slot gacor to kecil

Sistem memasak Shaolin

Karyawan Amazon Mulai Cari Kerja Baru usai Diterjang Badai PHK******

Amazon resmi melakukan PHKkaryawannya sejak Rabu (16/11), sehari setelah pengumuman bahwa perusahaan itu akan memangkas setidaknya 10 ribu orang karyawan.

Juru bicara Amazon Kelly Nantel mengungkapkan sejumlah karyawan yang terkena PHK mulai mencari pekerjaan baru lewat LinkedIn dan mengunggahnya secara terbuka.

"Pada Selasa malam hingga Rabu pagi, banyak pekerja Amazon yang di-PHK memposting secara terbuka di LinkedIn bahwa mereka terkena dampak pemutusan hubungan kerja dan sedang mencari pekerjaan," ujar Nantel dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Nantel mengaku PHK massal yang dilakukan ini bukan hal mudah, namun beberapa faktor seperti kondisi ekonomi global yang memburuk terus memengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

"Termasuk perekrutan massif selama beberapa tahun, sejumlah tim membuat penyesuaian dan dalam beberapa kasus peran tertentu tidak lagi diperlukan," papar Nantel.

Sementara itu, Wakil Presiden Senior Dave Limp mengunggah memo yang berisikan pengumuman PHK itu kepada publik. Lewat memo itu tertulis Amazon akan membantu karyawannya yang di-PHK untuk menemukan tempat kerja baru.

"Kami memberi tahu karyawan yang terkena dampak kemarin, dan akan terus bekerja sama dengan setiap individu untuk memberikan dukungan, termasuk membantu menemukan peran baru," ucap Limp.

Meski demikian, Limp tak merinci jumlah karyawan yang diberhentikan sejak hari Rabu kemarin. Diketahui, usai mencapai rekor tertinggi selama pandemi, saham Amazon telah turun lebih dari 40 persen pada tahun 2022 sejauh ini.

Sebelumnya, laporan The New York Times yang dikutip CNN menyebutkan PHK akan dilakukan mulai awal pekan ini. Pemangkasan pekerja juga akan meliputi staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu. Namun jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

Pemprov DKI & LPPOM MUI Gelar Seminar Dukung UMKM Bersertifikasi Halal******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung UMKM terus berkembang dengan memiliki sertifikasi halal.

Dukungan itu diwujudkan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) bersama LPPOM MUI menggelar seminar sertifikat halal dalam rangkaian "Jakarta Islamic Festival" ke-2, di Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (13/11) lalu.

Seminar tersebut mengangkat tema urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di tengah stigma pembuatan sertifikasi halal yang merepotkan dan dianggap menyulitkan UMKM.

"Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," kata Ratu.

Ada dua cara dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare. Untuk persyaratan dan alurnya bisa diketahui lebih lanjut melalui website maupun media social Kementerian Agama RI dan aplikasi SIHALAL.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi secara regular adalah Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dan Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai strategi agar UMKM di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan memiliki sertifikasi halal, Ratu meminta agar para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis, juga fasilitas gratis lainnya bagi UMKM yang berusaha di Jakarta.

"Pemprov DKI sangat concern dengan perkembangan UMKM di Jakarta, karena UMKM itu sokoguru perekonomian bangsa. Sektor UMKM yang terus berkembang ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi warga Jakarta semakin tangguh," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Deden Edi menyebutkan bahwa sekurangnya ada lima manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Pertama, memberi ketenangan pada produsennya. Kedua, memperbaiki manajemen produksi. Ketiga, mengetahui sumber bahan baku yang halal.

"Keempat, meningkatkan daya saing produk. Kelima, kepercayaan konsumen semakin baik," ujarnya.

Selain Ratu dan Deden, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara, Ketua Umum MUI DKI Jakarta K.H. Munahar Muchtar dan Wakil Direktur Bidang Sertifikat Halal Arif Zulkifli.

Adapun seminar sertifikat halal itu diakhiri dengan pelantikan pengurus Komunitas UMKM MUI DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sukidi, serta dilanjutkan dengan acara lainnya, seperti hiburan oleh Opik dan Faza, serta seminar Islamic Parenting bersama Ari Untung.

Acara ditutup dengan launching Jinggel JIFEST oleh 13 Nadi Musik, serta Tabligh Akbar oleh K.H. Bachtiar Nasir.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Pakar IPB Jawab Prabowo soal Singkong Bisa Selamatkan Dunia: Susah******

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pidato Menteri PertahananPrabowo Subianto yang menyebut singkongbisa menjadi penyelamat bahan pangan pokok global sulit direalisasikan.

Menurut Andreas, budidaya singkong telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun sayang, upaya itu tidak berhasil menggeser empat bahan pangan pokok utama seperti gandum, jagung, beras, dan kentang.

Sementara, singkong lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti bahan baku tepung tapioka.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan singkong sulit menjadi pilihan utama bahan pangan pokok. Salah satunya, masa tanam singkong terhitung cukup lama.

Ia mengatakan setidaknya butuh waktu 8-12 bulan untuk menanam singkong sampai memanennya. Itu bergantung dengan varietas masing-masing. Sementara, untuk waktu yang sama, kentang bisa melewati 2-3 kali masa panen.

Bahkan, menurutnya akan tetap sulit untuk membuat singkong menjadi bahan pangan pokok jika melihat realitas di pasar saat ini. Andreas menjabarkan untuk satu hektar kebun singkong, petani hanya bisa mendapat sekitar 20 ton dalam setahun dengan keuntungan rata-rata sekitar Rp2 juta rupiah.

"Jadi sangat sulit lah dalam arti itu, apalagi sekarang juga terkait dengan siapa yang tanam. Kalau petani itu realistis, selama tanaman tersebut menguntungkan bagi mereka, mereka pasti tanam. Tidak perlu disuruh-suruh tanam singkong 'ini pasti menguntungkan', mereka pasti tanam kok," katanya.

Selain faktor harga dan produktivitas, Andreas memaparkan sejumlah alasan lain sulitnya singkong menjadi bahan pangan pokok. Salah satunya adalah status sosial. Ia mengungkapkan selama ini singkong dianggap sebagai makanan dengan status sosial rendah hingga minim peminat.

Tak hanya itu, Andreas menjabarkan pada tahun 1960-an, penelitian terhadap singkong terus dilakukan dan terbukti kandungan protein maupun vitaminnya lebih rendah ketimbang beras. Oleh karena itu, beras dipilih menjadi bahan pangan pokok.

[Gambas:Video CNN]

"Yang kedua, sudah tentu karena rasa, terkait dengan selera. Dan ini kan tidak mudah mengubah selera, mengubah lidah masyarakat bukan hal mudah. Dan itu sudah terjadi, bagaimana lidah kita, lidah anak-anak kita kemudian bisa menikmati bahkan sangat menyukai pangan-pangan berbasis gandum," tegas Andreas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan forum keamanan pangan dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengunggulkan tanaman singkong adalah karena itu adalah tanaman yang efisien. Hal serupa bahkan pernah diutarakan kepada publik oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

[Gambas:Video CNN]

"Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi, dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Pengamat Pertanian Hermanto Siregar yang menyebut singkong sebagai tanaman potensial untuk menjadi bahan pangan pokok.

"Pangan lebih terdiversifikasi sehingga merupakan langkah cukup penting untuk mengantisipasi krisis pangan," ujar Hermanto.

Selain itu, menurutnya keunggulan singkong adalah mudah tumbuh di mana saja. Menurutnya, perawatan singkong juga mudah dilakukan dan sebagian varietasnya bisa dikonsumsi secara langsung.

"Sebagian lagi diproses lebih dahulu, yaitu mengambil pati yang dikandungnya lalu diolah menjadi tepung tapioka dan lain-lain yang aman dikonsumsi manusia sebagai sumber karbohidrat," katanya.

Hati iblis yang tak terbatas

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.