cara bayar lunas kredivo

Negara Liliput dunia nyata

jingga888

Pertumbuhan ekonomi Kanada melambat pada 2023******

Ottawa (ANTARA) - Statistics Canada pada Kamis (29/2) menyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Kanada berdasarkan industri hanya meningkat 1,2 persen pada 2023 dan hal tersebut merupakan tingkat pertumbuhan paling lambat sejak 2016 di samping kontraksi yang tercatat pada 2020.

Terlepas dari pertumbuhan yang kuat pada kuartal pertama 2023, beberapa faktor termasuk suku bunga yang lebih tinggi, inflasi, kebakaran hutan dan kondisi kekeringan serta aksi mogok pekerja menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun tersebut, kata badan statistik nasional itu.

Masih menurut badan tersebut, nilai tambah dalam industri penghasil jasa terus berkembang pada 2023, meski dengan laju paling lambat dalam tiga tahun terakhir. Sektor publik, transportasi, dan penyimpanan barang serta layanan profesional, ilmiah, dan teknis mendorong kenaikan itu.

Lebih lanjut badan tersebut menyatakan bahwa industri penghasil barang mengalami kontraksi karena hampir semua sektor dalam kelompok ini mencatatkan penurunan.

Sektor pertambangan, penggalian, serta ekstraksi minyak dan gas merupakan pengecualian, dengan peningkatan pada 2023 yang didorong oleh ekstraksi minyak dan gas serta subsektor pertambangan.

Bulan lalu, Statistics Canada mengatakan pertumbuhan ekonomi tahunan diperkirakan tumbuh 1,5 persen dengan estimasi awal.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Darah kerajaan

erek erek 3d abjad

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024******

Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Baca juga: Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Adapun Pileg 2024 digelar pada 14 Februari 2024 dan hasilnya akan diketahui per 20 Maret 2024. Sedangkan Pilkada 2024 dalam UU dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bisikan Penyihir

pinjol cair 24 jam

KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri******

Kediri (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat merekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

Anggota KPAI bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya, Aris Adi Leksono, mengatakan dalam perkara anak perlindungan akan diberikan terutama bagi anak korban. Dalam kasus ini adalah keluarga BM, karena korban meninggal dunia.

"Kami mendorong adanya pendampingan dari pihak terkait secara psikologis dan juga mendorong adanya kepedulian sosial, santunan, karena itu juga bagian dari perintah UU Perlindungan Anak," katanya di Kediri, Jumat.

Ia menambahkan, pendampingan juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan pemulihan, kemudian rehabilitasi sosial.

Dia mengatakan, KPAI juga sepakat untuk mendorong proses hukum yang sekarang sedang diproses. Untuk keputusan seperti apa, nantinya diharapkan juga harus didukung bersama.

Untuk itu dia juga meminta komitmen dari Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membantu polisi. Pondok pesantren juga diharapkan memberikan informasi selengkapnya.

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

"Karena ini persoalan anak, sesuai dengan UU harus cepat selesai, harus cepat tertangani, keadilan untuk keluarga korban bisa diwujudkan sambil hak lain baik keluarga maupun anak yang berkonflik hukum dengan status tersangka maupun saksi," kata dia.

Terkait dengan informasi soal pemindahan santri karena pondok pesantren tidak berizin, Aris mengatakan harus dipikirkan lebih panjang, sebab memindahkan anak tidak semudah yang diperkirakan.

"Saya kira lebih objektif untuk dilakukan asesmen awal. Dilihat, dipetakan mana anak yang perlu mendapatkan layanan pendampingan klasikal atau layanan pendampingan personal baik psikis, mental maupun pendampingan lainnya. Kalau itu bisa dipetakan maka bagaimana perlakuannya, intervensinya akan objektif," kata dia.

Sebelumnya, penganiayaan terjadi terhadap santri PPTQ Al Hanifiyyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan penganiayaan dilakukan beruntun yakni 18 Februari, 21 Februari dan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari 2024 dini hari.

Empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.

Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun oleh dokter yang memeriksa dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (23/2) pagi. Dokter yang memeriksa juga mengungkapkan di tubuh korban luka yang banyak ditemukan pada anggota tubuh bagian atas.

Hingga saat ini Polres Kediri Kota telah memeriksa sembilan orang saksi. Untuk pengasuh pesantren, saat pemanggilan tidak datang sehingga dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangannya.

"Jadi, pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari H saat ini sudah kami monitor sedang koordinasi dengan keluarga korban di Banyuwangi. Dalam waktu dekat kami akan adakan pemeriksaan khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan ke Banyuwangi," kata Kapolres.

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Senjata pamungkas sihir dan sains

bullseye paito

Abis Gajian Saatnya Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gajian sudah cair nih Bun, sudah beli stok kebutuhan harian rumah tangga belum? Kalau belum, belanjanya di Transmart aja! Soalnya hari ini ada Transmart Full Day Sale Minggu (28/1).

Berbagai barang kebutuhan harian rumah tangga diskon hingga 20 persen, seperti bumbu masak, minuman, sampai sabun mandi.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja 20 Persen di Transmart Setiap Hari

• Cap Panda grass jelly/liang tea/cincau selasih 310 ml harga normal Rp7.500, harga diskon jadi Rp5.000.
• Frestea jasmine atau apple 1,5 L harga normal Rp16.900, harga diskon Rp11.200.
• ABC sardines 155 gr harga normal Rp12.600, harga diskon Rp9.520.
• ABC sambal 335 ml harga normal Rp18.700, harga diskon Rp13.200.
• ABC kecap manis refill 685 gr harga normal Rp23.900, harga diskon Rp17.520.
• Nuvo liquid soap 450 ml harga normal Rp18.100, harga diskon Rp11.840 (harga khusus Pulau Jawa dan Bali)

Bunda-bunda kalau belum punya Allo Bank, langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah, Bunda bisa langsung melakukan pengajuan instan di gerai.

Gimana, mudah dan menguntungkan bukan? Yuk segera kunjungi Transmart terdekat dan jangan belanja semua produknya supaya tidak terlewatkan Full Day Sale-nya!

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

aztec deluxe demo

Putin kecam campur tangan negara******

Moskow (ANTARA) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (29/2) mengecam niat negara-negara Barat untuk mencampuri urusan internal Rusia, dan menekankan bahwa Rusia akan secara independen memilih jalur pembangunannya sendiri.

Rakyat Rusia akan mempertahankan hak-hak mereka untuk hidup dalam perdamaian dan memilih jalur pembangunan nasional mereka sendiri, ujar sang presiden dalam pidato tahunannya di hadapan Majelis Federal.

Berkenaan dengan urusan internasional, Putin mengatakan bahwa Rusia siap berdialog dengan semua negara dan asosiasi yang berminat untuk menciptakan pola baru keamanan yang setara dan solid di Eurasia.

"Kami ingin menyatukan upaya-upaya yang dilakukan oleh mayoritas global untuk mengatasi tantangan-tantangan global, termasuk transformasi cepat di bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, dan pasar teknologi dunia ketika banyak monopoli-monopoli terdahulu dan berbagai stereotipe yang berkaitan dengannya mulai runtuh," ujar sang presiden.

Meski demikian, Putin menolak kemungkinan perihal perundingan stabilitas strategis dengan pihak Amerika Serikat (AS) jika AS bersikap "munafik" dalam hal ini.

Mengenai krisis Ukraina, Putin memperingatkan bahwa segala bentuk intervensi potensial Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Ukraina akan berujung pada konsekuensi yang tragis.
 

Sementara itu, Putin mengatakan bahwa saat ini kekuatan nuklir strategis Rusia "dalam kondisi sepenuhnya siap untuk digunakan" dan Rusia akan terus mengembangkan berbagai sistem persenjataan canggih

Terkait isu-isu domestik, Putin mengatakan bahwa ekonomi Rusia kini menjadi lebih beragam, lebih berteknologi, dan lebih berkelanjutan.

Berkat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, jumlah warga Rusia yang hidup di bawah garis kemiskinan turun menjadi 13,5 juta orang per akhir 2023, katanya. Dia menambahkan bahwa ini menandai perubahan dramatis dibandingkan dengan angka 42 juta orang yang tercatat pada tahun 2000 lalu.

Lebih lanjut, presiden Rusia itu juga mengusulkan serangkaian target untuk pembangunan ekonomi Rusia di bidang teknologi tinggi, ketahanan pangan, dan bidang-bidang lainnya dalam enam tahun ke depan.

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Apakah Anda suka bermain game?

erek 92

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga : KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)