bandarbo

ahli olahraga super

Kemendag Bantah Larangan TikTok Shop Dorongan dari E******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah larangan social commerceseperti TikTok Shop bertransaksi jual-beli didorong oleh kepentingan e-commerce seperti Shopee.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan e-commerce juga harus mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, khususnya larangan penjualan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta untuk produk cross broder.

Isy menambahkan Permendag 31 Tahun 2023 tidak khusus mengatur satu platform.

"Ini mengatur bukan untuk salah satu platform tapi untuk semuanya," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan social commerce hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi media sosial yang ingin berjualan dan bertransaksi harus membuat aplikasi e-commerce terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi medsos tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Artinya, layanan TikTok Shop tidak bisa beroperasi untuk bertransaksi selama pengelola tidak memiliki entitas e-commerce terpisah.

Aturan ini diterbitkan lantaran fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Pundi Harta Pontjo Sutowo yang Rebutan Hotel Sultan dengan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menjadi sorotan karena berebut kepemilikan Hotel Sultandi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudahinkracht milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Pria bernama asli Pontjo Nugro Susilo itu lahir pada 17 Agustus 1950. Ia merupakan anak dari tokoh kenamaan era Orde Baru, yakni Ibnu Sutowo.

Sang ayah malang melintang di dunia militer saat Presiden Soeharto masih menjabat. Ibnu Sutowo juga terkenal mengembangkan Pertamina, di mana ia menjadi direktur utama pertama di perusahaan minyak negara tersebut.

Berdasarkan buku "Pontjo Sutowo: Pengusaha yang Terpanggil" di situs Universitas Stekom, Pontjo pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan mengambil Jurusan Mesin. Sayang, ia hanya bertahan setahun kuliah dan memilih berhenti untuk bekerja.

Pontjo lantas mendirikan PT Adiguna Shipyard pada 1970 berbekal modal sang ayah. Ia pun menjadi bos perusahaan galangan kapal ini dan terus mengembangkan bisnisnya, termasuk berjualan motor tempel kapal impor di Pintu Air, Jakarta Pusat.

Melalui perusahaan ini, Pontjo mulanya membuat tongkang kecil hingga sukses memproduksi berbagai jenis kapal. Ada kapal pantai sampai kapal besar yang berhasil dibuat PT Adiguna Shipyard.

Bahkan, pada 1972 lalu perusahaannya sanggup memproduksi 500 kapal tanker dengan bobot mati menyentuh 3.500 DWT. PT Adiguna Shipyard juga diklaim menjadi perusahaan pertama yang membuat kapal-kapal fiber di tanah air.

Pontjo semakin mendulang cuan dari bisnis ini, di mana masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia pada 2018 lalu. Kala itu, hartanya diperkirakan menyentuh US5 juta atau setara Rp4 triliun jika dikonversi dengan kurs saat ini.

Bisnis Hotel Pontjo Sutowo

Berbarengan dengan bisnis galangan kapal, Pontjo terjun ke perhotelan pada 1976. Ia mengelola perusahaan keluarga Sutowo bernama PT Indobuildco.

Kala itu, Pemerintah DKI Jakarta meminta Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo membangun hotel. Terlebih, perusahaan pelat merah tersebut sedang banyak uang. Pihak swasta juga tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara kala itu.

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pun disetujui oleh Ibnu Sutowo dan pada 1973 pembangunan hotel dimulai di bawah bendera PT Indobuildco yang dikelola Pontjo.

Berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), Ali Sadikin bersaksi bahwa awalnya percaya PT Indobuildco milik Pertamina. Akan tetapi, saat hotel tersebut berdiri pada 1976, Ali merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, sehingga sempat bermama Hotel Hilton. Ujung-ujungnya hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Waskita Respons JK soal BUMN Nunggak Utang Rp300 M ke Kalla Group******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menanggapi klaim Jusuf Kalla (JK) terkait BUMNyang memiliki tunggakan utang Rp300 miliar kepada salah satu perusahaan di bawah Kalla Group.

VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita membenarkan jika perusahaannya memiliki utang ke perusahaan JK, PT Bukaka Teknik Utama (BUKK). Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ.

"Dapat kami sampaikan bahwa angka final masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi di Proyek Jakarta - Cikampek Elevated II (Tol MBZ)," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (11/10).

Hasil reviewtersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS.

"Selain itu, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak," katanya.

Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan utang Rp300 miliar itu sudah menunggak selama tiga tahun. Namun, ia tak mengungkap BUMN mana yang punya utang ke perusahaannya tersebut.

Sementara itu, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Bun, Mainan Cocomelon Figure Diskon up to 40% di Transmart Hari Ini******

Bunda, anaknya penggemar Cocomelon? Wah pas banget nih ada diskon spesial untuk pembelian mainan Cocomelon Figure di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Seluruh Cocomelon Figure diskon up to 40 persen. Promo ini berlaku cuma hari ini, Selasa (19/9) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart

Diskonnya juga masih bisa bertambah sebesar 20 persen kalau Bunda bayar transaksi belanja pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Seluruh diskon ini berlaku di seluruh gerai Transmart selama persediaan masih ada ya, tapi enggak berlaku untuk pembelian partai besar.

Berikut daftar mainan anak yang diskon di Transmart Full Day Sale: September Ceria hari ini.

1. Sylvanian Families diskon up tp 30 persen.

2. Cocomelon Figure diskon up to 40 persen.

3. Play Fun Mini Car diskon up to 40 persen.

4. Majorette Mini Car diskon up to 60 persen.

Nah, diskonnya enggak main-main, kan? Yuk segera merapat ke Transmart terdekat!

Diskon mainan anaknya jangan sampai lolos ya, Bun! Hitung-hitung sayang anak, nih!

Selain mainan anak, ada juga diskon untuk pembelian produk kebutuhan rumah tangga, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Oke aku penjahatnya

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]