link slot indonesia

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024Arsjad Rasjid punya sederet ladang cuan yang tak bisa dipandang remeh.

Namanya harum di kancah bisnis tanah air dan regional Asia Tenggara. Arsjad adalah Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) alias geng pebisnis di Asia Tenggara.

Selain dikenal memimpin para pengusaha andal, Arsjad juga punya usaha sendiri. Ia adalah Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, yakni perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan engineering procurement construction(EPC).

Berdasarkan situs arsjadrasjid.com, ia mempekerjakan lebih dari 10 ribu karyawan di Indika Energy Group. Ia bersama anak buahnya sukses turnaround dari menurunnya kinerja perusahaan imbas harga batu bara amblas di 2013-2016 sampai akhirnya perusahaan berbalik positif.

Per 2022, Indika Energy melaporkan laba bersih US2,7 juta atau setara Rp6,9 triliun (asumsi kurs Rp15.355 per dolar AS) dan laba inti US1,2 juta alias Rp8 triliun. Indika Energy juga berupaya memperkuat diversifikasi usaha di sektor nonbatu bara di tengah meningkatnya permintaan dan harga jual batu bara global.

Bahkan, pendapatan perusahaan meningkat 41,2 persen menjadi US.334,9 juta pada tahun lalu. Faktor paling dominan dari meningkatnya cuan Arsjad adalah harga jual batu bara yang lebih tinggi.

Selain di Indika, Arsjad pernah menduduki posisi strategis lainnya, yakni Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors serta PT Tripatra Engineering sejak April 2021. Ia juga komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Jabatan komisaris di perusahaan ternama juga hal lumrah baginya, seperti PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), dan Kideco (sejak Februari 2017). Lalu, PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan PT Rukun Raharja Tbk (sejak Juni 2014).

Arsjad juga menjabat Chairman Indika Foundation sejak Februari 2017.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Kronologi Antam vs Budi Said, Diskon Berujung Ganti Rugi 1,1 Ton Emas******

Kasus PT Antam (Persero) Tbk vs Budi Said yang merupakan crazy rich Surabaya memanas sejak 2020 lalu.

Budi Said mengklaim dirinya sebagai konsumen Antam di Butik Emas LM Surabaya tidak mendapatkan haknya. Ia menyebut kasus ini bermula dari diskon yang diklaim ditawarkan Antam.

Perseteruan ini disebut sudah pernah coba didamaikan. Namun, mediasi pada 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal.

- Gugatan Budi Said

Gugatan Budi didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby. Berdasarkan gugatan tersebut, Antam diklaim menjanjikan diskon untuk transaksi yang dilakukan Budi.

Budi mengklaim sudah membayar pembelian emas batangan 24 karat Antam seberat 7,07 ton pada 2018 lalu. Namun, ia mengaku hanya menerima emas Antam sebanyak 5,9 ton, di mana selisihnya 1,1 ton tidak pernah diterima.

Dalam salah satu petitum gugatan ia meminta PN Surabaya menghukum tergugat I alias Antam untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp817,46 miliar, diambil dari harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram. Ganti rugi ini setara emas Antam 1,1 ton.

Nantinya, nilai ganti rugi tersebut disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman situs resmi Antam www.logammulia.com.

- PN Surabaya vonis Antam ganti rugi

Dalam amar putusannya pada 13 Januari 2021, majelis hakim PN Surabaya menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Budi Said. Maka, Antam diharuskan membayar ganti rugi Rp817,46 miliar atau menyerahkan emas seberat 1,13 ton kepada Budi.

Selain Antam, majelis hakim juga menghukum tergugat Eksi Anggraeni membayar kerugian materiil kepada Budi sebesar Rp92,09 miliar.

Baik Antam dan Eksi juga dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Budi Rp500 miliar.

- Antam Ajukan Banding

Antam membantah menjanjikan harga diskon dalam transaksi Budi Said. Mereka mengklaim hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.

Mereka kekeh tetap berada pada posisi tidak bersalah atas gugatan Budi Said. Kunto Hendrapawoko yang saat itu menjabat SVP corporate secretary Antam menegaskan pihaknya mengajukan banding atas putusan 13 Januari 2021 tersebut.

"Perusahaan merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan segelintir oknum terhadap Butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi," katanya kala itu.

- Budi Kalah Banding, Antam Kalah Kasasi

Budi yang menang di PN Surabaya sempat kalah di tingkat banding. Namun, ia akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

MA lantas memutuskan Antam kalah kasasi dalam kasus versus Budi Said. Ini tertuang dalam putusan MA dengan nomor register 1666 K/PDT/2022 yang disahkan pada 29 Juni 2022.

Majelis hakim yang memutus perkara Budi Said melawan Antam, yaitu Panji Widagdo, Rahmi Mulyati, dan Maria Anna Samiyati.

- Antam Tolak Bayar 1,1 Ton Emas

Antam menolak membayar 1,13 ton emas batangan kepada crazy rich Surabaya Budi Said. Perusahaan memilih menyiapkan strategi lanjutan menghadapi tuntutan Budi di MA.

"Perusahaan menegaskan bahwa tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikad baik," ungkap Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/8/2022).

- MA Tolak PK Antam

Crazy rich Surabaya Budi Said kembali menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Permohonan PK ini diajukan Antam yang diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Amar putusan PK tersebut diputus 12 September 2023 lalu dan diunggah di laman resmi MA dengan nomor perkara 554 PK/PDT/2023.

Ketua majelis PK ini Yakup Ginting dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, ada Prasetyo Nugroho selaku panitera pengganti.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Namun, perusahaan masih menunggu salinan putusan.

Ia berdalih PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Erick Thohir: Utang BUMN Rp1.600 T, Modal Rp3.150 T******

Menteri BUMNErick Thohir mengklaim modalBUMN sekarang ini mencapai Rp3.150 triliun.

Meski demikian, ia miris karena yang dilihat banyak masyarakat tentang BUMN selama ini adalah utangnya yang tembus Rp1.600 triliun.

Ia mengatakan pengamatan masyarakat itu bisa bias dan salah.

Erick mengatakan bercermin dari posisi modal dan utang tersebut, sejatinya perusahaan pelat merah saat ini dalam kondisi sehat. Pasalnya, modal jumlahnya jauh lebih besar ketimbang utang.

"Alhamdulillah, rasio utang BUMN semakin kecil. Artinya, BUMN semakin sehat," katanya.

Meski sehat, Erick tak menampik memang ada yang tak sempurna dengan BUMN. Terutama, perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur.

Untuk saat ini, perusahaan negara di sektor infrastruktur memang belum mendapatkan keuntungan. 

"Saya tak menutup ada kekurangan apalagi kalau kita bicara infrastruktur yang pengembaliannya lama perlu waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

BPS Beber Dampak Harga BBM Naik ke Inflasi September 2023******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi menyumbanginflasi September 2023, meski tidak terlalu signifikan.

Amalia merinci kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal bulan lalu menyumbang 0,06 persen terhadap inflasi September yang menyentuh 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan inflasi September 2023 secara tahunan (year on year/yoy) berada di level 2,28 persen.

"BBM nonsubsidi pada umumnya dikonsumsi rumah tangga menengah atas, terutama konsumsi alat transportasi pribadi sehingga dampaknya lebih dirasakan pengeluaran rumah tangga tersebut dan dampak lanjutannya tidak terlalu terasa ke pelaku usaha," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Di lain sisi, ia menjelaskan dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi pada September 2022 lalu yang membuat indeks harga konsumen (IHK) melonjak hingga Agustus 2023. Bahkan, efek kenaikan BBM di tahun ini masih lebih kecil ketimbang dampak lonjakan harga BBM tahun lalu.

Akan tetapi, Amalia mengatakan dampak kenaikan harga BBM di tahun lalu sudah tidak terasa di September 2023 ini.

Amalia merinci penyumbang inflasi September 2023 terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,28 persen. Lalu, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi 1,08 persen serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen.

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

Terlepas dari itu, harga BBM nonsubsidi naik lagi di awal Oktober 2023 ini. Kenaikan ini meliputi pertamax, pertamax green 95, pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.

Harga BBM nonsubsidi Pertamina 1 Oktober di DKI Jakarta

Pertamax: Rp14 ribu (naik Rp700)
Pertamax green 95: Rp16 ribu (naik Rp1.000)
Pertamax turbo: Rp16.600 (naik Rp700)
Dexlite: Rp17.200 (naik Rp850)
Pertamina dex: Rp17.900 (naik Rp1.000)

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.