daftar slot mudah menang

Brahmacharya

Erick Thohir Buka Dalih Pemerintah Beri Dana Besar untuk Infrastruktur******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap alasan pemerintah jor-joran dalam mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, itu dilakukan pemerintah demi terciptanya interkoneksi logistik.

"Karena untuk mencapai target 2045, salah satu isu yang menghambat adalah logistik, ketika ongkos logistik atau transportasi barang maupun manusia tidak bisa menjadi satu kesatuan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/5).

Erick mengatakan percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan negara yang ekonominya maju karena pembangunan infrastruktur.

Salah satunya Korea Selatan. Pada 1950-an, kata Erick, negara tersebut menghabiskan 50 persen untuk pembangunan infrastruktur sehingga mereka bisa menjadi negara maju. Kemudian juga China serta Uni Emirat Arab.

Ke depan, Erick berharap dengan terciptanya ekosistem logistik yang baik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh.

"Mimpi besar ini yang diimplementasikan dalam keseharian yang menjadi kunci karena percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja untuk mencapai cita-cita kita menjadi negara besar," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Kemendag Beber Pemicu Harga Minyakita Naik di Atas HET Rp14 Ribu******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membenarkan harga Minyakita secara rata-rata secara nasional Rp15.039 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut kenaikan itu dipicu harga jual di sejumlah daerah lebih tinggi dari HET.

Ia mencontohkan harga Minyakita di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp18 ribu per liter.

Isy belum mengetahui mengapa harga Minyakita di Indonesia Timur itu mahal meski Kemendag memberikan banyak insentif regional hingga insentif kemasan.

"Harusnya dengan adanya insentif regional, kalau pelaku usaha mendistribusikan ke wilayah Indonesia Timur itu kan harusnya sama, tapi ternyata harga itu kan tidak bisa," ungkapnya.

Untuk kenaikan harga di Jakarta yang melebihi HET, Isy menjelaskan hal itu terjadi lantaran jalur distribusi yang sangat panjang. Pedagang yang seharusnya bisa menjual di HET, malah harus membeli minyak goreng pemerintah itu seharga Rp14.000 per liter. Alhasil, harga kepada konsumen lebih tinggi.

"Itu kan juga terjadi bukan karena kesalahan distribusi atau lebih karena, kalau di GT (general trade) itu kan banyaknya tangan ke tangan. Jadi seharusnya dia (pedagang) menjual Rp14 ribu, tapi malah kemudian dia beli saja sudah Rp14 ribu. Jadi harga jatuhnya sudah di Rp15 ribu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

Cikarang Listrindo Bakal Tebar Dividen Final US,9 Juta******

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Gandaria, Jakarta Selatan pada Senin (8/5), dengan tema 'Powering the Future' sebagai analogi semangat perusahaan yang beroperasi sejak 30 tahun lalu untuk terus bertransformasi melalui digitalisasi dan integrasi Teknologi Informasi, serta melakukan pengembangan energi terbarukan.

Melalui RUPS, ada enam mata acara yang disetujui, antara lain adalah persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih perseroan, serta pengalihan saham treasuri untuk pembayaran sebagian bonus karyawan. Manajemen menyatakan setuju atas penggunaan laba bersih dan laba ditahan perseroan untuk pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar US.634.266, termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 21 Desember 2022 sejumlah US.795.455.

Adapun dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar US.838.811 atau 64,4 persen dari total dividen sesuai yang ditetapkan, dengan memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan.

"Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan industri sebesar 8,3 persen, sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia dari gelombang pandemi yang ditandai dengan kenaikan PDB sebesar 5,3 persen yoy (year-on-year) pada tahun 2022," lanjut pernyataan manajemen.

Pada saat bersamaan, perseroan juga berhasil menjaga kinerja keuangan. Hal itu tercermin dari struktur permodalan melalui Rasio Leverage sebesar 0,9x dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio sebesar 7,2x, angka yang jauh di atas ketentuan pemegang obligasi internasional perseroan.

Pencapaian lain perseroan termasuk keberhasilan mewujudkan komitmen untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam proses bisnis, yang diperlihatkan melalui peningkatan peringkat ESG berdasarkan penilaian sejumlah lembaga internasional seperti Sustainalytics, MSCi dan S&P Global.

Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya perseroan meraih penghargaan PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di kancah pasar modal, perseroan memborong sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan emiten terbaik pada sektor utilitas melalui Bisnis Indonesia Award 2022.

Selain itu, juga penghargaan saham terbaik untuk kategori big capdalam acara Penghargaan Saham Terbaik 2022, serta penghargaan Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company dengan praktik GCG terbaik dan Best Disclosure Transparency dari Indonesian Institute for Corporate Directorship.

Manajemen menambahkan, sesuai Sustainability Roadmap, pada 2023 perseroan akan terus mengembangkan inisiatif energi terbarukan, khususnya PLTS Atap yang memiliki target pemasangan hingga 10 MWp per tahun, serta penggunaan bahan bakar nabati seperti cangkang sawit dan serpihan kayu untuk proses co-firing pada boiler CFB.

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Kemendag Tak Beri Sanksi 7 Produsen Minyak Goreng yang Didenda KPPU******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.

"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Curiga IKN Sepi Peminat di Balik Ide Luhut Pakai Mandor Asing******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan mandor asingalias bule dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya lapor ke Presiden (Jokowi), pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ungkap Luhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku penunjukan mandor bule adalah bagian dari manuvernya usai diamanahkan Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Lihat Juga : Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024

"Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Ia kecewa berat dengan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, Jokowi kudumemprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang mendatangkan bule dengan alasan menjaga kualitas pembangunan IKN.

Rizal menyoroti kondisi penduduk Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan pekerjaan. Ia mengultimatum pemerintah untuk mengevaluasi penunjukan mandor asing tersebut, terlebih tidak ada dampak signifikan untuk mengundang investor.

Lanjut ke halaman sebelah...

Mandor lokal dinilai tak kalah berkualitas dibanding TKA

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]