bandar lotre

Master Kustomisasi Mecha

CT Beri Selamat Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia******

Chairman CT CorpChairul Tanjung mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim yang resmi dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) baru Malaysia.

"Dato Sri Anwar Ibrahim, Alhamdulillah dan selamat atas jabatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia," ujar pria yang akrab disapa CT ini di Jakarta, Kamis (24/11).

Chairul Tanjung dan Anwar Ibrahim punya sejarah hubungan cukup panjang. Keduanya selalu menyempatkan diri untuk bertemu jika Anwar berkunjung ke Indonesia.

Ia resmi menjadi PM Malaysia setelah penantian dua dekade, tepatnya sejak pertengahan medio 1990-an.

"Saya Anwar Ibrahim telah dilantik, menerima jabatan sebagai seorang perdana menteri. Saya dengan sesungguhnya bersumpah akan dengan jujur menjalankan kewajiban-kewajiban," ujar Anwar saat mengucapkan sumpahnya sebagai perdana menteri di Istana Negara pada pukul 17.00 waktu setempat.

Usai dilantik, Anwar menyatakan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri Malaysia.

"Saya telah memilih untuk menolak gaji (saya) sebagai perdana menteri," kata Anwar dalam konferensi pers perdananya usai jadi PM pada Kamis malam.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Menteri PUPR Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022.

"Kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu keempat November 2022 sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun," jelas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Rincian proyek tersebut, antara lain 4 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp1,08 triliun, 12 bina marga sebesar Rp8,71 triliun, 5 kegiatan cipta karya Rp4,66 triliun, dan 1 kegiatan perumahan senilai Rp570 miliar.

"Cipta karya ada 12 kegiatan senilai Rp7,08 triliun, yaitu pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 Kantor Kemenko yang dibangun pada 2020-2024," jelas Basuki.

Sementara itu, pada pelaksanaan lelang tahun anggaran (TA) 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ada 15 kegiatan senilai Rp10,91 triliun.

Rinciannya adalah 3 kegiatan senilai Rp1,07 triliun di sektor SDA, 9 kegiatan senilai Rp8,75 triliun untuk bina marga, dan 3 kegiatan sisanya tersebar di sektor cipta karya sebesar Rp1,07 triliun.

Lalu, pelaksanaan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di KIPP khususnya zona 1A ada 25 kegiatan senilai Rp15,08 triliun. Terdiri dari 2 kegiatan SDA senilai Rp690 miliar, 7 kegiatan bina marga senilai Rp1,97 triliun, 14 kegiatan cipta karya Rp11,32 triliun, dan 2 kegiatan perumahan sebesar Rp1,09 triliun.

Berikut progres pembangunan IKN sejauh ini:

A. Sumber Daya Air (SDA)

1. Bendungan Sepaku Semoi (Progres 78,7 persen, Masa Pelaksanaan Juli 2020-Desember 2023)
2. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku (Progres 47,2 persen, Masa Pelaksanaan Oktober 2021-April 2023)
3. Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir (Progres 46 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-Desember 2022)
4. Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (Progres 1,8 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Desember 2023)

B. Bina Marga

1. Jalan Lingkar Sepaku Segmen I (Progres 85,5 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-November 2022)
2. Jalan Lingkar Sepaku Segmen II (Pogres selesai, Masa Pelaksanaan November 2021-Oktober 2022)
3. Jalan Lingkar Sepaku Segmen III (Progres 95,7 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-Desember 2022)
4. Jalan Lingkar Sepaku Segmen IV (Progres 4,1 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-April 2024)
5. Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau (Progres 0,3 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juli 2024)
6. Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-SP Tempadung (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
7. Jalan tol IKN Segmen 5A SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang (Progres 2 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
8. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-April 2024)
9. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 1 (Progres 60,3 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
10. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 2 (Progres 72,9 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
11. Preservasi Jalan SP 3 RIKO-JBT Pulau Balang Bentang Pendek (Progres 58,8 persen, Masa pelaksanaan April 2022-Desember 2022)

C. Cipta Karya

"Ada 5 kegiatan senilai Rp4,66 triliun, yaitu untuk penyiapan land development KIPP tahap 1 dan 2. Ini membuat kavling-kavling, tidak dengan pagar, tapi menggunakan pohon-pohon ini untuk jadi kavling. Sehingga dengan ini tahu mana lokasi perkantoran masing-masing kementerian, presiden, dan wapreswapres," jelas Basuki.

D. Perumahan

Sementara itu, pembangunan perumahan ada 22 tower untuk pekerja konstruksi. Sejauh ini, ada 7 tower yang dikerjakan dengan progres 36,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Buruh Minta Ada Upah Sektoral Supaya Gaji Industri Kerupuk******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menggunakan upah minimumsektoral selain dengan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ada dalam menentukan penghasilan pekerja.

Menurutnya, upah sektoral dibutuhkan sebab tiap sektor usaha tak bisa disamakan. Misalnya perusahaan mobil tak bisa disamakan dengan perusahaan kerupuk.

"Masa pabrik kerupuk sama pabrik Toyota dengan pabrik Panasonic upahnya sama. Kan kelewatan. Maka selain upah minimum, harus ada upah minimum sektoral," ujar Said dalam konferensi pers daring, Jumat (25/11).

"Nggak ada itu, di negara Pancasila tidak mengenal sama rata sama rasa. Yang berlebih berbagi, yang kurang jangan berlebihan kita mintanya," tuturnya.

Said meyakinkan nantinya upah sektoral di kabupaten/kota ataupun provinsi bisa bersama-sama dihitung dengan mengikutsertakan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah.

"Kalau sektoral, pakai besaran dong, ya mobil lebih besar daripada pabrik tekstil. Pabrik pertambangan dan perbankan lebih besar dari teknologi. Saya sangat setuju upah minimum sektoral dihidupkan kembali," tegasnya.

Saat ini, para buruh sedang menunggu pemerintah mengumumkan upah minimum 2023 yang bakal dilakukan Desember besok. Dalam proses penetapan upah minimum itu, pemerintah akan merujuk aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18 tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023.

Lewat permen itu, pemerintah memberikan batas maksimum kenaikan upah sebesar 10 persen. Meski demikian, asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) berencana untuk menggugat permen itu ke Mahkamah Agung.

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

Kasus Beras 'Hilang', Eks Pimpinan Bulog Pinrang Merasa Ditipu******

Mantan pimpinan cabang Bulog Pinrang, Radityo W Putra Sikado mengaku dirinya merasa ditipu oleh pemilik CV Sabang Merauke Persada (SMP), IF terkait pinjaman berassebanyak 500 ton.

Saat itu, kata Radityo, IF telah memberikan jaminan berupa dua sertifikat tanah yang digunakan sebagai pabrik penggilingan dan pabrik mesin poles.

"Jadi ada dua (sertifikat) atas nama IF. Namun, dilakukan penagihan sampai bulan Oktober beras itu hanya kembali 40 ton sampai hari ini," kata Radityo di Makassar, Jumat (25/11).

"Ini tidak valid. Karena jaminan penggilingan yang dimaksud ada tapi setelah dicek di BPN ternyata hanya tanah kosong yang berlokasi sama dengan pabrik mesin poles," ungkapnya.

Tak hanya itu, jaminan sertifikat pabrik mesin poles kata Radityo juga mengalami masalah. Dimana sertifikat tersebut ganda.

"Sertifikat pabrik mesin poles itu setelah di-crosscheck ternyata ganda ada di bank. Kami merasa ada unsur dari IF untuk mengambil keuntungan. Saya merasa IF melakukan kesengajaan yang merugikan dalam hal perusahaan maupun pribadi saya. Karena sampai saat ini pengembaliannya pun belum sampai 50 persen," jelasnya.

Akibat kasus tersebut, Radityo pun kehilangan jabatannya sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang. Saat ini, ia ditempatkan sebagai staf biasa di Kanwil Bulog Sulawesi Selatan dan Barat.

"Apapun proses yang sementara berjalan saya tetap kooperatif. Karena memang ini murni bukan rencana dan niat saya menghilangkan beras yang ada di gudang Bulog. Niat saya hanya bagaimana pencapaian target saya di Kabupaten Pinrang ini bisa melampaui. Walaupun prosedur yang saya lalui tidak sesuai saya akui itu," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebelumnya mengungkapkan 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]