link cheat slot olympus x500

Hati pemain game

Indef Minta Jualan Barang Impor di E******

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang imporyang dijual die-commerce maupun social commerceseperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi.

Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ia mengatakan pengaturan itu penting dilakukan demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari ancaman barang impor.

"Artinya ya silahkan saja tapi dipisahkan kalau barang impor biaya adminnya lebih besar misal dua kali lipat," lanjutnya.

Selain biaya administrasi tinggi, poin lainnya yang juga disarankan INDEF untuk diatur dalam revisi Permendag 50/2020 adalah regulasi terkait socio commerceseperti Project S TikTok. Pasalnya, saat ini beleid itu baru hanya mencakup perdagangan di e-commerce.

Di luar masalah itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pendataan barang impor yang dijual di e-commercedan social commerce dan  memisahkan etalase barang impor dan lokal.

"Sehingga di e-commerce,kita akan melihat dua etalase yaitu etalase barang lokal dan etalase barang impor," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut UMKM lokal terancam banjir barang impor. Ancaman salah satunya lewat Project S TikTok Shop.

Teten menyebut ancaman datang dari algoritma TikTok yang dapat membaca kebiasaan penggunanya. Hal itu ia sebut dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag 50/2020 karena karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan. Pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelaluie-commerceuntuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Usulan keduaadalah membatasi harga produk dari luar yang dijual di e-commerceminimal US0 dolar.

"Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," kata Teten.

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Sandiaga Tegaskan Produk Indonesia Lebih Berkualitas Dibanding China******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia lebih berkualitas dibanding China.

"Jadi, (barang) dari Tiongkok itu enggak akan dapat kualitasnya. Kalau Bapak/Ibu ke sini (Karya Kreatif Indonesia), akan dapat kualitasnya, imajinasinya, kreasi, dan karya-karya terbaik talenta anak negeri," ujar Sandiaga saat menghadiri Upacara Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7)

Selain mengkritik barang China, pria yang akrab disapa Sandi itu berjanji akan melindungi produk UMKM dari gempuran barang impor. Salah satu caranya dengan mendorong perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

"Kalau banjir barang ilegal akan kami perkuat proteksinya, regulasinya, dan supervisinya. Sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan dari barang ilegal," tegas Sandi.

"Semua yang dijual di Indonesia itu harus barang-barang yang memiliki kepastian hukum dan kami harus sosialisasi serta edukasi konsumen supaya lebih menghargai produk-produk asli buatan Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bakal menjajaki pasar-pasar internasional untuk memasarkan produk UMKM, antara lain Jepang, Prancis, Nigeria, hingga India. Sandi menyebut produk-produk Indonesia sangat diterima di negara-negara tersebut.

Di lain sisi, gempuran produk China, utamanya yang masuk melalui TikTok Shop dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Ia resah dengan Project S yang diklaim bisa memata-matai perilaku konsumen Indonesia.

Data itu disebut menjadi bekal untuk UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Produk-produk dari Negeri Tirai Bambu itulah yang diklaim akan membanjiri Indonesia dengan harga murah sehingga mematikan pedagang lokal.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain. Kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," keluh Teten.

Meski begitu, ia menyebut sudah bertemu dengan TikTok dan platformdigital itu berjanji tidak akan melanggengkan Project S di Indonesia. Namun, Teten tetap tak tinggal diam.

Ia ingin Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Nantinya, revisi tersebut bakal mengatur batasan harga produk impor yang masuk ke Indonesia. Teten mau produk impor yang masuk dibatasi senilai US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS), sedangkan barang-barang impor di bawah harga tersebut kudu dilarang.

[Gambas:Video CNN]

Desainer Impian

Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7 Juta ke Semua Warga******

Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.

"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).

Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.

Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.

"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pengkhianat menyayangi istrinya

Disentil KPK, Petinggi BUMN InJourney Lapor LHKPN Paling Telat Besok******

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Sesal Italia Gabung Kerja Sama 'Jahat' Jalur Sutra China******

Italia mengakui keputusan mereka untuk bergabung dengan program infrastrukturJalur Sutra unggulanChina, Belt and Road Initiative (BRI) salah dan jahat.

Pengakuan disampaikan oleh  Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto. Kesalahan dan kejahatan itu kata Crosetto bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan Italia dalam program itu.

MengutipCNN Business, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Corriere della Sera yang diterbitkan Minggu (30/7) kemarin, Crosetto mengatakan BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya Giuseppe Conte tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.

"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya.

"Pertanyaannya sekarang, bagaimana Italia dapat keluar dari kerja sama BRI tanpa merusak hubungan dengan Beijing," tambahnya.

Pertanyaan kata Corsetto, muncul karena Beijing sekarang ini adalah pesaing yang juga sahabat Italia. Meski demikian Perdana Menteri Italia pada awal tahun kemarin mengatakan keanggotaan Italia di BRI tetap bisa berakhir di 2024.

Usai berakhir, ia meyakini Italia masih bisa berhubungan baik dengan China di luar skema tersebut.

BRI adalah program pembangunan infrastruktur  dunia yang diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping China pada 2013.

Program dijalankan Xi Jinping untuk membangun kembali Jalur Sutra China, menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa. Ia berdalih keterhubungan bisa  meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur mulai dari pengaspalan jalan raya dari Papua Nugini ke Kenya, membangun pelabuhan dari Sri Lanka ke Afrika Barat, dan menyediakan infrastruktur listrik dan telekomunikasi untuk orang-orang dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.