tentang akulaku kredit

Pengawal pribadi dari dunia lain

Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023******

PT Garuda Indonesia Tbk rugi US,38 juta atau setara Rp1,16 triliun (asumsi kurs Rp15.231 per dolar AS) pada semester I 2023.

Meski begitu, kerugian ini masih lebih rendah dibanding kuartal I/2023, yakni US0,03 juta atau sekitar Rp1,67 triliun.

Di sisi lain, Garuda Indonesia secara group berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US,39 miliar pada semester I 2023. Capaian ini tumbuh 58,85 persen dari semester I 2022 yang sebesar US8,69 juta.

Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal pada Semester I 2023 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 62,68 persen dari US,57 juta menjadi US2,45 juta. Adapun untuk pendapatan lainnya, hingga Semester I 2023 ini, Garuda Indonesia berhasil membukukan nilai pendapatan sebesar US1,37 juta. Angka ini tumbuh 33 persen dibandingkan semester I 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pendapatan usaha tersebut sejalan dengan performa kinerja operasional perseroan secara konsolidasi yang konsisten tumbuh positif.

"Di mana sampai dengan Juni 2023, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 9.052.109 penumpang, atau tumbuh hingga 39 persen secara tahunan pada periode yang sama yakni 6.516.555 penumpang," ungkap Irfan melalui keterangan resmi, Selasa (1/8).

Lihat Juga : Mentan Ramal El Nino Bisa Bikin Gagal Panen hingga 1,2 Juta Ton

Ia pun menuturkan hingga akhir kuartal III 2023, Garuda Indonesia memproyeksikan melaksanakan proses delivery armada narrow body sebanyak tiga. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dari total keseluruhan lima armada narrow body yang akan diterima di tahun ini.

Menurut Irfan, hal itu dilakukan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi peningkatan kapasitas produksi Garuda Indonesia.

"Fondasi kinerja keuangan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai fase restrukturisasi yang berhasil dirampungkan perseroan pada akhir tahun lalu, hingga berhasil mengantarkan Garuda Indonesia mencatatkan laba US,81 miliar, yang turut dikontribusikan oleh pendapatan dari restrukturisasi utang yang dijalankan," jelas Irfan.

Ia menyebut dalam mewujudkan bisnis model yang sehat, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh lini, baik dari sisi bisnis usaha, layanan, dan operasional secara berkelanjutan.

"Hal ini akan terus diimplementasikan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang reliable dan juga profitable," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Proyek Pasar Senen Blok VI Mangkrak, Pasar Jaya Kejar Februari 2024******

Direktur UtamaPD Pasar Jaya Agus Himawan menargetkan proses revitalisasi Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat dimulai pada Februari 2024.

"Tadi sudah kita sampaikan insyallah akhir Februari sudah mulai dilakukan pembangunan. Karena kita harus menyelesaikan dulu masalah yang lama," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/8).

Menurut Agus, hal ini sebagaimana perintah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memintanya untuk merealisasikan pembangunan Pasar Senen Blok VI yang sempat terhambat.

Namun, kata dia, terdapat masalah hukum dengan mitra lama terkait keuangan, sehingga pembangunan Pasar Senen Blok VI pun sempat mangkrak. Ia menyebut permasalahan itu bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati demikian, keduanya telah mediasi.

Selain itu, Agus mengatakan mangkraknya pembangunan Pasar Senen Blok VI juga lantaran pandemi Covid-19.

"Ya karena memang pandemi. Mitra itu beberapa juga karena kondisi keuangan," ucapnya.

Agus menyampaikan revitalisasi Pasar Senen Blok VI akan dimulai dengan membangun tempat parkir dan tempat penampungan sementara pedagang pasar tersebut.

"Kita juga sudah fasilitasi keinginan dari para pedagang terkait masalah parkir sementara dan tentunya memperbaiki merenovasi tempat penampungan sementara yang sudah mengalami kerusakan," ujar Agus.

Salah satu pedagang Pasar Senen Blok VI Reynhard Sinaga mengatakan tempat penampungan sementara yang saat ini ditempatinya memiliki batas waktu. Oleh karena itu, ia mengaku khawatir.

"Ini tahun kelima. Kita enggak tahu itu sampai berapa tahun. Ketika itu nanti masa gunanya sampai pada batasnya, bagaimana kami?" ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia menyebut rencana pembangunan Pasar Senen Blok VI telah mencuat sejak 2010 silam. Namun, hingga kini tak kunjung direalisasikan.

Menurutnya, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah beberapa kali menyampaikan aspirasi ke PD Pasar Jaya, namun tidak diterima tanpa adanya alasan yang jelas.

"Mereka tidak mau terima kami. Kami tidak tahu alasannya. Karena mereka tidak mau nerima kami, maka kami lanjutkan ke PJ Gubernur langsung," sambungnya.

Terlebih, kata dia, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah mengalami penurunan omset lebih dari 50 persen selama berada di tempat penampungan sementara.

"Bagaimana pelanggan datang, parkir enggak ada. Dia parkir di depan belanja, kena razia motornya, mobilnya. Sudah enggak ada martabat kami para pedagang," pungkasnya.

Sejumlah pedagang Pasar Senen Blok VI sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar pembangunan Pasar Senen Blok VI segera dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Cerita UMKM Naik Omzet hingga 35 Persen Berkat Temu Bisnis dan ICEF******

Event Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara tersebut juga menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJII yang memboyong pelaku UMKM ke event tersebut mengatakan omset UMKM per hari naik 35 persen sejak Kamis (3/8) hingga Jumat (4/8).

"Sejauh ini dari awal buka sampai hari ini kenaikannya sekitar 35 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menceritakan UMKM yang dipilih untuk menjajakan produknya di Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dikurasi terlebih dahulu dengan menentukan apakah target marketnya sesuai dengan acara tersebut.

Pasalnya, APJII tidak ingin para UMKM tersebut hanya memajang produk mereka tetapi tidak ada yang beli.

Lihat Juga : ESDM Beri Pemda Pedoman Perhitungan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg

Acara Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dinilai bermanfaat bagi para UMKM karena bisa memperluas networking. Apalagi acara itu dikunjungi oleh banyak pihak, seperti kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan lainnya.

"Pastinya acara ini menjadi potensi luar biasa bagi para UMKM," kata Kiki.

Tak berbeda jauh dari UMKM makanan minuman, UMKM sepatu dan tas juga kecipratan keuntungan dari Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023.

John, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur, mendapatkan keuntungan dengan bertemu instansi maupun komunitas yang mau membeli produknya.

Ia menjelaskan berbagai instansi mengunjungi stan produknya selama dua hari terakhir. Ada 10 instansi yang langsung membeli, ada juga yang masih melihat dan memutuskan apakah akan membeli di kemudian hari.

Lihat Juga : Tol Cigombong-Cibadak Kelar, Jokowi Pede Jakarta-Sukabumi 2,5 Jam

Menurut John, pameran seperti yang diadakan di Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 memang memilih efek jangka panjang di mana pengunjung biasanya tak langsung membeli di hari tersebut tetapi di waktu mendatang.

"Biasanya follow up-nya setelah ini. Karena target sebenarnya untuk order nanti. Kita kan mau menggaet orang-orang yang mau bikin galeri atau mau jual lagi," kata John.

John menilai Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 sangat membantu UMKM karena menjadi media promosi yang efektif. Kalau biasanya UMKM hanya mempromosikan produk secara online, dengan acara tersebut mereka bisa langsung bertemu calon pembeli.

"Kalau disini kan langsung menangkap big buyer. Apalagi ini acaranya di Jakarta, pembelinya lebih luas lagi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

tolong panggil aku tuan Paus

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.