merdeka777

Penguasa Misteri

Buwas Jamin Penyaluran Bansos Beras Bebas Mafia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) berasbebas dari mafia.

Jaminan ia berikan karena memang penyaluran 10 kilogram (kg) beras per bulan itu akan diawasi oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Nanti tugasnya Satgas Pangan, saya sudah koordinasi dengan Satgas Pangan," kata Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

"Itu yang bertanggung jawab kontrol pasar juga harus menandatangani, mereka bertanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengawasi," ucap Buwas.

Bansos beras sendiri dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hari ini. Bansos itu dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima sebanyak 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan.

Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Apalagi, harga beras sudah naik sekitar 5-6 persen di Agustus kemarin.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8) lalu.

Adapun total anggaran untuk bansos beras ini mencapai Rp8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

Pengusaha Penggilingan Sebut Stok Beras Tak Aman Sampai Maret 2024******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memprediksi stok beras pemerintah yang dikuasai Bulogsaat ini bakal mencukupi hingga akhir tahun.

Bulog sekarang memiliki stok beras 1,5 juta ton. Stok akan bertambah 400 ribu ton.

"Stok untuk sampai akhir tahun diperkirakan cukup dengan 400 ton yang akan masuk. Namun untuk sampai dengan Maret 2024 jumlah stok tersebut tidak aman," ucap Sutarto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

"Diperkirakan panen raya musim tanam 2023/2024 paling cepat Maret, sehingga akan normal pasokan mulai April. Sehingga persiapan Bansos dan operasi pasar seyogyanya disiapkan sampai Maret 2024," jelas dia lebih lanjut.

Jika Bansos dan operasi pasar tepat waktu secara jumlah dan sasaran, menurut Sutarto, harga beras akan terkendali dan tidak akan ada kenaikan.

Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkap stok beras yang dimiliki Bulog per hari ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rata-rata nasional.

Berdasarkan temuannya, harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Reynaldi juga menegaskan Indonesia tak akan mampu bertahan hingga akhir tahun dengan pasokan beras yang dikantongi saat ini. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena faktor iklim El Nino.

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga tak mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

"Produktivitas pertanian kita justru malah mengalami kewaspadaan. Maka IKAPPI sejak lama menyampaikan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk segera menggenjot produksi," ucap dia lebih lanjut.

Shenwutu

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.

Kota Akademi Seni Bela Diri

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China

Keabadian

Daftar Jam Operasional LRT Jabodebek******

Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/8) kemarin. Masyarakat pun sudah bisa menjajal moda transportasi ini.

Adapun jalur yang diresmikan terdiri dari dua rute, yakni Cibubur melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan line Bekasi melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total 18 stasiun menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Untuk tahap awal, jam operasional LRT Jabodebek masih terbatas. Mengutip akun Instagram resmi @lrt_jabodebel, moda transportasi tanpa masinis ini beroperasi mulai pukul 05.09 WIB sampai dengan 18.39 WIB.

Jadwal keberangkatan awal LRT Jabodebek

- Dukuh Atas-Harjamukti: 05.09 WIB-05.59 WIB
- Harjamukti-Dukuh Atas: 05.09 WIB-05.59 WIB
- Jati Mulya-Dukuh Atas: 05.00 WIB-05.55 WIB
- Dukuh Atas-Jati Mulya: 05.58 WIB-06.54 WIB

Jadwal keberangkatan terakhir LRT Jabodebek

- Dukuh Atas-Jati Mulya: 18.58 WIB-19.54 WIB
- Jati Mulya-Dukuh Atas: 18.00 WIB-18.55 WIB
- Harjamukti-Dukuh Atas: 17.49 WIB-18.39 WIB
- Dukuh Atas-Harjamukti: 17.49 WIB-18.39 WIB

Sebagai catatan, untuk sementara Stasiun Halim belum dapat digunakan untuk naik dan turun penumpang.

Jadwal keberangkatan di atas masih bisa berubah. Sebab, pada saat beroperasi penuh, waktu operasional LRT Jabodebek akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB.

Pada tahap awal, masyarakat bisa menjajal dengan tarif promo Rp5.000 hingga September.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan tarif promo ini diberikan dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 sekaligus memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat.

"Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," kata Adita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8) lalu.

Adita menerangkan pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).

"Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," ujarnya.

Setelah itu, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20 ribu untuk selain jarak terjauh. Skema ini mulai berlaku pada awal Oktober sampai akhir Februari 2024.

Tarif LRT Jabodebek sendiri sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan bertambah sebesar Rp700 per km selanjutnya. Besaran tarif itu telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan.

[Gambas:Video CNN]