voucher frisian flag indomaret

mediaslot 953Jutaan kata 96170Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher frisian flag indomaret》

Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, Presiden pada kesempatan itu mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan. "Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk," katanya.

Presiden pun menyatakan optimisme bahwa investor akan meningkat pasca-Pemilu. "Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan sekarang semuanya akan kita atur groundbreaking-nya tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ditetapkan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menunjukkan peta Kawasan IKN berikut dengan posisi tiap klasternya. Peta tersebut menunjukkan padatnya titik-titik rencana pembangunan di IKN, terutama di IKN bagian barat.

"Yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini titik-titiknya belum ditunjukkan di sini, tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam dua-tiga bulan ini yang paling padat," jelasnya.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan dronejenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh droneANKA yang dibeli dari Turki.

“Pertama sekarang kita akan gunakan secara operatif itu ada ANKA, CH4; dua itu saja yang akan jadi tulang punggung dari skuadron ini. Rencananya seperti itu (ANKA dari Turki) akan mengisi skuadron baru,” ujar Agung.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI dan Turkish Aerospace di Jakarta, 3 Februari 2023, meneken kerja sama pembelian 12 unit ANKA yang disertai dengan beberapa program pelatihan, alih teknologi, dan dukungan untuk integrated logistic support(ILS), ground support and test equipment(GS&TE), flight simulator, infrastruktur hanggar, dan masa garansi selama 24 bulan/600 jam terbang.

Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan kontrak pembelian 12 unit ANKA mencapai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,5 triliun. Rencananya, ANKA bakal dikirim ke Indonesia dalam waktu 32 bulan setelah kontrak efektif.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyebut TNI AU senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru di bidang militer, khususnya terkait drone, sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo.

Marsekal TNI Fadjar saat membuka Rapat Pimpinan TNI AU Tahun 2024 di Gedung Puri Ardhya Garini, Jakarta, Kamis, menyebut TNI AU sudah berkontribusi nyata lewat penggunaan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat nirawak sejak 2015.

"Ke depan TNI AU akan terus dilengkapi dengan UAV dan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicles atau pesawat tempur nirawak) yang lebih modern," tutur KSAU.

Baca juga: TNI AU lanjutkan rencana pembangunan lanud di IKN

Baca juga: TNI AU samakan persepsi ke depan dalam Rapim 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：paito zerozero、hislot88、slot poker

Terkait：pinjol modal ktp tanpa verifikasi wajah、transaksi kredivo gagal、cara main domino qq supaya menang terus、situs slot terpercaya gacor、link alternatif gacor、hk paito warna angkanet、tafsir mimpi 77、slot388、cara pasang togel olxtoto、auto bet slot

---

---

bab terbaru：link game slot online terbaik（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01