agen 88 slot login

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

trik maxwin gate of olympus

Atasi defisit beras nasional, pemerintah rencanakan impor 3 juta ton tahun ini******

Garut (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto mengungkapkan akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada tahun 2024 untuk mengatasi defisit beras dampak dari El Nino.

“Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta (ton). 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga saat ditemui dalam acara penyerahan bantuan pangan beras di Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Dia menambahkan, “Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini (sebanyak) 3 juta ton, di mana 2 juta sedang berproses di Bulog,” katanya.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dan menyebabkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah akan memenuhi kekurangan beras ini melalui program impor beras.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), good agriculture practices (GAP) atau penerapan pertanian yang baik, sekitar 2,8 juta ton beras dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi di awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak El Nino, seperti dikutip dari ANTARA.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui impor sekitar total 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan persediaan beras di Tanah Air dapat tercukupi.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Baca juga: Menko Perekonomian salurkan bantuan pangan beras di Kota Bandung

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Riasan merah di seluruh dunia

betlazada

Retno dampingi Jokowi hadiri resepsi pernikahan Pangeran Mateen******

Suatu kehormatan dapat hadir di perayaan pernikahan Pangeran Abdul Mateen @tmski Putera Sultan Brunei Darussalam dengan Anisha Rosnah binti Adam di Bandar Seri Begawan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Joko Widodo ketika "jagong manten" atau menghadiri resepsi pernikahan Pangeran Brunei Abdul Mateen dan istrinya Anisha Rosnah.

Lewat akun Instagramnya, Senin, Retno membagikan momen  berada di Bandar Seri Begawan pada Minggu (14/1) ketika menghadiri puncak perayaan pernikahan kerajaan di Istana Nurul Iman.

Perempuan pertama Indonesia yang menjadi menteri luar negeri itu mengenakan kebaya janggan hitam dengan bawahan batik hitam bermotif cokelat.

"Suatu kehormatan dapat hadir di perayaan pernikahan Pangeran Abdul Mateen @tmski Putera Sultan Brunei Darussalam dengan Anisha Rosnah binti Adam di Bandar Seri Begawan," tulis Retno.

Hadir pula dalam acara ini Yang Dipertuan Agong Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Filipina, Perdana Menteri Singapura, dan Raja Bhutan.

Baca juga: Menlu Retno: Kunjungan Presiden Jokowi ke Vietnam sangat strategis

Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto.

Dalam video yang diunggah Retno, Pangeran Mateen mengenakan seragam militer putih lengkap dengan atribut berwarna kuning dan emas, sementara Anisha memakai gaun pengantin berwarna putih dengan garis leher tinggi.

Tiara dengan kerudung putih, kalung, dan sepasang anting berlian melengkapi penampilan sang mempelai perempuan dalam upacara Istiadat Bersanding Pengantin Diraja itu.

"Setelah perayaan, kedua mempelai melakukan parade di jalan besar Bandar Seri Begawan," kata Retno.

Baca juga: RI siap bekerja sama dengan Filipina untuk segera selesaikan CoC LCS

"Selamat berbahagia Pangeran Mateen," sambungnya.

Mateen adalah anak kesepuluh Sultan Hassanal Bolkiah yang berada pada urutan ke-6 dalam garis pewaris takhta kesultanan Brunei Darussalam.

Pangeran Mateen dikenal publik karena sering diajak mendampingi ayahnya dalam kunjungan kenegaraan dan menghadiri berbagai forum internasional.

Anisha Rosnah, cucu salah seorang penasihat khusus Sultan Brunei, adalah  pebisnis. Ia memiliki sebuah merek fesyen sendiri dan juga berbisnis pariwisata.

Baca juga: Retno bertemu Menlu Filipina bahas peningkatan kerja sama ekonomi

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Biografi Ajaib HP

dana slot link alternatif

Menpan RB minta KASN tindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti seluruh laporan yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.

"Kami telah meminta pada KASN untuk menindaklanjuti terhadap seluruh laporan yang terkait dengan netralitas ASN," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Azwar mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar aturan netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dari laporan tersebut, KASN kemudian memberikan rekomendasi dan menggolongkan jenis pelanggaran tersebut, dari kategori ringan sampai berat, dengan sanksi administratif hingga pemberhentian maupun sanksi pidana.

Baca juga: Jaga netralitas, Satgas Pemilu Kemenkumham DKI awasi medsos ASN

Namun demikian, Azwar mengatakan laporan atau pengaduan tersebut tidak bisa seluruhnya diverifikasi.

"Kami akan verifikasi terkait pengaduan-pengaduan, tetapi sekali lagi, pengaduan ada yang bisa diverifikasi, ada juga yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan," jelasnya.

Menurut Azwar, jumlah pengaduan atau laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan jauh lebih banyak karena berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif.

Kemenpan RB pun sudah berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi pelanggaran berkaitan netralitas ASN.

Baca juga: BBPPMPV Bispar sosialisasikan pentingnya netralitas ASN di Pemilu

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan mencapai 10.000 kasus atau naik lima kali lipat dibandingkan pelanggaran pada Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020, KASN mencatat pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah mencapai 2.304 kasus.

Angka pelanggaran ASN itu diprediksi meningkat tajam hingga lima kali lipat, mengingat Pemilu 2024 berlangsung di 548 daerah dengan berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPD RI, hingga presiden dan wakil presiden.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.Baca juga: Kemenkominfo dukung KASN kawal netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Zhanye Panjang

halokakslot

Polisi edukasi pemotor untuk tingkatkan kesadaran aturan berlalulintas******

Jakarta (ANTARA) - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara mengedukasi pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Yos Sudarso untuk meningkatkan kesadaran mengenai aturan dalam berlalulintas.  

“Kita turun ke jalan dengan menjalankan kegiatan mandiri kewilayahan guna mengingatkan pengendara betapa pentingnya mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Menurut dia, adanya kesadaran dan kepatuhan akan berdampak mengurangi angka kecelakaan serta pelanggaran. "Hal ini bertujuan untuk keselamatan kita bersama,” kata dia.

Kasat Lantas Polda Metro Jakarta Utara bersama personel turun ke jalan membagikan brosur sekaligus memberikan penyuluhan kepada pengendara yang menunggu di bawah lampu lalu lintas.

“Ada sekitar 100 brosur yang kami bagikan kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas,” kata dia.

Baca juga: Dua orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Plumpang Semper
Baca juga: Polisi selidiki remaja tewas diduga saat hadang truk di Koja

Selain itu, pihaknya membagikan 25 helm gratis kepada pengendara motor yang kedapatan tidak mengenakan helm saat berkendara. “Kami harap hal ini dapat menyadarkan mereka untuk mentaati peraturan lalu lintas,” katanya.

Mantan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya itu juga mengimbau kepada warga agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas demi Jakarta Utara yang lebih tertib dan lancar.

“Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi tata tertib berlalulintas
sehingga terciptanya kamseltibcar,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat sepanjang 2021 ada 830 korban kecelakaan sepanjang tahun tersebut. Korban tersebut paling banyak terjadi pada sepeda motor sebanyak 573 korban.

Kemudian 146 korban kecelakaan truk, 22 orang korban kecelakaan mobil bak terbuka (pick up), 82 kecelakaan minibus dan lainnya.



 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Karier hiburan Nona Hou Fu

juarabet99

Peneliti: Belum semua capres******

Jakarta (ANTARA) - Peneliti karbon Carbonethics Ahmad Hidayat mengatakan belum semua capres-cawapres memperlihatkan dukungan terhadap perdagangan karbon, padahal Indonesia sudah memulai perdagangannya.

Presiden Joko Widodo telah membuka bursa karbon pada September 2023 dan bursa karbon merupakan kontribusi Indonesia dalam melawan krisis iklim.

Sementara, tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden memang memasukkan perdagangan karbon dalam visi dan misinya. Namun, lanjutnya, belum semua capres-cawapres itu memperlihatkan dukungannya terhadap perdagangan karbon.

"Dari tiga calon ini, sebenarnya yang paling mendukung untuk perdagangan karbon adalah Ganjar Pranowo. Karena, dari visi-misi dan orang-orang di belakang tim kampanyenya memang pro perdagangan karbon," kata Ahmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk Prabowo, semua orang sepertinya sudah paham konsep nasionalismenya.

"Kadang konsepnya bertabrakan dengan konsep lain, belum pas untuk dunia usaha misalnya. Dan, sejauh ini yang agak di tengah dan belum terlalu jelas adalah Anies. Walaupun dalam analisa dokumen visi-misinya, kita akui itu paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain," tambahnya.

Ahmad menjelaskan paslon Anies-Muhaimin berupaya menyeimbangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Sementara, paslon Prabowo-Gibran berkonsentrasi pada mitigasi dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pendekatan nasionalis dan Ganjar-Mahfud menekankan mekanisme pasar dalam pengelolaan iklim.

Menurut Ahmad, di semua kubu capres ada aktor-aktor yang punya kepentingan. Tapi, yang paling kentara adalah kubu Ganjar dan Prabowo.

"Ini dilihat dari visi-misi dan latar belakang orang-orang di belakang tim kampanye kedua pasangan calon ini yang pro perdagangan karbon, yang mana perdagangan karbon dilihat sebagai alternatif untuk penyelesaian masalah iklim, seperti pengurangan emisi," ujarnya.

Namun, lanjutnya, sejauh mana mereka memvisikan perdagangan karbon itu, belum terlihat.

"Dan, memang biasanya dokumen visi-misi itu tidak akan sampai detail secara teknis. Tapi, ide besarnya ada pada dua capres ini. Terutama Ganjar yang sudah sampai membicarakan insentif untuk pihak swasta pelaku perdagangan karbon," kata Ahmad.

Sedangkan Anies, tambah Ahmad, berada di tengah, antara pasar dan pemerintah. Dokumen visi-misinya dibaca paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain.

"Mungkin karena latar belakangnya sebagai akademisi yang unggul dalam naskah akademik. Tapi, posisinya konservatif. Jadi, tidak bisa 100 persen ke pasar. Dorongan ke arah perdagangan karbon terbatas. Namun, dalam visi-misinya, ada juga ke arah sana," ujar Ahmad.

Untuk Prabowo, dokumen visi-misinya lebih banyak menekankan tentang peran sentralistik pemerintah dan nasionalisme. Ada kecenderungan kontrol negara yang sangat luas, yang bisa diartikan memberi peluang bagi kelompoknya sendiri.

Sementara itu, peneliti Carbonethics Hansen Sukma menambahkan, saat menjadi gubernur, Ganjar punya pengalaman mengembangkan proyek energi terbarukan dan transisi energi, serta berkolaborasi dengan Norwegia.

Sementara, Anies tidak terlalu teknis dalam hal perdagangannya, tapi lebih kepada kolaborasi internasional. Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies terlibat dalam forum kota-kota global memerangi perubahan iklim.

Menurutnya, Prabowo belum terlihat, sebab tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga kinerjanya terbatas untuk merambah pasar karbon ataupun regulasi-regulasi yang terkait dengan isu lingkungan.

"Jadi, jika bisa disimpulkan, memang Ganjar itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap pasar ketika memandang isu lingkungan. Pelibatan sektor privat soal isu lingkungan kemungkinan akan lebih banyak," ujarnya.

Sementara Anies, akan lebih kontrol dan bisa dilihat dari berbagai pernyataannya yang selalu melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan yang sifatnya soft atau hard infrastruktur. "Jadi, pada akhirnya, pemerintah akan lebih banyak berperan dalam perdagangan karbon," sebutnya.

Baca juga: Menteri ESDM sebut perdagangan karbon upaya pemerintah kurangi emisi
Baca juga: Pengamat: Presiden terpilih harus akselerasi program transisi energi
Baca juga: OJK: Akumulasi nilai 41 pengguna jasa di Bursa Karbon Rp30,91 miliar

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Sentuhan emas naga

link tergacor hari ini

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024