mahjong ways 2 hari ini

Laksamana Gadis Siru

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Archon misterius

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Bisa 'Disekolahkan'******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sertifikat tanahberbasis elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Peluncuran simbolis diberikan kepada 10 orang yang terdiri dari perorangan dan perwakilan BUMD/BUMN.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah elektronik sangat penting bagi masyarakat. Manfaatnya mulai dari mengurangi risiko kehilangan, pencurian, serta kerusakan akibat dari bencana. Ia juga menekankan sertifikat elektronik ini bisa 'disekolahkan' alias sebagai agunan pinjaman.

"Sertifikat ini dipakai untuk apa? Nih, coba dilihat di perbankan naiknya berapa, pasti naik drastis karena banyak sekali sertifikat disekolahkan dipakai untuk modal kerja, ya tidak apa-apa," kata Jokowi.

"Jangan sampai sertifikat diserahkan dipakai agunan bank dua tahun, sertifikat hilang. Ini hati hati," imbuhnya.

Jokowi kemudian meminta agar Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sosialisasi produk digitalisasi ini ke masyarakat luas. Selain itu, pemerintah menurutnya juga akan berupaya menyelaraskan program ini dengan bank digital.

Lebih lanjut, Jokowi bercerita pada periode pemerintahan pertamanya pada 2015 lalu. Ia mengatakan baru 46 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat, dari total 126 juta sertifikat. Ia pun mengaku tidak heran banyak konflik agraria terjadi di Indonesia.

Kemudian, Jokowi mengklaim memerintahkan agar pemberian sertifikat tanah dipercepat, dari awal target 500 ribu sertifikat per tahun. Sebab, menurutnya dengan target awal, maka rakyat akan menerima sertifikat secara total dalam 160 tahun ke depan.

"Rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat, 160 tahun lagi. Siapa yang mau menunggu selama itu? tunjuk jari saya beri sepeda," kata Jokowi yang disambut tertawa hadirin.

"Tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat," ujarnya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, lanjutnya, menargetkan hingga 2024 mereka akan mencapai 120 juta sertifikat tanah yang dirilis. Dengan demikian, kurang 6 juta lagi total sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia.

"Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor BPN kerja sampai malam terus. Memang harus begitu berikan pelayanan ke masyarakat," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.

Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.

Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.

"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.

"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.

Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Kecintaan pada hiburan Korea

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Beli AC di Transmart Hemat sampai Rp1,4 Juta dan Gratis Pasang******

Khusus hari ini, beli AC di Transmart Full Day Sale hemat sampai Rp1,4 jutaan. Selain itu, setiap pembelian mendapatkan bonus gratis instalasi.

Promo ini cuma berlangsung satu hari aja pada hari ini, Minggu (26/11) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia dari mulai toko buka sampai tutup.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

Enggak cuma dapat unit, harga tersebut masih ditambah dengan bonus pipa dan gratis jasa instalasi standar. Hemat banget kan, belanja di Transmart?

Selain AC, Transmart juga memberikan diskon besar-besaran hingga 50 persen di seluruh gerai untuk berbagai produk, mulai dari daging ayam, buah, furnitur, peralatan dapur, produk elektronik, hingga sepeda listrik.

Ada juga ekstra diskon 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank. Setiap transaksi hanya dapat menggunakan satu metode pembayaran.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega nggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadsaja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku khusus hari ini, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank yuk, supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!