mentari138 195Jutaan kata 356308Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol pakai e wallet》
Pasokan Daging Babi di China Melonjak ke Level Tertinggi Sejak 2014******
Pasokan daging babidi Chinatembus 55,41 juta ton pada 2022, naik 4,6 persen dibandingkan 2021.
Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2014. Biro Statistik China menyatakan kenaikan pasokan itu didorong oleh produksi daging babi pada kuartal keempat 2022 yang melesat 13,91 juta ton.
Hal itu terjadi seiring langkah para peternak menggemukkan babi seiring reli harga yang terjadi selama musim panas dengan harap mendapatkan keuntungan dari pemulihan permintaan.
"Sulit untuk menyesuaikan jumlah produksi daging yang lebih tinggi ini dengan permintaan," kata salah satu pendiri konsultan pertanian Sitonia Consulting yang berbasis di Shanghai Darin Friedrichs seperti dikutip dari Reuters, Selasa (17/1.
Sementara itu analis peternakan yang menolak disebut namanya mengatakan lonjakan persediaan daging babi juga dipicu oleh masalah data resmi dari pemerintah. Karena masalah data itu, produksi daging di China terus meningkat selama dua tahun belakangan ini meskipun permintaan tengah lesu.
Meskipun demikian, analis lain meyakini masalah kelebihan pasokan daging babi di China tak akan berlangsung lama. Mereka memperkirakan konsumsi daging meningkat setelah China melonggarkan kebijakan nol covid.
Mereka percaya kebijakan itu akan meningkatkan kegiatan makan bersama dan pertemuan bisnis yang pada akhirnya mendukung permintaan daging babi dan harganya.
[Gambas:Video CNN]
Heru Sebut KCN Bisa Beroperasi Lagi Asalkan Penuhi Syarat******
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan pelabuhanKarya Citra Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta Utara, bisa beroperasi kembali asalkan memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Pasalnya, KCN Marunda harus ditutup karena mendapat laporan dari warga setempat soal dugaan pencemaran lingkungan.
Heru mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berpihak pada siapapun.
"Kami juga senang kok kalau KCN itu bisa berjalan (beroperasi) lagi, tapi persyaratannya bisa dipenuhi," kata Heru.
Ia menambahkan, pemenuhan syarat tersebut juga memiliki tenggat waktu. Namun, Heru mengaku lupa berapa lama tenggat waktu tersebut.
Sebelumnya, sekitar 100 orang pekerja di Pelabuhan KCN Marunda melakukan demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/1) kemarin.
Lihat Juga :KAI Tebar Diskon Sampai 50 Persen Buat Lansia, Polri Hingga Wartawan |
Mereka meminta Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono membuka kembali Pelabuhan KCN yang ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Ketua II Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Munif menjelaskan ada sekitar dua ribu orang yang terdampak akibat penutupan Pelabuhan KCN Marunda.
"Tujuh bulan kami ini tidak ada kegiatan, sementara pelabuhan sekitarnya boleh melakukan kegiatan," ucap Munif, Kamis (12/1).
Para pekerja menuntut pembukaan kembali Pelabuhan KCN. Menurut Munif, pencemaran di Marunda masih ada walau telah ditutup sekitar tujuh bulan.
Lihat Juga :PERISKOP 2023Ekonomi RI 2023, Aman dari Resesi Tapi Terancam Stagflasi |
"Pencemaran tetap ada walaupun KCN ditutup, yang jadi pertanyaan kami, kami yang mencari nafkah di situ, kenapa pelabuhan lain tidak dipersoalkan, hanya KCN saja yang dipersoalkan," jelas Munif.
Pada Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN buntut dugaan pencemaran batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pencabutan izin itu dilakukan karena PT KCN tidak memenuhi sanksi administratif sebelumnya untuk melakukan berbagai rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai batas waktu yang ditetapkan.
[Gambas:Video CNN]
Label:batikwin、jitu server thailand、singa 123 slot
Terkait:ada777、sgp 88 slot、dewascore、cari pinjaman tanpa jaminan langsung cair、aneka4d login、jasa pelunasan pinjaman online、beli hp cicilan di shopee、dewakslot777、liga855、sera77
bab terbaru:amanah slot(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyaksawit ke Uni Eropa (UE) sebagai respons atas undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.
Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.
Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.
Malaysia meningkatkan keprihatinannya setelah anggota parlemen UE menyerukan pemeriksaan yang lebih besar terhadap minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya, yang digunakan dalam biofuel.
Pemeriksaan ini demi mencegah target transportasi terbarukan pasca-2020 berkontribusi terhadap deforestasi.
Negosiator Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai 2030.
Sementara, Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang memproduksi sebagian besar minyak sawit yang diimpor ke Eropa, telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas jika larangan penggunaan minyak sawit diberlakukan.
Lihat Juga :Petani Dukung RI-Malaysia Lawan Eropa dengan Setop Ekspor Sawit |
Indonesia mengatakan dapat memblokir impor susu bubuk dari Eropa jika blok tersebut tetap akan memberlakukan pembatasan impor minyak sawit.
Jaringan supermarket Inggris dan Islandia mengatakan akan menghapus minyak sawit dari produk makanan mereknya sendiri karena kekhawatiran akan perusakan hutan hujan.
Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, mengatakan klaim yang dibuat oleh Islandia menyesatkan konsumen tentang manfaat lingkungan dari minyak nabati lainnya.
Lihat Juga :![]() |
Komisi Uni Eropa menyimpulkan budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan. Penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya, termasuk minyak kelapa sawit, harus dibatasi hingga 2023, serta dihentikan secara bertahap pada 2030.
Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan kebijakan Uni Eropa. Indonesia menuduh pembatasan yang dilakukan Eropa terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil.
Indonesia dan Malaysia menuding Eropa melakukan diskriminasi minyak sawit di balik rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan, ester 3-MCPD, yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan.
CPOPC mempertanyakan keputusan UE untuk memberlakukan batas bawah minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.
Lihat Juga :Pertamina Buka Suara Soal Beli Solar Tak Bisa Gonta-ganti SPBU |
CPOPC menawarkan kerja sama dengan Komisi Eropa untuk menyusun kebijakan pasokan makanan Farm to ForkUni Eropa. Ajakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan.
Malaysia mengajukan gugatan kepada WTO terkait sikap Uni Eropa dan negara anggotanya, Prancis dan Lituania, karena membatasi biofuel berbasis minyak sawit.
UE menyetujui peraturan baru yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi mereka tidak merusak hutan.
Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit.
Malaysia mengatakan dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai tanggapan atas peraturan deforestasi baru tersebut.
Namun, Duta Besar UE untuk Malaysia mengatakan Eropa tidak melarang impor minyak sawit dari Malaysia. UU tersebut berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di manapun, termasuk di negara-negara anggota Uni Eropa.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan membatasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter untuk nikel.
Pasalnya, investor dan kapasitas smelter yang ada saat ini sudah sangat besar sedangkan cadangan nikel terbatas.
"Nanti kitabreakdownaturan teknisnya. Nanti kita bahas," katanya di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/1).
"Kita tahu dulu kalau produk NPI itu masuk dalam kategori pionir. Sekarang kita banyak produk seperti itu. Nah sekarang mulai kita tata, karena cadangan kita nggak banyak juga," imbuhnya.
Ia menilai harus ada keseimbangan antara pembangunan smelter dengan jumlah cadangan bahan baku yang ada.
Menurutnya, pemerintah akan mendorong sektor hilirisasi nikel dengan nilai tambah produk mencapai 80 persen.
Ke depan, kata Bahlil, pemerintah akan menata kembali kebijakan smelter nikel.
"Smelter smelter yang produk hilirisasinya baru 40 persen kita akan tata kembali," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(dal/pta)Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.
Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.
Berdasarkan catatan BPS, terdapat lima provinsi termiskin di Indonesia per September 2022 berdasarkan persentasenya.
Posisi keduaditempati oleh Provinsi Papua barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen. Angka ini naik dari Maret 2022 yang mencapai 21,33 persen.
Provinsi termiskin ketigaditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakini 20,05 persen.
Posisi keempatadalah Provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin 16,23 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,97 persen.
Provinsi kelimaadalah Gorontalo, yakni 15,51 persen pada September 2022. Persentase penduduk miskin ini meningkat dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,42 persen.
Lebih lanjut, BPS mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).
Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/sfr)Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.
Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.
"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).
Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.
"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.
Lihat Juga :KAI Tegaskan Pin Khusus Ibu Hamil Bisa Diperoleh Gratis |
Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.
Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.
"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.
Lihat Juga :Mendag Usulkan Subsidi Kedelai Diberikan Langsung ke Importir |
Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.
Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.
"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang sekitar 30 paket proyekpembangunanIKN Nusantara dengan nilai mencapai Rp23,7 triliun di tahun ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang ini dilakukan untuk mencari siapa yang nantinya memang pantas dan mau menggarap infrastruktur dasar. Sedangkan anggarannya bakal berasal dari APBN.
"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. Itu hanya untuk dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR," ujarnya usai rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).
"Belum. KPBU belum tahun ini," kata dia.
Sementara, pada 2022 lalu pemerintah telah merealisasikan kontrak pembangunan IKN sebanyak 40 paket dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun.
"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," jelasnya.
Basuki menjelaskan awalnya kontrak yang disepakati hingga minggu ketiga Desember hanya sebanyak 24 paket dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.
"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," kata dia.
Adapun kontrak yang gagal saat dilelang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kekurangan dokumen perusahaan yang mendaftar.
"Jadi ya biasa kan barang lelang pasti nggak semua mulus, ada yang dokumen yang tidak lengkap juga," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.
Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.
Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.
Lihat Juga :![]() |
Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.
"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.
"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.
Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.
Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.
Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.
"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.
Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.
"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.
Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.
Lihat Juga :![]() |
Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.
"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.
(lid/asa)《pinjol pakai e wallet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp dewa89Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol pakai e wallet》bab terbaru。