slot rtv

Ahli seni bela diri super

BPKP Buka Suara Soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya(Persero) dan PT Waskita Karya(Persero).

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim membenarkan pihaknya sudah diminta oleh Kementerian BUMN untuk melakukan audit terhadap Waskita. Sementara untuk WIKA, sampai dengan saat ini belum ada permintaan.

"(Terkait WIKA), Saat ini hanya masih proses koordinasi dengan Kementerian terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6) pagi.

"(Yang selesai), kalau untuk yang kerugian negara sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung," katanya.

Ia tak menjelaskan secara rinci kerugian negara tersebut.  Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatementkarena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6).

Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangkagovernanceyang ada," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Zaman kuno

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Saya bukan orang baik dalam sistem

KPPU dan Mahfud Singgung Orang Kaya RI Makin Kaya******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan bahwa orang kayadi Indonesia semakin kaya dan meninggalkan para kelompok miskin. Ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi.

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah menyebut sudah 23 tahun KPPU berdiri, tetapi masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak mendukung persaingan usaha secara adil. Afif menyebut lebih banyak ruang bagi pelaku usaha besar dan dominan ketimbang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama di dalam penyusunan kebijakan di negeri ini. Padahal, kebijakan ini merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Afif menyebut kesenjangan ekonomi yang semakin lebar tercipta sejak masa pandemi Covid-19. Selain itu, ia mengatakan Indonesia dihantui ancaman krisis pangan global, oligarki, hingga aksi merger dan akuisisi lintas negara.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada September 2022 lalu menyentuh angka 9,57 persen. Mahfud menyebut angka tersebut naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen.

Lalu, ia mengutip data indeks gini ratio Indonesia. Mahfud mengatakan indeks gini ratio digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Indeks gini ratio 0,381 pada semester II 2022 (September), kesenjangan antara jumlah orang kaya dan miskin. Teorinya semakin kecil indeks kita semakin bagus. Teorinya kalau gini ratio bisa mencapai 0,500, tidak ada negara yang bisa bertahan. Oleh sebab itu, Libya, Tunisia, Mesir yang pemerintah jatuh itu, rakyatnya tidak tahan," ungkapnya.

Mahfud mengklaim pemerintah saat ini sedang berupaya terus menurunkan indeks gini ratio tersebut. Ia juga mengharapkan peran KPPU untuk mendukung upaya tersebut.

Dunia monster

Standard Chartered PHK Lebih dari 100 Karyawan Demi Hemat Rp14 T******

Standard Chartered melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 100 karyawannya di Singapura, London, hingga Hong Kong. Ini dilakukan demi menghemat biaya lebih dari US miliar alias Rp14,8 triliun (asumsi kurs Rp14.897 per dolar AS).

Mengutip Channel News Asia (CNA), PHK ini adalah bagian dari program efisiensi perusahaan. Meski belum diputuskan berapa jumlah korban PHK, pengurangan karyawan diklaim menimpa lebih dari 100 karyawan bank asal Inggris tersebut.

"Ini adalah bagian dari aktivitas bisnis normal untuk meninjau persyaratan peran kami secara berkelanjutan di seluruh bank," kata Juru Bicara Standard Chartered kepada Reuters, Kamis (8/6).

Standard Chartered selama ini memperoleh sebagian besar pendapatannya di Asia. Mereka melaporkan lonjakan laba pada kuartal pertama 2024 sebesar 21 persen, di mana capaian tersebut mengalahkan ekspektasi.

Laba bank tersebut sebelum pajak pada Januari-Maret mencapai US,81 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar US,49 miliar. Bahkan, catatan ini mengalahkan rata-rata US,43 miliar dari perkiraan 14 analis.

Meski sukses mencatat laba kuartal pertama terbesar dalam sembilan tahun, penghasil pendapatan terbesarnya melalui perdagangan pasar keuangan mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu ketika pasar mengalami rekor volatilitas.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Beli Tiket Kereta Bisa 3 Bulan Sebelum Berangkat Mulai 1 Juli 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAImemperpanjang periode pemesanan tiket KA jarak jauh. Per 10 Juni, tiket KA jarak jauhsudah bisa dipesan mulai H-45 sebelum hari keberangkatan. Lalu per 1 Juli 2023,tiket KA jarak jauh dapat dipesan mulai H-90 sebelum hari keberangkatan.

Semula, pemesanan tiket KA jarak jauh hanya dapat dipesan dalam jangka waktu H-30 sebelum hari keberangkatan kereta api.

"Perpanjangan periode pemesanan tiket ini merupakan upaya peningkatan pelayanan KAI dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya menggunakan kereta api," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Di samping itu, KAI terus mengingatkan kepada seluruh pelanggan agar turun di stasiun sesuai dengan yang tertera di tiket. Sebab, jika pelanggan didapati sengaja turun melebihi stasiun yang tertera di tiket, maka yang bersangkutan akan diturunkan di stasiun terdekat yang berkemungkinan jauh dari akses jalan raya.

Joni menegaskan Kondektur dibekali dengan aplikasi Check Seat Passenger sehingga dapat mengetahui identitas penumpang, tempat duduk, dan relasi tiket yang dibeli.

"Diharapkan adanya perpanjangan periode pemesanan tiket tersebut, Animo masyarakat semakin tinggi menggunakan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan sehat," tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]