petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slotjitu

daftar pinjol legal ojk terbaru 866Jutaan kata 158061Orang-orang telah membaca serialisasi

《slotjitu》

Parlemen Eropa serukan gencatan senjata permanen di Gaza******

Parlemen Eropa serukan gencatan senjata permanen di Gaza
Parlemen Uni Eropa. ANTARA/Anadolu/pri.
Ankara (ANTARA) - Parlemen Eropa untuk pertama kalinya menyerukan "gencatan senjata segera dan permanen" di Gaza di tengah serangan Israel yang terus berlanjut di daerah kantong tersebut.

Di Majelis Umum Parlemen Eropa, laporan 2023 tentang "Hak asasi manusia dan demokrasi di dunia dan kebijakan Uni Eropa (UE) tentang masalah tersebut" disetujui pada Rabu dengan 265 suara dukungan, 253 menentang dan 10 abstain, demikian dilansir Anadolu.

Atas permintaan dari anggota kelompok sayap kiri di parlemen, pasal ke-62 laporan tersebut diubah untuk memasukkan seruan "gencatan senjata segera dan permanen di Gaza."

Laporan yang baru direvisi tersebut disetujui setelah mosi untuk resolusi, termasuk pernyataan yang mendesak UE, negara-negara anggotanya, dan masyarakat internasional untuk menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza, terutama untuk memastikan akses makanan dan air yang tak terputus untuk semua orang.

Langkah tersebut menandai pertama kalinya parlemen tersebut menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada 18 Januari, "gencatan senjata permanen" dikaitkan dengan kondisi seperti pembebasan semua tawanan dan pembubaran kelompok Hamas Palestina.

Dalam sebuah sidang di Majelis Umum pada Selasa yang mendiskusikan laporan itu, banyak anggota parlemen mengkritik kelalaian UE di Gaza, dan menuding UE membiarkan Israel tidak dihukum atas dugaan kejahatan meski terjadi serangan terus menerus.

Beberapa anggota menyatakan kritiknya atas pengecualian Gaza dari rancangan awal, menuduh UE gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional.

Israel meluncurkan serangan mematikan ke Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan 29.954 orang dan melukai lebih dari 70 ribu orang lainnya, dengan kehancuran massal dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Dewan Eropa soroti besarnya jumlah korban sipil di Gaza
Baca juga: UNRWA kesulitan salurkan bantuan ke Gaza di tengah tembakan Israel

Penerjemah: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan******

BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan
Konsumen melakukan pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Gade Coffe Padang, Sumatera Barat, Senin (26/2/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/Spt
Nah itu semua sudah kami bangun, terutama kembali start-nya adalah untuk mengumpulkan data.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menyatakan bahwa pihaknya sedang mengembangkan sistem pengawasan transaksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI).

“Begitu masuk di supervisi (sistem pengawasan), AI sangat-sangat membantu, contohnya tadi saya mengungkit sebuah teknologi yang sekarang ini sedang kami coba kembangkan, yaitu Proactive Risk Management,” ujar Dicky Kartikoyono, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengawasi real-time transactionmaupun real-time fraudsecara manual maupun menggunakan cara konvensional berdasarkan pelaporan seperti biasa.

Dia pun mengatakan bahwa menerapkan pendekatan teknologi dalam pengawasan ekosistem keuangan secara keseluruhan kini menjadi salah satu fokus kerja BI.

Selain untuk mengembangkan sistem pengawasan, Dicky menuturkan bahwa teknologi kecerdasan buatan juga akan digunakan dalam sistem pembayaran.

Menurutnya, data yang dikumpulkan dari sistem pembayaran melalui AI dapat diolah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan oleh BI maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia menyatakan bahwa konsep implementasi kecerdasan buatan dalam pengumpulan data tersebut telah disusun dan rencananya akan disusun semacam AI generatif yang dapat memberikan bantuan analisis.

“Nah itu semua sudah kami bangun, terutama kembali start-nya adalah untuk mengumpulkan data,” kata Dicky lagi.
Baca juga: BI sebut digitalisasi pembayaran RI jawab tantangan dari disrupsi AI
Baca juga: Gubernur BI: Digitalisasi jadi tantangan akedemisi hingga pebisnis

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:indoxbet

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
slot gacor gampang maxwin
bola138
indobetklik
kumpulan bonus new member
jos889
pola rtp gacor hari ini
siptogel
dolar138 rtp
pinjaman tunai online
Daftar isi semua bab
Bab 1 aplikasi kredit barang elektronik
Bab 2 slot gacor hari ini
Bab 3 sarang188
Bab 4 betwin4d
Bab 5 slot sering kasih maxwin
Bab 6 buku erek erek bergambar
Bab 7 lajubet
Bab 8 suara4d
Bab 9 cara daftar adakami
Bab 10 lawastoto
Bab 11 cara untuk mendapatkan duit
Bab 12 agen69 rtp
Bab 13 pola gacor anti rungkad
Bab 14 terwin44
Bab 15 pinjam cepat ilegal
Bab 16 dewa88 jp
Bab 17 situs judi slot online terpercaya
Bab 18 indo777
Bab 19 daftar slot paling gacor
Bab 20 maxwin terbaru
Klik untuk melihattersembunyi di tengah134bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

situs judi daftar langsung dapat bonus tanpa deposit 2022
Putin: Imbas kemungkinan campur tangan NATO di Ukraina akan tragis
Presiden Rusia Vladimir Putin. (ANTARA/Anadolu)
Moskow (ANTARA) - Konsekuensi atas kemungkinan campur tangan NATO di Ukraina akan sangat tragis bagi pasukan yang dikirim ke Ukraina, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis.

“Mereka mulai membicarakan soal kemungkinan pengiriman kontingen militer NATO ke Ukraina, namun kami ingat nasib orang-orang yang pernah mengirim kontingennya ke wilayah negara kami. Imbas dari kemungkinan campur tangan saat ini akan jauh lebih tragis,” kata Putin dalam pidato tahunan di hadapan Majelis Federal.

Presiden Rusia itu menambahkan bahwa aksi Amerika Serikat bersama para sekutunya mengarah pada "penghancuran keamanan Eropa", sehingga menimbulkan bahaya bagi semua pihak.

Putin juga menyebut sejumlah pernyataan yang dilontarkan Negara Barat bahwa Rusia diduga akan menyerang Eropa adalah “omong kosong”.

Menurut Putin, penting bagi Rusia untuk secara serius memperkuat unit militer ke arah strategis barat guna menetralisir ancaman NATO.

Sumber: Sputnik
Baca juga: Sebut Biden "ngawur", Putin tegaskan Rusia tak berniat serang NATO
Baca juga: Putin sebut ada kemungkinan AUKUS integrasi dengan NATO
Baca juga: Putin: Aksesi Ukraina ke NATO ancaman bagi keamanan Rusia
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Pedang dan Sihir

mponusa
BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Bayu Saputra
Beberapa tahun sebelumnya justru beras bukan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi komoditas pangan khususnya beras perlu diwaspadai menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Perlu kita waspadai inflasi Ramadhan biasanya terjadi kenaikan harga. Secara umum pada momen Ramadhan selalu ditunjukkan data historis di mana momen Ramadhan selalu terjadi inflasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Amalia menjelaskan beberapa tahun sebelumnya justru beras bukan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Ia mengungkap dalam tiga tahun terakhir, yang memberikan andil inflasi terbesar menjelang bulan Ramadhan yakni daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi.

Namun, bulan ini, beras menjadi salah satu komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi bulanan.

BPS mencatat inflasi bulanan Februari sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food)mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

"Beberapa komoditas pangan penyebab inflasi Februari 2024 adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras yang juga mendorong inflasi Februari 2024 dan perlu kita waspadai untuk inflasi Maret dan April,” ujarnya.

Sedangkan saat periode Hari Raya Idul Fitri, lanjut Amalia, sumbangsih inflasi tertinggi seringkali berasal dari sektor transportasi, khususnya angkutan udara.

Lebih lanjut, Amalia memprediksi produksi beras akan mulai meningkat pada Maret dan mencapai puncak panen raya pada April 2024 mendatang. Dalam paparannya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan menjadi penghasil terbesar pada musim panen raya tahun ini.

Dengan peningkatan produksi dan persediaan tersebut, diharapkan inflasi dapat dijaga

“Itu memang perlu kita mulai antisipasi dari awal tekanan inflasi di hari raya tahun ini mudah mudah-mudahan tidak terlalu besar dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Baca juga: BPS DKI catat Inflasi tahunan Februari DKI Jakarta capai 2,12 persen
Baca juga: Ekonom prediksi inflasi akan mulai menurun pada kuartal III tahun ini
Baca juga: Indef proyeksikan inflasi masih berlanjut jelang Ramadhan

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Rekor pertempuran inti

info pinjol cepat cair
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

macauslot
Menteri ESDM: Smelter Freeport siap beroperasi Juni 2024
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (kiri) didampingi oleh Dirjen Minerba Bambang Suwantono, dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi saat melakukan kunjungan ke proyek Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rizal Hanafi/aa.
Progres pembangunan smelter ini sesuai rencana
Gresik (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur siap beroperasi pada Juni 2024.

"Progres pembangunan smelter ini sesuai rencana. Saya apresiasi kesungguhan Freeport dalam mendukung kebijakan hilirisasi tambang. Saya optimistis smelter PTFI dapat beroperasi pada Juni 2024," kata Arifin kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke smelter PTFI di Gresik, Kamis.

Arifin mengatakan pembangunan pabrik pemurnian tembaga (smelter) PTFI ini merupakan bagian dari program percepatan hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah. Sebagai langkah penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama mengatakan pembangunan smelter berjalan lancar dan sesuai target.

"Progres pembangunan smelter saat ini sesuai dengan rencana dan siap beroperasi di bulan Juni 2024. Smelter PTFI akan mulai berproduksi di Agustus 2024 dan selanjutnya ramp upmencapai kapasitas penuh pada akhir Desember 2024,” kata Jenpino.

Untuk diketahui, pembangunan smelter ini merupakan mandat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Smelter berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

PTFI telah menanamkan investasi hingga 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp48 triliun per akhir Desember 2023. Ini merupakan smelter kedua PTFI. Smelter pertama dibangun pada 1996 dan dikelola oleh PT Smelting.

Smelter tembaga dengan Design Single Line terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta PGM (Platinum Group Metal). Produk samping antara lain asam sulfat, gipsum, dan timbal.

"Setelah smelter beroperasi penuh pada akhir 2024, seluruh hasil tambang PTFI akan dimurnikan di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara," tutur Jenpino.

Baca juga: Inalum menargetkan smelter alumina Mempawah beroperasi akhir 2024
Baca juga: Menteri Bahlil minta perbankan biayai pengusaha untuk bangun smelter
Baca juga: Luhut katakan program hilirisasi dapat tekan kemiskinan di daerah

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

club77
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sarjana Shenwu

uku ojk
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala saat menghadiri acara bedah buku di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), Jakarta, Kamis (21/2/2024). (ANTARA/HO-SKSG UI)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024