2 juta.

PT KAI sempat menghentikan Kereta Panoramic beroperasi mulai 8 Januari 2023 untuk keperluan evaluasi, setelah sempat diujicobakan pada periode libur Natal dan Tahun Baru lalu. Kala itu, Kereta Panoramic dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan (Gambir-Yogyakarta).

Saat ini, pengelolaan Kereta Panoramic dilakukan oleh anak usaha KAI yaitu KAI Wisata. Untuk masyarakat yang tertarik menikmati layanan eksklusif Kereta Panoramic, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Call Center 121 dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut jadwal jam keberangkatan Kereta Panoramic.

1. KA Argo Parahyangan Panoramic (44Pc) keberangkatan Gambir jam 04:55 dan tiba di Bandung jam 07:52 (setiap hari Jumat).

2. KA Argo Wilis Panoramic (6Pc) keberangkatan Bandung jam 08:15 dan tiba di Surabaya Gubeng jam 18:10 (setiap hari Jumat).

3. KA Argo Wilis Panoramic (5Pc) keberangkatan Surabaya Gubeng jam 07:30 dan tiba di Bandung jam 17.25 (setiap hari Minggu).

4. KA Argo Parahyangan Panoramic (51Pc) keberangkatan Bandung jam 18:15 dan tiba di Gambir jam 21:19 (setiap hari Minggu).

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Mengintip Kekayaan Charles III yang Baru Dinobatkan Jadi Raja Inggris******

Raja Charles IIIresmi dinobatkan sebagai Raja Inggrismenggantikan mendiang Ratu Elizabeth II.

Raja berusia 74 tahun itu resmi jadi raja dalam penobatan yang digelar di Westminster Abbey pada Sabtu (6/5) waktu setempat. Ia dinobatkan mengikuti tradisi panjang sejak lebih dari 900 tahun.

Pada prosesi bersejarah tersebut, istri Raja Charles III yakni Permaisuri Camilla juga turut dinobatkan. Raja Charles III juga akan mengambil alih peran sebagai kepala negara dari 14 negara Persemakmuran, termasuk Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Pajak ini dibayarkan setiap tahun kepada keluarga Kerajaan Inggris.

Namun, sebagian besar uangnya mengalir dari The Duchy of Cornwall, portofolio warisan dari hampir 54 ribu hektar tanah di seluruh Inggris yang digunakan untuk pertanian, perumahan, dan real estat komersial yang bernilai lebih dari US miliar.

Sementara itu, mengutip hindustantimes.com, Charles tidak hanya mewarisi tahta usai Ratu Elizabeth II wafat. Ia juga akan mewarisi kekayaan pribadinya, tanpa harus membayar pajak warisan.

Kebijakan di Inggris, tidak mengharuskan Raja Inggris mengungkapkan kekayaan pribadinya. Namun, menurut Sunday Times Rich List 2022, Ratu Elizabeth memiliki harga senilai 370 juta poundsterling atau US6 juta, naik 5 juta poundsterling dari tahun sebelumnya.

Sebagian besar kekayaan pribadi mendiang penguasa diberikan kepada Charles secara utuh, tanpa pemerintah Inggris mendapat bagian.

Selain itu, tanah Crown Estate, koleksi seni, dan perhiasan kerajaan, ditambah tempat tinggal resmi dan arsip kerajaan akan dipegang oleh Charles.

Demikian pula, The Crown Jewels yang diperkirakan bernilai 3 miliar poundsterling, hanya dimiliki secara simbolis oleh ratu dan secara otomatis ditransfer ke penggantinya.

Sebagai raja baru Inggris, Charles mewarisi wilayah Lancaster, sebuah perkebunan pribadi aset komersial, pertanian, dan perumahan yang dimiliki oleh bangsawan sejak Abad Pertengahan.

Raja berhak menggunakan pendapatannya dan sebagian besar menggunakannya untuk memenuhi pengeluaran resmi. Pada tahun keuangan 2021-2022, wilayah tersebut menghasilkan surplus bersih sebesar 24 juta poundsterling.

[Gambas:Video CNN]

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki