cara pinjam uang di m banking mandiri

ratu89 306Jutaan kata 345423Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang di m banking mandiri》

AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah tiba di Istana Negara Jakarta, Rabu pagi, didampingi istri Annisa Pohan, untuk menjalani pelantikan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

AHY sudah berada di dalam Istana Negara saat wartawan masuk ke dalam ruang pelantikan sekitar pukul 10.30 WIB.

Ia tampak mengenakan setelan pakaian sipil lengkap berupa jas hitam, celana hitam dan kopiah hitam.

AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR
Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：parade slot、cara ubah alamat di kredivo、nagaslot168

Terkait：sgo777 login、tokopedia pinjaman online、perhitungan bunga kredivo、cara mencairkan dana kredivo ke rekening、togel on login link alternatif、303 slot gacor、jam gacor domino hari ini、cara main telegram dibayar、megapoker99、46 di erek erek

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot online pakai dana（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

pinjaman bank keliling terdekat

vegas paito warna

cara live chat kredivo

aplikasi judi slot terpercaya

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Rekor pertempuran inti

zona paito cambodia

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tubuh dharma saya yang keren

gacor situs slot

Kasat Reskrim Polres Malra terluka kena panah saat amankan bentrok******

Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang.

Ambon (ANTARA) - Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara (Malra) AKP Wido Dwi Arifiya Zaen terluka saat mengamankan bentrok antarwarga di depan Toko Terra, Perumahan Pemda, Kabupaten Malra, Selasa (20/2) malam, kini sedang menjalani perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun.

"AKP Wido terluka terkena panah di kepala saat mencoba menghalangi dua kelompok pemuda yang saling serang dari kubu Ohoijang Lampu Merah dengan kubu Pemda," kata Kapolres Malra AKBP Frans Duma, Ambon, Rabu.

Sempat mendapatkan penanganan medis di RSUD Karel Sadsuitubun, Kasat Reskrim akan dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk mengangkat anak panah yang tertancap di kepala.

Terkait dengan peristiwa tersebut, Kapolres Malra mengimbau kepada semua pihak agar dapat menahan diri serta menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada polisi selaku aparat penegak hukum.

Kepada seluruh elemen masyarakat, dia meminta untuk terus merawat kebinekaan, menjaga persaudaraan, serta persatuan dan kesatuan sebagai anak-anak Maluku.

Kapolres mengatakan bahwa situasi kamtibmas sejak tahapan Pemilu 2024 hingga saat ini aman dan kondusif. Kondusivitas dapat tercipta atas kesadaran semua anak negeri dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan di daerah Para Raja-raja ini.

"Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang. Kalau ada masalah, segera lapor kepada aparat kepolisian. Jangan main hakim sendiri yang malah akan merugikan banyak orang," pintanya.

Baca juga: Penganiaya wartawan di Maluku Tenggara ditetapkan sebagai tersangka
Baca juga: Polres Malra sosialisasi Kamtibmas di tiga desa antisipasi tawuran

Kepada Pejabat Bupati dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh pemuda, Kapolres mengajak agar dapat bersama-sama terlibat dalam mendamaikan bentrokan tersebut.

"Saya meminta kepada Bapak Pejabat Bupati bersama tokoh-tokoh masyarakat agar dapat bersama-sama turun langsung untuk mengondusifkan wilayah tersebut," ajaknya.

Maluku Tenggara, kata Kapolres, merupakan daerah yang memiliki potensi besar baik sumber daya alam maupun pariwisatanya.

Oleh karena itu, semua pihak wajib menjaga keamanan dan ketenteraman agar para wisatawan bisa berkunjung sehingga dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat.

"Bila ada persoalan, mari sama-sama kita menghormati dan menghargai serta menyelesaikan setiap persoalan dengan hati dan kepala yang dingin, serta menyerahkan prosesnya pada hukum yang berlaku," katanya.

Kapolres juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar jangan terprovokasi dengan orang-orang atau kelompok yang sengaja menginginkan daerah ini terus dianggap sebagai wilayah yang tidak aman dan kondusif untuk pelaku-pelaku usaha.

Pewarta: Winda Herman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Versi lengkap novel Jueji

play slot 123 login

Bapanas imbau masyarakat tak panik lakukan pembelian beras berlebihan******

Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying.....

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kecenderungan panic buying, terutama dalam pembelian beras secara berlebihan.

“Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Masyarakat tidak perlu panic buyingkarena memang pemerintah sudah mempersiapkan jauh jauh hari,” kata Arief di Jakarta, Sabtu.

Arief menegaskan bahwa stok beras di Indonesia sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah jauh-jauh hari, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan pasokan.

Baca juga: Bapanas: Bantuan pangan beras guna kendalikan permintaan di masyarakat

Dia menyebut per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya telah menyentuh angka 107 ribu ton.

Sementara itu untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton.

Arief menekankan bahwa pada Maret diproyeksikan akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton. Proyeksi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan beras yang cukup signifikan, serta membantu menekan harga beras di pasaran.

Namun demikian, Arief juga menilai pentingnya menjaga nilai tukar petani (NTP) agar tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Baca juga: Kementan pastikan produksi beras nasional tetap aman jelang Ramadhan

Dia menjelaskan bahwa harga beras dipengaruhi oleh harga gabah, di mana jika harga gabah naik, harga beras pun akan mengikuti.

“Misalnya rata-rata Rp8.000-Rp8.500 memang harga berasnya akan Rp16.000. Kenapa demikian? Memang ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi percayalah pemerintah akan menyeimbangkan antara harga di hulu dengan harga di hilir," terang Arief.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dalam delapan bulan terakhir, produksi beras di Indonesia mengalami defisit jika dibandingkan dengan konsumsi.

Terkait dengan indeks harga beras dunia, Arief menyebutkan ada kenaikan yang signifikan, mencapai 13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tepat dengan melakukan importasi beras untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan melakukan stabilisasi harga di pasaran lewat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Selain itu bantuan pangan beras 10 kg yang menyasar 22 keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mendatangi langsung ke pemukiman penduduk atau tempat keramaian untuk menjual beras dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Dalam kerangka peningkatan produksi beras, Arief menyebutkan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas panen padi.

Baca juga: Jelang Ramadhan, stok beras di Pasar Induk Cipinang aman

Menurut Arief dengan proyeksi luas panen yang semakin bertambah, diharapkan produksi beras dapat meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kami close coordinationdengan Bapak Menteri Pertanian yang hari ini bersama jajarannya bekerja keras untuk melakukan tanam. Jadi panennya bisa 2,5 juta ton per bulan dan ini confirmmemang harus dikerjakan. Kemarin sempat tertunda tanam karena ada climate changeEl Nino di akhir tahun," kata Arief.

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

vip303

Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Menipu dan merampas sistem amplop merah

slot bet 555

Arab Saudi luncurkan Pusat Kecerdasan Buatan untuk media******

Riyadh (ANTARA) - Arab Saudi pada Selasa (20/2) meluncurkan Pusat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk Media, dan Kamp Masa Depan AI Generatif untuk Media.

Keduanya diluncurkan oleh Menteri Media Arab Saudi Salman bin Yousef Al-Dosari bersama Presiden Otoritas Data dan AI Arab Saudi Abdullah bin Sharaf Alghamdi dalam pembukaan Forum Media Arab Saudi (Saudi Media Forum).

Peluncuran ini bertujuan untuk memprediksi perkembangan AI di masa depan dan berbagai penerapannya di media guna menunjang tujuan negara kerajaan itu menjadi negara terdepan di bidang ini serta memberikan dukungan teknologi tinggi demi memperkuat kemampuan media Arab Saudi.

Industri media Arab Saudi menyumbang 3,87 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.658) untuk PDB negara kerajaan itu pada 2023, kata Salman bin Yousef Al-Dosari dalam forum tersebut.

Dia menekankan investasi sektor industri tersebut dalam sumber daya manusia, yang menghasilkan 56.000 kesempatan kerja tahun lalu diperkirakan akan mencapai 67.000 kesempatan kerja pada 2024.

Masyarakat mengunjungi Pameran Masa Depan Media di Riyadh, Arab Saudi, 19 Februari 2024. Pameran Masa Depan Media dimulai pada hari Senin (19/2) sebagai salah satu pameran media khusus terbesar di Timur Tengah, yang menampung lebih dari 200 perusahaan lokal dan internasional selama tiga tahun. hari. Pameran itu menampilkan aspek teknis, kreatif, dan inovatif terkini di semua bidang media. (ANTARA/Xinhua/Wang Haizhou)

Penjahat paling kuat, Tang Seng

jodohtoto

Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024******

New York (ANTARA) - Universitas Hukum Marquette mengungkapkan hasil akhir survei mereka yang menunjukkan calon presiden dari Partai Republik, yang juga mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memenangkan pemilu 2024.

Survei yang dilakukan pada 5-15 Februari itu menjelaskan kedudukan para kandidat untuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada 5 November.

Menurut survei tersebut, 51 persen pemilih terdaftar menunjukkan niat mereka untuk memilih Trump, sementara 49 persen sisanya mendukung Joe Biden.

Saat menghitung pemilih potensial, dukungan terhadap Trump meningkat satu poin menjadi 52 persen, sedangkan dukungan terhadap Biden menurun menjadi 48 persen.

Sementara para peserta survei menekankan bahwa jika calon presidennya adalah mantan Duta Besar PBB yang juga mantan Gubernus Carolina Selatan Nikki Halley, 58 persen responden menyatakan akan mendukung Partai Republik, dan pendukung Biden menurun jadi hanya 42 persen.

Ketika ditanya tentang preferensi mereka terhadap calon presiden dari Partai Republik, 73 persen responden yang masih ragu-ragu memilih Trump, sementara 15 persen memilih Haley.

Meskipun pendukung Biden memiliki keunggulan 66 persen dalam pertanyaan survei mengenai pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, sebanyak 27 persen pemilih masih bimbang.

Selain itu, para pemilih mengatakan mereka lebih mempercayai Trump mengenai masalah terkait imigrasi, keamanan perbatasan, dan ekonomi, sementara mereka lebih percaya kepada Biden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan aborsi, layanan kesehatan dan layanan keamanan sosial.

Baca juga: Trump salahkan Biden atas perang di Ukraina, serangan Hamas di Israel
Baca juga: Dunia harus bersiap bila Trump menang Pilpres AS pada 2024

Sumber: Anadolu

《cara pinjam uang di m banking mandiri》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，nexonbetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam uang di m banking mandiri》bab terbaru。