demoslotmahjong

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

ligaciputra rtp

Menag ajak khatib Shalat Jumat sampaikan pesan pemilu damai******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak para khatib Shalat Jumat untuk menyampaikan pesan pemilihan umum (pemilu) damai dan menghargai perbedaan pilihan politik. "Pelaksanaan pemilu semakin dekat. Kami mengimbau khatib (Shalat) Jumat untuk menyampaikan pesan pentingnya menyukseskan pemilu yang damai, menguatkan persaudaraan dan kerukunan, serta mendorong umat untuk menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pilihan politik," ujar dia di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan ajakan dan imbauan tersebut sudah diterbitkan dalam surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dikirim kepada para kepala Kanwil Kemenag provinsi yang juga Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tingkat provinsi, hingga KUA. Dalam surat edaran itu juga mendorong situasi kondusif umat dan kesakralan masjid dengan mencegah aktivitas politik praktis di masjid. "Pengurus BKM dari pusat hingga desa juga diimbau agar masjid tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis dengan mendukung partai atau pasangan calon tertentu," kata dia. Dalam penyelenggaraan khotbah Shalat Jumat, katanya, para pengurus dan pengelola masjid serta penceramah diminta untuk memegang pedoman dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai  Materi ceramah agama bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak mempertentangkan ras, tidak menghina dan melecehkan, tidak menghasut, serta tidak bermuatan kampanye politik praktis. "Demikian juga kepada para tokoh berbagai agama, saya imbau agar bisa menyampaikan pesan yang sama kepada umat masing-masing dalam setiap kesempatan peribadatan dan perjumpaan," katanya. Yaqut mengatakan bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Layaknya suatu pesta, dia mengharapkan proses ini bisa dijalankan dengan penuh riang gembira. "Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal wajar dan setiap orang harus menghargainya. Terlalu mahal jika beda pilihan politik sampai merusak persaudaraan," katanya. Ia menegaskan beda pilihan politik tidak harus sampai mencederai persaudaraan dan persahabatan.

Maka dari itu, ujar dia, rumah ibadah dapat mengambil peran dalam penguatan kohesi dan kerukunan di tengah keragaman umat, termasuk keragaman pilihan politik. Ia berharap, hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa menggunakan hak suaranya di mana semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU.
 "Kami yakin KPU akan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga akan melaksanakan tugasnya dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Kesejukan pemilu di desa moderasi beragama terbaik Indonesia
Baca juga: Mewujudkan pemilu damai berbasis kearifan lokal di "Kota Gurindam"
Baca juga: Guru Besar UIN: Pemilu harus diniatkan seperti shalat

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Diluo

link server luar di jamin maxwin

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Tahta Dewa Darah Asli

cara menghitung togel

PLN pastikan sistem kelistrikan nasional aman jelang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menetapkan masa siaga pemilu dari 11-18 Februari 2024 dengan membentuk 1.853 posko siaga dan mengerahkan 81.591 personel siaga di seluruh daerah di tanah air.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi aman menjelang perhelatan Pemilu 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangannya di Jakarta, Rabu menyampaikan PLN bersama pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024.

"PLN akan fokus mengamankan pasokan listrik untuk kelancaran Pemilu 2024. Kami ingin pastikan seluruh masyarakat bisa memilih dengan tenang di TPS (tempat pemungutan suara) masing-masing," ucap Darmawan.

PLN memproyeksikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman pada 14 Februari 2024 dengan beban puncak mencapai 36.643 megawatt (MW) dan daya mampu pasok sebesar 57.543 MW.

Dalam rangka siaga Pemilu 2024, PLN juga telah mendata lokasi-lokasi strategis pemilu dan pasokannya. Selanjutnya, PLN menginspeksi untuk memastikan instalasi dalam kondisi normal untuk menjaga pasokan.

"Selama masa siaga, PLN tidak akan melakukan pemadaman terencana, kecuali emergency. PLN juga telah membuat prosedur pengamanan pasokan dan berkoordinasi dengan pihak pengamanan," ujar Darmawan.

Untuk menjaga pasokan, PLN akan menyiagakan 130 tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) dengan total 1.040 personel. Peralatan pendukung juga akan disiagakan, yakni berupa 1.731 unit genset, 1.091 unit gardu bergerak (UGB), 116 unit kabel bergerak (UKB), 735 unit uninteruptible power supply(UPS), 395 unit crane.

Sebagai pendukung operasional, PLN juga menyiapkan 3.756 unit mobil dan 3.318 unit motor. Khusus untuk kendaraan listrik, 624 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga bersiaga di seluruh Indonesia.

"Seluruh peralatan kami akan siaga penuh untuk memastikan percepatan pemulihan listrik jika terjadi gangguan. Dalam hal terjadi gangguan, akan dilakukan manuver jaringan sehingga yang terdampak dapat terisolir untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan," kata Darmawan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

pinjam uang 2 juta

Erdogan sebut serangan Israel di Gaza tak beda dengan kekejaman Nazi******

Ankara (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut serangan Israel ke Jalur Gaza serupa dengan kekejaman yang dilakukan Nazi Jerman pada Perang Dunia II.

Di hadapan peserta forum pemuda Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul, Jumat (9/2), Erdogan mengatakan pasukan Israel telah membunuh rakyat Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, serta menyiksa ribuan lainnya.

Gempuran Israel tanpa henti atas masyarakat sipil juga menyebabkan lebih dari 67 ribu rakyat Palestina mengalami luka-luka, ucapnya.

"Tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan seluruh infrastruktur sipil dihancurkan oleh serangan Israel yang serupa dengan kekejaman Nazi," kata dia.

Erdogan menegaskan bahwa Turki dan negara-negara Muslim lainnya akan terus berjuang menarik perhatian dunia atas kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran aturan perang yang dilakukan Israel.

"Kami terus berupaya melalui jalur diplomasi untuk memastikan negara-negara Islam bertindak serentak terhadap penindasan Israel di Jalur Gaza," ucap Presiden Turki.

"Kami akan melanjutkan perjuangan hingga negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan utuh sesuai perbatasan 1967 dengan ibu kota di Yerusalem Timur terwujud," katanya menegaskan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidanm mengecam diamnya komunitas internasional atas pembantaian rakyat Palestina di Gaza, yang ia sebut menyiratkan pupusnya hukum internasional. Ia lantas menyerukan supaya tekanan diplomasi terhadap Israel diperkuat.

Fidanm juga menegaskan bahwa konflik di Jalur Gaza bukanlah konflik lokal semata, karena konflik tersebut dapat berdampak ke seluruh dunia apabila peperangan tidak berhenti dan solusi dua negara antara Israel dan Palestina tidak diwujudkan.


Sumber: TASS-OANA

Baca juga: Blinken sebut Hamas buka ruang mencapai kesepakatan gencatan senjata
Baca juga: Otoritas Palestina tolak pindahkan titik perbatasan Rafah
Baca juga: Israel sebut target militer selanjutnya di Jalur Gaza adalah Rafah

 

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Paus Bola Basket

situs download game pc aman

Kodam Udayana upayakan jalur damai sikapi insiden penyerangan TNI******

Denpasar (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodam) IX/Udayana mengupayakan jalur damai untuk menyelesaikan permasalahan antara sekelompok orang muda dengan anggota Kompi A Yonif 900/Satya Bhakti Wirottama dalam insiden penyerangan di Lapangan Futsal Kerobokan, Badung, Bali. Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Jumat mengatakan upaya damai tersebut diupayakan oleh Kodam Udayana setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap anggota TNI dan juga para terduga pelaku yang saat ini masih diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Badung.
"Rencana siang ini (Jumat 9/2) akan ada mediasi dan jalan damai. Kemarin (Kamis 8/2) di kantor polisi sudah diperiksa baik dari warga sipil maupun dari militer, polisi militer juga sudah memeriksa akhirnya dari keduanya bersepakat untuk berdamai menempuh jalan kekeluargaan," kata Kapendam Udayana.

Kolonel Agung mengatakan Komandan Satuan akan mewakili militer untuk menempuh penyelesaian masalah dengan perdamaian. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan keterangan kedua belah pihak, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman hingga berujung pada upaya penyerangan.

"Hasil temuan di lapangan ditemukan kesalahpahaman jadi ada dua komunikasi pemuda kebetulan yang satu militer yang satu sipil. Ada persepsi yang salah dalam berkomunikasi jadi kesimpulannya ada miskomunikasi. Persepsi yang keliru  berujung pada kesalahpahaman," kata Kapendam.

Kapendam Udayana menyatakan insiden tersebut mendapat perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi. Pangdam Harfendi menurut Udayana, melihat insiden tersebut secara lebih humanis dan menyeluruh agar tidak terjadi perpecahan atau konflik yang berkepanjangan mengingat hari pemungutan suara sudah angkat dekat.

Pangdam Harfendi sendiri memandang upaya damai adalah langkah strategis untuk meminimalisasi terjadinya konflik sosial menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024.

Pangdam Udayana Harfendi bahkan telah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran untuk tidak terprovokasi dengan insiden tersebut dan tidak mengaitkan insiden tersebut dengan gerakan politik tertentu.

"Panglima memerintahkan agar menghindari konflik fisik atau konflik dengan masyarakat. Panglima mengingat baik lisan maupun tertulis, juga surat atas nama panglima untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini tidak dibawa ke ranah politik. Ini yang kadang orang salah, seolah-olah ini mengarah ke sana," katanya.

Pangdam Udayana pun berharap insiden tersebut tidak mempengaruhi kondisi pariwisata Bali yang kian membaik pada awal tahun 2024 ini.

Terkait dengan Serda STV yang menjadi korban penyerangan tersebut sudah keluar dari RS dan kembali bertugas seperti biasa di kesatuannya.

Sebelumnya, peristiwa penyerangan terhadap anggota Raider 900 dengan sekelompok orang tak dikenal tersebut terjadi pada Rabu (7/2) malam di Big Ball Futsal Arena Jalan Raya Kerobokan, Kabupaten Badung.

Dalam insiden itu, sekitar 30 orang muda tak dikenal melempari para anggota TNI yang ada di dalam lapangan futsal dengan batu. Akibatnya salah satu anggota TNI Serda STV mengalami luka.

Polres Badung yang menanganinya kasus tersebut telah mengamankan 10 terduga pelaku dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Badung.
Baca juga: Polres Badung periksa 10 terduga pelaku penyerangan anggota TNI
Baca juga: Anggota DPR apresiasi TNI dan Polri usut penyerangan Polres Jeneponto
 

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

erek2 26

Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri berhasil membantu memenangkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata mendiang Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia asal NTT yang diduga dianiaya majikan dan meninggal dunia pada 2018.

Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris mendiang Adelina Lisao, Yohana Banunaek, dengan fasilitasi dari Kemlu melalui Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia.

“Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, YA Dato Anand Ponnudurai, pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 14.00 waktu setempat telah mengabulkan gugatan tersebut, dengan memberikan ganti rugi senilai 750.000 ringgit Malaysia (setara Rp2,45 miliar) bagi mendiang,” kata Kemlu RI pada Jumat.

Ganti rugi tersebut termasuk 250.000 ringgit (sekitar Rp818 juta) untuk kesusahan dan 500.000 ringgit (sekitar Rp1,6 miliar) untuk penderitaan yang dialami Adelina.

Hakim juga membebankan 25.000 ringgit (sekitar Rp81,8 juta) biaya perjalanan yang dikeluarkan ahli waris untuk datang ke Malaysia, dan bunga 5 persen per tahun yang dihitung sejak kasus didaftarkan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada Agustus 2023.

Bunga tersebut akan dikenakan kepada para tergugat hingga ganti rugi dibayarkan.

Sebelumnya pada 30 November 2023 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mengabulkan gugatan untuk penggantian biaya pemakaman sebesar 21.427,57 ringgit (sekitar Rp70 juta) dan pembayaran gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan sebesar 54.000 ringgit (setara Rp176,8 juta).

“Hakim tetap mengabulkan gugatan ini meskipun tanpa kehadiran para tergugat, yaitu mantan majikan Adelina, serta pengacaranya,” kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ibu kandung Adelina Lisao ikuti sidang penetapan ahli waris di Penang

Pada Februari 2018, Adelina Lisao ditemukan di rumah majikannya dengan kondisi luka memar di kepala, tangan, dan kaki akibat penganiayaan serta adanya pembiaran (pengabaian).

Adelina Lisao meninggal dunia pada 11 Februari 2018 di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Penang, sehari setelah dibawa keluar dari rumah majikannya.

Menurut Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu telah mengupayakan keadilan bagi Adelina melalui jalur hukum pidana hingga banding ke Mahkamah Persekutuan di Putrajaya.

Namun, pada 23 Juni 2022, upaya tersebut kandas setelah Hakim Mahkamah Persekutuan menguatkan putusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan majikan Adelina dari dakwaan pembunuhan.

Jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia bersama Firma Hukum Pressgrave & Matthews tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Lisao melalui jalur perdata hingga diperolehnya putusan sidang ganti rugi tersebut.

Wanton menyambut baik keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi kepada ahli waris mendiang Adelina Lisao.

"Hasil sidang ini menunjukkan adanya keadilan bagi mendiang Adelina Lisao dan bagi keluarga yang ditinggalkan", ujarnya.

Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Adelina Lisao menjadi prioritas pemerintah Indonesia sejak awal.

“Putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para majikan yang memperlakukan pekerja migran Indonesia secara tidak manusiawi,” tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Yohana Banunaek mencari keadilan untuk Adelina Lisao

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024